Galian berkedok pekerjaan resmi
Pencurian kabel bawah tanah yang merusak jalan adalah pengambilan kabel melalui penggalian tanpa izin, yang sekaligus mengganggu fungsi dan kondisi fisik prasarana publik. Di Samarinda, lebih dari 60 titik galian muncul secara masif, mayoritas pada malam hari, dan semula disangka sebagai pekerjaan jaringan telekomunikasi resmi. Belakangan, aktivitas itu diduga menjadi kedok sindikat pencurian kabel penerangan jalan umum (PJU) dan jaringan bawah tanah. Skala dan penyamarannya membuat kasus ini lebih dari sekadar pencurian barang: badan jalan ikut menjadi korban. Bagi pengguna jalan, galian yang tidak jelas legalitas dan penanganan akhirnya menimbulkan gangguan serta kekhawatiran. Karena itu, penyelidikan semestinya mengusut bukan hanya siapa yang menggali, tetapi juga siapa yang mengatur kegiatan dan menerima hasilnya.
Polisi mengamankan sekitar 37 pekerja setelah mereka tidak dapat membuktikan klaim memiliki izin, lalu empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Angka itu penting, tetapi tidak boleh membuat perhatian berhenti pada orang-orang yang ditemukan di lapangan. Pemerintah kota berharap penyidikan menjangkau pihak yang diduga mengendalikan operasi hingga penadah. Jika pengusutan hanya menjerat pelaksana, insentif yang membuat galian kabel liar terus dilakukan bisa tetap utuh.
Kerusakan jalan harus dihitung, bukan ditebak
Dampak pencurian kabel Samarinda tidak terbatas pada hilangnya kabel. Penggalian merusak badan jalan dan aset publik, sehingga pemulihannya tidak semestinya dibebankan diam-diam kepada warga melalui anggaran pemerintah. Inilah inti persoalan kerusakan jalan Samarinda: kerusakan fisik harus diidentifikasi dan dinilai secara teknis sebelum tuntutan ganti rugi diajukan. Wali Kota Andi Harun meminta Dinas PUPR berkoordinasi dengan penyidik untuk menghitung kerugian, serta menggandeng konsultan atau lembaga independen yang memiliki kompetensi teknis. Pilihan ini lebih kuat daripada memakai perkiraan kasar, sebab hasilnya perlu dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan maupun persidangan.
Perhitungan tersebut juga memisahkan tanggung jawab atas aset yang berbeda. Pemkot berfokus pada kerusakan badan jalan, sedangkan PT Telkom menghitung kerugian kabel dan tembaga yang menjadi asetnya. Klaim bahwa kabel sudah tidak terpakai tidak dengan sendirinya menghapus kepemilikan atau nilai ekonominya. Pemisahan ini penting agar tuntutan tidak kabur: nilai kerusakan jalan harus memiliki dasar sendiri, begitu pula kerugian pemilik kabel. Ganti rugi jalan akan lebih dapat dipertahankan bila metode, cakupan kerusakan, dan pihak yang bertanggung jawab didukung bukti yang jelas.
Pidana perlu diikuti pemulihan kerugian
Langkah Pemkot menuntut pertanggungjawaban perdata patut didukung: hukuman pidana saja tidak otomatis memperbaiki jalan yang rusak. Pemerintah kota ingin hasil penghitungan teknis menjadi dasar untuk menagih ganti rugi dari pihak yang terbukti terlibat. Pemkot juga mendorong agar penyidikan mempertimbangkan Undang-Undang tentang Jalan, khususnya Pasal 12, terkait perbuatan yang merusak fungsi dan konstruksi prasarana jalan. Dengan begitu, perkara dapat memeriksa dua dampak sekaligus, yakni dugaan pencurian kabel dan kerusakan infrastruktur publik. Namun tuntutan harus tetap bertumpu pada bukti dan proses hukum, bukan sekadar kemarahan yang wajar atas kerusakan fasilitas umum.
Penghitungan konsultan baru akan berguna jika hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten bersama penyidik dan menjadi dasar tuntutan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Pemkot juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya galian mencurigakan. Warga dapat membantu memeriksa legalitas pekerjaan: proyek resmi semestinya memiliki papan informasi yang mudah terlihat, bukan sekadar pekerja berompi teknis. Pengawasan warga bukan pengganti penegakan hukum, tetapi bisa mencegah penyamaran serupa lolos tanpa pertanyaan.
Jalan publik tidak boleh menanggung biaya kejahatan
Kasus ini menguji apakah kerusakan fasilitas umum benar-benar dipulihkan atau berhenti sebagai catatan perkara pidana. Lebih dari 60 galian, puluhan pekerja yang diamankan, dan empat tersangka menunjukkan bahwa masalahnya perlu ditangani dari pelaksana hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan. Konsultan dapat membantu menetapkan nilai kerusakan, tetapi pemulihan baru terasa bagi warga jika perhitungan itu berujung pada pertanggungjawaban perdata dan perbaikan jalan. Pemkot perlu menjelaskan dasar penilaian serta perkembangan penagihan secara terbuka. Kesimpulannya, pencurian kabel tak boleh meninggalkan beban permanen bagi pengguna jalan dan pembayar pajak: pelaku yang terbukti bertanggung jawab harus menghadapi proses pidana sekaligus tuntutan ganti rugi.
