QRIS Pelabuhan: Digitalisasi Retribusi yang Mengubah Pola Bayar
QRIS pelabuhan adalah implementasi sistem nontunai untuk pembayaran digital retribusi di kawasan pelabuhan dan dermaga, di mana pengguna kendaraan dan penumpang melakukan transaksi menggunakan kode QR standar nasional melalui aplikasi pembayaran elektronik, dengan tujuan meningkatkan transparansi penerimaan, mengurangi kontak tunai langsung, meminimalkan pungutan liar, serta mendorong kebiasaan pembayaran digital di ekosistem transportasi air dan logistik lokal. Dinas Perhubungan Kota Pontianak mulai memberlakukan kebijakan pembayaran retribusi secara digital menggunakan QRIS di empat pelabuhan dan dermaga sejak 3 September 2026, setelah periode sosialisasi dan uji coba intensif dari 18 Agustus hingga 2 September. Ini bukan sekadar penggantian uang tunai dengan barcode, tetapi langkah politik dan administratif untuk membersihkan titik-titik rawan pungli dan menata arus pendapatan daerah. Dalam pandangan kebijakan publik, digitalisasi retribusi di gerbang pelabuhan adalah pernyataan sikap: pemerintah kota memilih data dan jejak digital, bukan amplop dan hitungan manual.
Sosialisasi Masif dan Adaptasi Pengguna: 90 Persen Sudah Digital, Tapi Tak Merata
Keberhasilan awal implementasi sistem nontunai di Pontianak tidak terjadi otomatis; ia lahir dari sosialisasi bertahap yang dirancang cukup serius. Dishub menggelar uji coba selama lebih dari dua pekan sebelum QRIS diwajibkan sepenuhnya, memberi waktu bagi pengguna jasa pelabuhan untuk terbiasa dengan pola baru pembayaran digital retribusi. Hasilnya terlihat jelas di Pelabuhan Seng Hie, di mana pengelola menyebut sekitar 90 persen pengguna sudah memakai QRIS untuk transaksi masuk pelabuhan. Secara praktis, petugas di pintu masuk tidak hanya memasang plang informasi, tetapi aktif membantu dan mengarahkan pengguna yang kesulitan mengoperasikan aplikasi pembayaran. Mereka bahkan memfasilitasi solusi kreatif bagi sopir angkutan yang belum punya QRIS atau dompet digital: barcode difoto dan dikirim ke pemilik kendaraan agar pembayaran dilakukan dari jarak jauh. Kutipan yang layak digarisbawahi di sini adalah pernyataan pengelola: "Alhamdulillah sudah 90 persen menggunakan QRIS," yang menunjukkan bahwa perlawanan awal terhadap perubahan bisa ditundukkan jika sosialisasi dan bantuan di lapangan berjalan konsisten.
Dukungan Politik: QRIS sebagai Senjata Anti Pungli dan Penguat Akuntabilitas
Digitalisasi pembayaran di pelabuhan bukan hanya proyek teknis Dishub, tetapi sudah masuk ke agenda politik lokal. Ketua DPRD Kota Pontianak secara terbuka menyambut baik kebijakan pembayaran retribusi via QRIS dan menempatkannya sebagai alat untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan, sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar. Ia menegaskan bahwa ketika retribusi tercatat digital, pendapatan lebih mudah diawasi dan ruang manipulasi berkurang drastis. Namun, dukungan politik itu datang dengan catatan: sosialisasi tidak boleh berhenti ketika sistem sudah aktif. DPRD mendorong Dishub memperluas informasi ke masyarakat dan pengguna pelabuhan, agar mereka memahami titik-titik yang telah menerapkan QRIS dan cara penggunaannya secara praktis. Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa teknologi tanpa literasi hanya akan melahirkan pembatasan akses baru. Kalau warga dipaksa digital tanpa penjelasan, digitalisasi yang semestinya anti-pungli bisa berubah menjadi sumber keluhan dan kebingungan. Di titik inilah pemerintah daerah diuji: apakah QRIS pelabuhan menjadi reformasi tata kelola, atau sekadar proyek modernisasi yang berhenti di permukaan.
Tantangan Lapangan: Sopir Angkutan, Tunai yang Bertahan, dan Kebutuhan Pendampingan
Di balik angka adopsi 90 persen, ketimpangan kemampuan digital tetap terasa. Pengelola Pelabuhan Seng Hie menyebut sekitar 75 persen sopir angkutan belum menggunakan QRIS dan tidak familiar dengan aplikasi pembayaran digital. Untuk kelompok ini, sistem nontunai bukan sekadar perubahan cara bayar, melainkan tantangan sosial-ekonomi: akses smartphone, kuota data, hingga literasi finansial menentukan apakah mereka bisa mengikuti kebijakan baru. Dishub dan pengelola pelabuhan tampak menyadari hal ini, sehingga bantuan di lapangan masih digerakkan secara aktif. Petugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang belum dapat melakukan pembayaran digital secara mandiri, dari memandu langkah di aplikasi sampai membantu mengatur pembayaran oleh pihak lain. Ke depan, pengelola berharap ada petugas khusus yang memang ditugaskan untuk mendampingi transaksi QRIS, bukan sekadar menjaga pintu masuk. Ini penting, karena jalan keluar dari ketimpangan digital bukan dengan memaksa semua orang beradaptasi sendirian, melainkan menciptakan infrastruktur bantuan yang menjadikan teknologi terasa aman dan bisa dipercaya. Tanpa itu, sebagian pengguna akan memilih bertahan di tunai, sekalipun sistem nontunai sudah disosialisasikan.
Pelabuhan Tengkayu I: Biaya Transaksi QRIS dan Risiko “Tarif Bayangan”
Jika Pontianak menggambarkan sisi cerah digitalisasi, kasus Pelabuhan Tengkayu I Tarakan menunjukkan bayangan yang perlu diwaspadai: biaya transaksi QRIS yang berpotensi melahirkan tarif tersembunyi. Pengelola setempat menaruh perhatian pada dugaan adanya tambahan biaya Rp5.000 yang dikenakan agen kepada penumpang saat membayar tiket melalui QRIS. Dugaan ini muncul karena agen diduga menutup biaya transaksi QRIS sekitar 0,3 persen dengan memungut biaya ekstra, meski hal tersebut masih sebatas asumsi dan sedang ditelusuri. Menariknya, meski QRIS dan transfer telah difasilitasi di loket, penumpang tetap diperbolehkan membayar secara tunai. Artinya, digitalisasi di sini belum menjadi kewajiban keras, melainkan imbauan yang membuka ruang variasi perlakuan oleh agen. Pengelola mengakui bahwa dana dari transaksi QRIS tidak selalu langsung masuk ke rekening penerima; kadang baru masuk sore hari atau keesokan harinya. Keterlambatan aliran dana ini bisa mendorong agen mencari kompensasi melalui biaya tambahan, dan di sinilah risiko muncul: QRIS pelabuhan yang seharusnya transparan justru menciptakan “tarif bayangan” di luar struktur resmi. Pengaduan soal biaya tambahan sudah pernah masuk sebelumnya, sehingga penyelesaian bersama perbankan dan Bank Indonesia menjadi krusial agar biaya transaksi QRIS tidak dibebankan secara sepihak kepada penumpang.
