Ketika HGU Berakhir: Konflik Lama Bangun Kembali
Sengketa hak guna usaha adalah konflik kepemilikan dan pemanfaatan tanah antara pemegang izin HGU, masyarakat lokal, dan pihak lain, yang muncul ketika batas izin, kewajiban ganti rugi, dan tumpang tindih perizinan tidak diselesaikan secara transparan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum lahan bagi investasi jangka panjang dan kehidupan warga sekitar. Di banyak daerah, sengketa hak guna usaha bukan lagi soal administrasi agraria, melainkan soal keadilan yang ditunda. Berakhirnya HGU kerap menjadi pemicu, bukan penutup masalah. Ketika perusahaan, pemerintah, dan warga mengusung tafsir atas sejarah penguasaan tanah, yang muncul adalah konflik lahan perkebunan yang merugikan semua pihak: masyarakat kehilangan kepastian hak, investor kehilangan kepastian usaha, dan negara kehilangan kepercayaan.
PTPN VII Bunga Mayang: HGU Berakhir, Ganti Rugi Tak Kunjung Final
Kasus HGU Nomor 21 Tahun 1995 milik PTPN di Umbul Eks Nyapah Reboh, Waykanan, menunjukkan pola klasik penundaan kewajiban terhadap warga. Lahan 301 hektare yang kini dikuasai PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang diklaim sebagai tanah masyarakat Suku Lawang Taji, Marga Buay Pemuka Bangsa Raja. Dokumen internal perusahaan sendiri mengakui masih ada hak-hak masyarakat Umbul Nyapah Reboh yang belum diselesaikan. Kabupaten bahkan telah menilai PTPN memegang HGU di atas tanah yang belum diganti rugi dan menyebut kondisi tersebut merugikan masyarakat. Upaya kompensasi pernah disepakati sebesar Rp2,5 juta per hektare, namun tak pernah berujung pada penyelesaian final."Persoalan ini bukan hanya mengenai tanah, tetapi menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat yang harus diselesaikan," tegas kuasa hukum warga. Fakta bahwa HGU sudah berakhir tetapi hak warga belum tuntas adalah bukti telanjang betapa lemahnya penegakan komitmen negara terhadap pemilik tanah asal.
Belitung Timur: Perkebunan Sawit Terjepit di Antara Tambang Kaolin
Di Belitung Timur, persoalan sengketa hak guna usaha mengambil bentuk lain: tumpang tindih izin antara perkebunan sawit dan pertambangan kaolin. PT Dhibi Tali Anugerah mengelola kurang lebih 200 hektare perkebunan sawit di Desa Tanjung Kelumpang, yang seluruhnya sudah ditanami dan sebagian memasuki usia produktif. Namun, rencana aktivitas pertambangan tanah liat atau kaolin oleh PT BBC mencakup sekitar 65 hektare di dalam blok 100 hektare yang diklaim sebagai wilayah perkebunan PT Dhibi. Perusahaan ini tidak datang dengan tangan kosong: mereka telah mengantongi Pertimbangan Teknis pada Maret 2024, PKKPR pada Mei 2024, Izin Lingkungan Hidup November 2025, dan IUP-B pada Januari 2026."Pertimbangan Teknis kami resmi keluar sejak Maret 2024… dan IUP-B resmi keluar Januari 2026," kata perwakilan perusahaan. Ketika dalam mediasi muncul opsi tambang jalan dulu, reklamasi kemudian, dan baru lahan dikembalikan ke kebun, pesan yang tersirat jelas: kepastian hukum lahan tunduk pada kompromi jangka pendek, bukan pada konsistensi aturan.
Dampak Ketidakpastian: Investor Gelisah, Masyarakat Terpinggirkan
Rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian hukum lahan menghantam dua kelompok sekaligus: masyarakat lokal dan investor perkebunan sawit. Di Waykanan, warga menunggu ganti rugi dan pengakuan hak atas tanah turun-temurun, sementara perusahaan terus beroperasi di atas lahan yang status sosialnya belum beres. Di Belitung Timur, PT Dhibi yang sudah mengikuti prosedur perizinan bertahap mempertanyakan sikap pemerintah kabupaten yang dinilai tak jelas dalam memberikan kepastian hukum kepada investor yang datang lebih dulu. Persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan di daerah itu telah mengusik serius kepastian investasi perkebunan sawit dan memanas dalam proses mediasi yang memberi ruang pada tambang untuk tetap berjalan. Ketika negara tidak tegas menentukan prioritas dan batas, konflik lahan perkebunan menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang mendorong warga ke pinggir dan menciptakan iklim usaha yang tidak lagi menarik bagi investasi jangka panjang.
Menata Ulang Rezim HGU: Momentum yang Tak Boleh Terlewat
Berakhirnya HGU seharusnya menjadi pintu penataan, bukan celah kelanjutan sengketa. Di Waykanan, berakhirnya HGU Nomor 21 Tahun 1995 sesungguhnya bisa menjadi momentum menyelesaikan kompensasi dan memperjelas status hak masyarakat sebelum izin baru, jika ada, diterbitkan. Namun tanpa keberanian politik dan administrasi yang tertib, masa berakhir HGU hanya menambah daftar panjang konflik. Kuasa hukum warga bahkan merasa perlu membawa dugaan penguasaan tanah secara melawan hukum ke kepolisian dan Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, kasus tumpang tindih di Belitung Timur menegaskan perlunya sinkronisasi ketat antar izin dan larangan mutlak terhadap kompromi yang mengabaikan investasi yang sudah berjalan. Jika negara ingin perkebunan sawit tumbuh sehat, ia harus berhenti memperlakukan HGU dan izin lain sebagai kertas yang bisa ditafsir ulang sewaktu-waktu. Kepastian hukum lahan mesti menjadi fondasi, bukan bonus terakhir setelah konflik pecah.
