Dari pendataan menuju peluang kerja
Poliran adalah program Polisi Peduli Pengangguran yang menghubungkan warga tanpa pekerjaan dengan pendataan kebutuhan, pelatihan keterampilan, dan peluang penempatan di perusahaan agar mereka dapat kembali produktif. Polri meluncurkan program ini sebagai pendekatan sosial untuk membantu masyarakat yang belum bekerja. Nilai utamanya terletak pada rangkaian dukungan yang tidak berhenti di ruang pelatihan: peserta juga diarahkan menuju perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Alur itu menjawab kelemahan umum berbagai inisiatif ketenagakerjaan: keterampilan dapat meningkat, tetapi akses ke pemberi kerja tetap terbatas. Dalam skema Poliran, Bhabinkamtibmas dan pendamping desa membantu mendata warga yang belum bekerja. Data tentang pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kebutuhan pelatihan dapat menjadi dasar untuk mencocokkan peserta dengan pembekalan dan lowongan yang sesuai. Karena itu, program Poliran lebih menjanjikan bila pendataan benar-benar menghasilkan rujukan kerja, bukan sekadar daftar peserta.
Pelatihan harus berujung pada penempatan
Setelah pendataan, peserta direncanakan mengikuti pelatihan pencari kerja dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja di berbagai daerah. Polri menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. Pendekatan ini penting, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah pelatihan semata: materi perlu sesuai kebutuhan perusahaan dan kemampuan peserta.
Tahap berikutnya adalah penyaluran tenaga kerja ke perusahaan mitra. Kerja sama dengan perusahaan akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, sehingga jalur dari pelatihan ke pekerjaan memiliki landasan kemitraan. Bagi pencari kerja, manfaat praktisnya ialah kesempatan untuk memperoleh keterampilan sekaligus akses ke pemberi kerja. Namun, dampak nyata akan bergantung pada seberapa jelas kriteria lowongan, proses seleksi, dan tindak lanjut setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Aspirasi pekerja menjadi dasar perluasan di Aceh
Di Aceh, Poliran juga berfungsi sebagai ruang untuk mendengar langsung masalah ketenagakerjaan. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bertemu pencari kerja dan perwakilan pekerja di Banda Aceh pada 29 Oktober 2026. Pertemuan itu melibatkan unsur pemerintah, lembaga pelatihan, perlindungan pekerja, penempatan tenaga kerja, dan perwakilan buruh. Peserta dari kalangan buruh, kurir, pekerja transportasi, pekerja kontrak, serta pencari kerja menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Menyerap aspirasi membuat program lebih berpeluang menjawab hambatan nyata, termasuk dampak pemutusan hubungan kerja terhadap kesejahteraan keluarga. Ruddi menyatakan Polda Aceh ingin menjadi penghubung antara pencari kerja, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, penyedia tenaga kerja, dan dunia usaha. Rencana memperluas Poliran ke 23 kabupaten/kota, dengan melibatkan perguruan tinggi dan kepolisian setempat, dapat memperluas jangkauan—asal aspirasi yang terkumpul benar-benar ditindaklanjuti menjadi layanan dan rujukan kerja.
Ukuran keberhasilan bukan hanya keamanan
Polri menjelaskan Poliran sebagai bagian dari upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab pengangguran dapat memicu persoalan sosial. Namun, masyarakat seharusnya menilai program ini terutama dari manfaat langsungnya: apakah peserta memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dan mendapat kesempatan bekerja. Mengaitkan pengangguran dengan risiko keamanan saja berisiko mengaburkan akar persoalan ekonomi dan tanggung jawab bersama untuk memperluas akses kerja.
Program ini juga menyasar orang yang membutuhkan dukungan khusus untuk kembali bekerja, termasuk mantan pecandu narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi tetapi belum memperoleh pekerjaan. Polri menyebut pembekalan soft skill dan kerja sama dengan kementerian terkait sebagai bagian dari dukungan tersebut. Kesimpulannya, Poliran memiliki rancangan yang lebih utuh daripada pelatihan tanpa jalur lanjutan. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecocokan pelatihan, konsistensi penyaluran tenaga kerja, dan tindak lanjut atas kebutuhan yang disampaikan warga.
