Minat India belum cukup tanpa kepastian kebijakan
Hub transshipment adalah pelabuhan yang menjadi titik alih muat barang antarkapal untuk melayani jalur perdagangan internasional, sehingga kelancaran koneksi dan kepastian aturan sama pentingnya dengan letak geografis. Sabang memiliki peluang menjadi pusat semacam itu, tetapi peluang strategis belum otomatis berubah menjadi kegiatan perdagangan nyata. Pada Selasa, 3 November 2026, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menghadiri seminar nasional tentang peran Sabang dalam pertumbuhan ekonomi, kedaulatan maritim, dan ketahanan energi. Ia menekankan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan bahwa aturan yang memberi kemudahan harus dijalankan secara konsisten.
Isyarat pasar datang dari India: negara itu telah lima kali mengajukan kerja sama pengembangan Pelabuhan Sabang sejak 2018. Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyebut minat tersebut kembali dibahas dalam pertemuan Narendra Modi dan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Tawaran investasi India ini layak dipandang sebagai peluang, bukan bukti bahwa proyek sudah siap berjalan. Bagi investor, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Sabang berada di jalur pelayaran strategis, melainkan apakah kerangka hukum dan kebijakan nasional cukup jelas untuk memberi kepastian jangka panjang.
Keunggulan lokasi perlu ditopang kesiapan pelabuhan
Posisi Sabang di jalur pelayaran internasional memberi dasar kuat untuk mengejar peran sebagai pusat alih muat. Namun, lokasi saja tidak akan memindahkan arus perdagangan dari jalur yang sudah digunakan. Dalam seminar tersebut, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menilai pengembangan Sabang sebagai hub internasional memerlukan kajian menyeluruh, termasuk pembenahan biaya operasional, efisiensi, dan konektivitas agar pelabuhan mampu menarik aktivitas perdagangan yang melintasi Selat Malaka.
Kajian konsultan India pada 2021–2023 memperkirakan kebutuhan pengembangan pelabuhan, dengan tawaran pembiayaan India mencakup 80–85 persen dan komitmen Indonesia diharapkan menanggung 15–20 persen. Skema itu menunjukkan minat yang disertai kajian, tetapi bagian Indonesia tetap menuntut keputusan, koordinasi, dan kesiapan yang konkret. Sampai ada kebijakan nasional yang menetapkan Sabang sebagai pusat alih muat, hub transshipment Sabang masih berupa peluang yang belum didukung mandat khusus. Pemerintah perlu menautkan investasi pelabuhan dengan konektivitas dan efisiensi operasional, bukan menganggap lokasi strategis sebagai jaminan keberhasilan.
Insentif kawasan bebas tertahan oleh tumpang tindih aturan
Hambatan yang lebih mendasar adalah ketidakselarasan kebijakan. Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain mengeluhkan koordinasi antarkementerian yang minim dan menyebut berbagai insentif investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan maksimal. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 memuat pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, serta kemudahan perizinan, tetapi tumpang tindih aturan sektoral menghambat pelaksanaannya selama 25 tahun.
BPKS kini mengusulkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu kebijakan utama untuk mengurai kebuntuan koordinasi. Iskandar juga menyebut hilangnya Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada 2016 sebagai bagian dari persoalan ketiadaan wadah koordinasi tingkat pusat. Usulan itu patut ditindaklanjuti, sebab insentif kawasan bebas yang hanya tercantum di atas kertas tidak memberi kepastian yang dibutuhkan investor. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, keunggulan regulasi Sabang justru menjadi janji yang sulit dipercaya.
Peluang harus diubah menjadi keputusan yang terukur
Langkah berikutnya semestinya jelas: tetapkan kebijakan nasional yang memberi Sabang mandat sebagai pusat alih muat, pulihkan koordinasi lintas kementerian, dan pastikan insentif yang sudah diatur dapat dijalankan. BPKS masih mengusulkan agar pengembangan Pelabuhan Sabang masuk dalam agenda pembangunan nasional. Sementara itu, seminar nasional diharapkan membangun sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Sinergi baru berarti jika menghasilkan keputusan yang konsisten, bukan sekadar dukungan lisan.
Investasi Pelabuhan Sabang memiliki peluang nyata karena minat India telah berulang dan posisi maritim Sabang menjanjikan. Namun, tawaran dari luar tidak dapat menggantikan kepastian hukum di dalam negeri. Kesimpulannya, Sabang bisa berkembang menjadi hub transshipment internasional hanya jika pemerintah menyelesaikan tumpang tindih aturan, mengaktifkan insentif kawasan bebas, dan memberi investor kerangka kerja yang dapat diandalkan. Tanpa itu, peluang besar akan terus berhenti pada pembahasan.
