Jalan publik harus kembali utuh setelah digali
Raperda Pemanfaatan Jalan adalah rancangan aturan daerah yang mengatur penggunaan ruang jalan sekaligus mewajibkan pihak yang merusaknya untuk memulihkan kondisi jalan sesuai standar semula. DPRD Samarinda kini mematangkan harmonisasi rancangan tersebut sebagai upaya melindungi fungsi jalan dan kepentingan warga. Langkah ini patut didukung: jalan bukan ruang kerja sementara yang boleh ditinggalkan begitu saja setelah kabel atau pipa dipasang. Lubang, permukaan tidak rata, dan gangguan lalu lintas akibat pekerjaan yang tak dituntaskan langsung membebani pengguna jalan. Selama ini, pelanggaran juga mencakup akses masuk bangunan swasta yang menghambat kelancaran lalu lintas serta galian utilitas yang tidak diikuti perbaikan memadai. Kerusakan jalan Samarinda bukan sekadar urusan tampilan kota; dampaknya dirasakan setiap hari oleh pengendara dan warga yang bergantung pada koridor jalan.
Jaminan membuat kewajiban lebih nyata
Bagian paling berarti dari rancangan ini ialah kewajiban bagi pelaksana penggalian untuk menyerahkan garansi bank kepada pemerintah daerah. Jaminan dapat dikembalikan setelah kondisi fisik jalan dipulihkan secara utuh; jika pelaksana lalai, pemerintah daerah dapat mencairkannya untuk membiayai perbaikan di lapangan. Mekanisme tersebut mengubah tanggung jawab dari janji menjadi kewajiban yang memiliki konsekuensi. Tanpa jaminan, warga sering berhadapan dengan kerusakan yang tertinggal sementara pelaksana proyek telah pergi. Namun, aturan ini akan efektif hanya jika standar pemulihan jelas dan pemeriksaan dilakukan sebelum jaminan dilepas. Ketegasan sanksi penggalian jalan bukan terletak pada ancaman di atas kertas saja, melainkan pada kemampuan pemerintah memastikan pekerjaan benar-benar selesai sesuai kondisi awal.
Aturan harus menjangkau seluruh pemanfaatan ruang jalan
Raperda ini tidak hanya menyasar galian kabel dan pipa. Aturannya mencakup ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), dan ruang pengawasan jalan (Ruwasja), termasuk penggunaan yang mengganggu fungsi jalan atau tidak sesuai ketentuan. Cakupan tersebut penting karena persoalan di koridor jalan tidak selalu berasal dari kontraktor utilitas; akses keluar-masuk bangunan swasta juga dapat menghambat lalu lintas. Dengan tanggung jawab yang diperjelas, setiap pihak yang memakai ruang jalan semestinya memahami batas penggunaan dan kewajiban pemulihannya. Bagi masyarakat, manfaatnya bukan hanya jalan yang lebih terawat, tetapi juga aktivitas di sekitar jalan yang lebih tertib dan tidak merugikan kepentingan umum.
Harmonisasi perlu berujung pada penegakan
Bapemperda DPRD Samarinda masih mematangkan harmonisasi Raperda Pemanfaatan Jalan; pengesahan dan pelaksanaan aturan masih menjadi tahapan berikutnya. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya hadirnya pasal sanksi, melainkan penerapan yang konsisten terhadap semua pemanfaat jalan. Pemerintah daerah perlu memastikan pengawasan, penilaian kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan, serta pencairan jaminan berjalan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika proses itu tegas, kontraktor dan pihak lain akan memiliki alasan kuat untuk memulihkan badan jalan dengan baik, sementara warga tidak terus menanggung akibat pekerjaan yang terbengkalai. Pada akhirnya, jalan publik harus diperlakukan sebagai aset bersama: siapa pun yang menggunakannya wajib menjaga fungsinya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.






