Pembubaran perusahaan bukan akhir perdebatan
Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah fasilitas yang menghasilkan listrik melalui energi dari reaksi nuklir, dan rencana pembangunannya menuntut pembuktian keselamatan, kelayakan tapak, serta dukungan publik sebelum menjadi proyek nyata. Pada 20 Oktober 2026, pemegang saham PT Thorcon Power Indonesia memutuskan membubarkan perseroan dalam rapat umum luar biasa; keputusan itu dikukuhkan dua hari kemudian dan perusahaan kini menjalani likuidasi sesuai ketentuan perseroan terbatas. Ini bukan sekadar penutupan satu perusahaan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa ambisi PLTN Indonesia dapat kandas sebelum pembangunan dimulai ketika perizinan belum tuntas dan masyarakat setempat belum diyakinkan. Thorcon Power, anak usaha Thorcon International yang berdiri pada 2021, mengusulkan proyek PLTN Bangka berkapasitas 500 megawatt di Pulau Gelasa, Bangka Tengah, dengan target operasi komersial awal pada 2030. Namun target dan kapasitas tidak menggantikan izin maupun legitimasi sosial.
Izin yang tersendat bertemu kekhawatiran warga
Penyebab langsung yang tampak dari sumber adalah proses regulasi ketenaganukliran yang panjang: Badan Pengawas Tenaga Nuklir menyatakan evaluasi teknis perizinan tapak Thorcon di Bangka Belitung belum selesai. Kendala perizinan dan tekanan finansial disebut sebagai bagian dari latar keputusan pembubaran. Artinya, proyek ini belum melewati gerbang awal yang semestinya mendahului klaim tentang jadwal pembangunan. Pada November 2025, DPRD provinsi meminta aktivitas lapangan dihentikan sementara untuk mencegah gejolak sosial. Kekhawatiran itu penting: penerimaan publik bukan ornamen komunikasi, melainkan syarat praktis bagi proyek berisiko tinggi. WALHI Bangka Belitung menyambut pembubaran sebagai kemenangan perjuangan masyarakat dan menilai nuklir berisiko bagi pulau-pulau kecil serta ruang hidup warga. Organisasi itu mendesak pemerintah pusat dan daerah membatalkan seluruh rencana PLTN di kepulauan tersebut, bukan hanya proyek Gelasa.
Argumen ketahanan energi belum menjawab soal tapak
Di sisi lain, Danantara menyebut PLTN penting bagi ketahanan energi nasional. Managing Director Industrialization Danantara, Ardy Muawin, mengaitkan nuklir dengan pasokan energi dan peluang transfer teknologi, sehingga Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna, melainkan mengembangkan keahlian sendiri. PLTN juga sudah masuk sebagai target dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, tetapi Danantara menyatakan menunggu keputusan pemerintah sebelum berperan dalam orkestrasi, pembiayaan, dan kemitraan. Ini adalah argumen strategis yang patut dipertimbangkan, tetapi tidak otomatis membenarkan setiap lokasi atau proyek. Dokumen kajian lingkungan memuat tiga tapak di Pulau Bangka: Teluk Inggris, Bukit Nenek, dan Pulau Gelasa. Karena itu, pembubaran Thorcon belum dengan sendirinya menghapus rencana nuklir di pulau tersebut. WALHI meminta seluruh rencana dibatalkan, sedangkan narasi pemerintah berangkat dari kebutuhan energi dan penguasaan teknologi. Ketegangan antara keduanya menuntut proses izin yang terbuka dan bukti penerimaan masyarakat, bukan sekadar target nasional.
Ambisi nuklir harus lolos uji legitimasi
Perdebatan ini tidak selesai dengan memilih antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan seolah keduanya tak bisa berjalan bersama. Pemerintah perlu menjelaskan dasar pemilihan tapak, memenuhi seluruh evaluasi keselamatan dan perizinan, serta menanggapi keberatan warga sebelum menetapkan langkah berikutnya. Danantara sendiri menempatkan keputusan pemerintah dan kepastian regulasi sebagai prasyarat keterlibatannya; sementara WALHI meminta pencabutan rekomendasi tapak dan pembatalan proyek di Bangka Belitung. Kontras tersebut menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit yang direncanakan, tetapi juga dari mutu proses pengambilan keputusan dan kepercayaan masyarakat. Pembubaran PT Thorcon Power Indonesia adalah peringatan bahwa modal, teknologi, dan target operasi tidak cukup bila izin belum selesai dan penerimaan publik rapuh. Kesimpulannya, rencana PLTN Indonesia baru layak maju setelah pemerintah membuktikan kebutuhan, keselamatan, dan legitimasi sosialnya secara terbuka.
