Koreksi pendapatan merembet ke daerah
Opsen pajak daerah adalah bagian penerimaan pajak yang dibagikan kepada pemerintah daerah sesuai porsi haknya, sehingga nilainya ikut bergerak ketika pendapatan yang terealisasi berubah. Di Kalimantan Timur, koreksi proyeksi pendapatan lebih dari Rp1 triliun kini menekan bukan hanya APBD provinsi, melainkan juga penerimaan kabupaten dan kota. Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan pada Senin malam, 16 November 2026, bahwa target sebelumnya terlalu optimistis dan evaluasi menunjukkan kas daerah tidak akan menerima pendapatan sebesar perkiraan awal.
Penyesuaian itu menjelaskan tekanan fiskal, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pembagian. Jika opsen mengikuti realisasi dan porsi masing-masing daerah, pemerintah provinsi perlu menyampaikan perhitungan yang terang agar pemerintah penerima bisa menyesuaikan rencana belanja. Tanpa rincian tersebut, alasan penurunan pendapatan berisiko terdengar seperti jawaban umum atas keberatan yang spesifik.

Keberatan Samarinda menuntut rincian
Polemik paling tajam muncul di Samarinda. Wali Kota Andi Harun menyebut penyesuaian berpotensi memangkas penerimaan kota lebih dari Rp209 miliar, sekitar 26 persen dibanding alokasi sebelumnya. Rinciannya mencakup lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak. Bagi pemerintah kota, ini bukan sekadar perubahan angka di atas kertas: berkurangnya penerimaan dapat mengganggu perencanaan anggaran dan kemampuan membayar pekerjaan yang sudah berjalan.
Andi Harun mempersoalkan bukan hanya besaran pemangkasan, tetapi juga metodologi dan formula distribusi. APBD Perubahan Samarinda telah disepakati bersama DPRD, sehingga koreksi yang datang setelahnya menambah tekanan pada pengelolaan kas. Sri mengarahkan pertanyaan teknis mengenai rincian alokasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kaltim. Namun, merujuk Bapenda belum cukup: pemerintah provinsi perlu menyajikan dasar hitung dan menjelaskan bagaimana angka tiap daerah ditetapkan.
Andi Harun menyatakan Samarinda siap menempuh jalur hukum jika permohonan peninjauan kembali tidak menghasilkan koreksi yang dinilai adil. Ancaman itu sebaiknya menjadi dorongan untuk membuka data dan menguji formula bersama, bukan alasan memperkeras posisi.
Penyaluran hak daerah jangan tersendat
Di tengah sengketa alokasi, anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengangkat persoalan lain: kepastian waktu penyaluran. Ia mendorong opsen pajak kendaraan bermotor dipisahkan langsung saat penerimaan masuk, lalu mengusulkan mekanisme serupa untuk DBH Kaltim dari pemerintah pusat agar bagian daerah tidak tertahan dalam tahapan birokrasi panjang. Usulan ini bukan permintaan tambahan alokasi, melainkan agar hak yang sudah ditetapkan sampai tepat waktu dan transparan.
Sigit menilai pemotongan opsen yang sudah dilakukan otomatis semestinya diikuti penyaluran tanpa jeda panjang. Kepastian pencairan penting bagi daerah yang harus memenuhi kewajiban atas kegiatan berjalan. Karena itu, pembenahan mestinya mencakup dua hal sekaligus: formula pembagian yang dapat diperiksa dan jadwal penyaluran yang jelas. Sistem yang cepat tidak akan adil bila hitungannya tertutup; sebaliknya, formula yang transparan pun kehilangan manfaat jika dana terlambat masuk.

Transparansi harus mengiringi penyesuaian
Penurunan pendapatan Kaltim memang menuntut penyesuaian APBD, dan dampak opsen kepada kabupaten serta kota mengikuti penerimaan yang terealisasi. Namun, tekanan fiskal bersama bukan pengganti jawaban atas keberatan Samarinda. Pemerintah provinsi perlu merinci angka, dasar perhitungan, dan perubahan alokasi per daerah, sementara DPRD dapat mengawal penyederhanaan alur penyaluran opsen maupun DBH.
Kesimpulannya, anggaran Samarinda tidak semestinya hanya diminta menerima pemangkasan tanpa penjelasan yang bisa diuji. Koreksi proyeksi mungkin tak terhindarkan, tetapi keterbukaan formula dan kepastian pencairan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Menyelesaikan dua hal itu lebih penting daripada mempertahankan penjelasan umum: daerah membutuhkan angka yang dapat dipertanggungjawabkan dan dana yang tiba sesuai haknya.






