Anggaran Banjir: Bukan Sekadar Besarannya, Tapi Ke Mana Ia Mengalir
Anggaran penanganan banjir adalah porsi dana publik yang secara khusus dialokasikan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur pencegahan banjir, memperbaiki drainase, dan menormalisasi aliran sungai di wilayah rawan genangan, dengan tujuan utama mengurangi risiko kerugian sosial dan ekonomi saat curah hujan tinggi datang berulang setiap tahun.
Menjelang musim hujan, dua daerah memberi contoh bagaimana angka di atas kertas berubah menjadi strategi lapangan yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelontorkan Rp50 miliar dari APBD 2026 untuk penanganan banjir di wilayahnya, sementara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memulai proyek penanganan Jalan Rawa Makmur sepanjang 2 kilometer dengan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Di sini terlihat jelas: anggaran penanganan banjir bukan soal siapa paling besar, melainkan seberapa tepat ia diarahkan ke titik risiko tertinggi. Jika uang publik mengalir ke lokasi yang salah, banjir akan tetap datang, dan warga tetap menanggung biayanya.
Tangerang: Rp50 Miliar untuk Kawasan Padat, Fokus pada Skala Dampak
Di Kabupaten Tangerang, logika anggaran penanganan banjir jelas: lindungi dulu wilayah dengan dampak sosial paling besar. Pemerintah kabupaten mengalokasikan Rp50 miliar dari APBD 2026 khusus untuk program penanggulangan banjir. Bupati Maesyal Rasyid menegaskan ada skala prioritas, dengan fokus utama pada kawasan yang menjadi langganan banjir. Ini bukan pendekatan merata, tetapi pendekatan berbasis risiko dan kepadatan penduduk.
Kecamatan Pasar Kemis, Kelapa Dua, Curug, dan Pagedangan ditetapkan sebagai wilayah fokus utama, karena masuk kategori perkotaan dengan penduduk sangat padat dan dampak banjir yang "sangat luar biasa" terhadap warga. Percepatan tengah dilakukan terhadap berbagai proyek infrastruktur pengendali banjir serta program normalisasi aliran sungai. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidurian, Cimanceri (BBWSC3) juga ditempuh untuk memitigasi risiko banjir akibat luapan sungai besar. Kutipan kuncinya jelas: "Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp50 miliar dari APBD 2026, untuk penanganan banjir di wilayahnya". Ini adalah contoh alokasi APBD banjir yang mencoba menggabungkan infrastruktur pencegahan banjir dengan mitigasi banjir daerah lintas kewenangan.
Bengkulu: Rp20 Miliar untuk 2 Kilometer Jalan, Mengunci Satu Titik Rawan
Berbeda dengan Tangerang yang menyebar anggaran ke beberapa kecamatan, Bengkulu memilih mengunci satu titik kritis. Gubernur Helmi Hasan memulai pekerjaan penanganan Jalan Rawa Makmur di Kota Bengkulu pada Selasa (13/10). Proyek sepanjang 2 kilometer dengan anggaran sekitar Rp20 miliar ini difokuskan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut saat musim hujan dan cuaca ekstrem.
Strateginya spesifik: jalan akan ditinggikan dan dilebarkan, sekaligus meningkatkan kualitas drainase untuk mengurangi genangan air yang selama ini menghambat aktivitas warga dan akses menuju kawasan perkantoran pemerintah kota. Helmi Hasan menegaskan, penanganan jalan dan drainase diharapkan mengakhiri cerita warga dan perkantoran terisolasi saat banjir terjadi. Ia bahkan mengajak masyarakat ikut mengawasi agar kualitas pembangunan sesuai rencana. Kepala Dinas PUPR provinsi menyatakan optimistis pekerjaan ini selesai sesuai target sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya. Di sini, infrastruktur pencegahan banjir dipersonifikasikan dalam satu koridor jalan: jika titik ini berfungsi baik, satu kantong aktivitas ekonomi dan pemerintahan bisa terselamatkan dari lumpuh total.
Membaca Pola: Prioritas Geografis, Risiko Lokal, dan Pelajaran untuk Daerah Lain
Jika disandingkan, dua contoh ini menunjukkan bahwa mitigasi banjir daerah tidak bisa diseragamkan. Tangerang mengarahkan alokasi APBD banjir ke beberapa kecamatan perkotaan padat penduduk, mengandalkan kombinasi infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai, plus koordinasi lintas lembaga untuk memitigasi luapan sungai besar. Bengkulu, sebaliknya, menginvestasikan Rp20 miliar pada satu ruas jalan 2 kilometer yang menjadi urat nadi akses warga dan perkantoran, dengan fokus pada peninggian badan jalan dan perbaikan drainase.
Keduanya mempercepat program pengendalian banjir menjelang musim hujan, tetapi dengan prioritas geografis yang berbeda: Tangerang berbasis sebaran penduduk, Bengkulu berbasis titik leher botol akses kota. Pelajarannya tegas: infrastruktur pencegahan banjir harus mengikuti peta risiko lokal, bukan sekadar mengikuti pola proyek yang sedang tren. Daerah lain yang masih ragu menyusun anggaran penanganan banjir perlu meniru cara berpikir ini—mulai dari memetakan dampak sosial-ekonomi, lalu mengunci intervensi pada titik yang jika dilindungi, akan menyelamatkan paling banyak warga dan aktivitas.
Kesimpulan: Uang Publik Harus Mengeringkan Genangan, Bukan Sekadar Mengalir
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran penanganan banjir bukanlah berapa miliar yang tercantum di dokumen, melainkan berapa banyak genangan yang hilang dari halaman rumah dan jalan utama. Tangerang menunjukkan pentingnya memprioritaskan wilayah padat penduduk dengan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai. Bengkulu menegaskan bahwa satu proyek terarah—peninggian jalan dan perbaikan drainase di Rawa Makmur—dapat menjadi kunci mencegah isolasi warga dan perkantoran saat banjir.
Menjelang musim hujan, daerah lain tidak punya kemewahan untuk menunda. Anggaran yang sudah disahkan harus segera diterjemahkan menjadi infrastruktur pencegahan banjir yang nyata di lapangan. Transparansi, pengawasan publik, dan keberanian memilih prioritas geografis yang tidak populer tetapi penting menjadi penentu. Jika uang publik dikelola dengan logika risiko seperti di Tangerang dan Bengkulu, musim hujan berikutnya bisa menjadi awal perubahan: dari budaya pasrah pada banjir, menuju budaya mitigasi yang terencana dan terukur.
