Jaminan kerja perlu berjalan hingga ke setiap relawan
Perlindungan tenaga kerja di dapur SPPG adalah jaminan yang menjaga orang-orang yang menyiapkan dan menyalurkan makanan dari risiko kerja, sekaligus memastikan hak dasar mereka tidak berhenti pada aturan tertulis. Di Batam, koordinator wilayah SPPG menyatakan relawan dapur program Makan Bergizi Gratis dilindungi melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Defri Frenaldi, ketentuan itu merujuk pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional Nomor 401.1. Relawan memperoleh upah Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari, sementara iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar dari biaya operasional SPPG. Itu komitmen penting, tetapi ukuran perlindungan bukan sekadar tersedianya skema: setiap relawan harus benar-benar terdaftar dan memahami jalur pengaduan.
Defri mengakui pendaftaran bisa tertunda ketika ada pergantian atau penambahan petugas, karena kepesertaan relawan baru kadang menunggu pembayaran bulan berikutnya. Dengan 6.127 petugas SPPG tercatat di Batam, pembaruan data yang cepat bukan pekerjaan administrasi sepele. Pengawasan berkala dibutuhkan agar celah pada masa transisi tidak membuat orang bekerja tanpa perlindungan.
Belopa Utara menuntut pemeriksaan, bukan saling klaim
Di Belopa Utara Sabe 01, Kabupaten Luwu, persoalannya berbeda: sejumlah karyawan dapur SPPG mengeluhkan kinerja kepala unit. Herman menyampaikan keluhan itu pada Minggu, 1 November 2026, dan meminta otoritas terkait memeriksa seluruh dugaan serta mengevaluasi kepemimpinan.
Keluhan karyawan SPPG mencakup ketepatan waktu masuk kerja, aktivitas yang dinilai tidak sesuai tugas selama jam operasional, dugaan kelalaian memeriksa surat jalan distribusi, serta dugaan tidak adanya pemeriksaan fisik bahan baku yang masuk. Ini bukan semata perselisihan internal. Jika benar, kelemahan pengawasan dapat berpengaruh pada mutu dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Namun, tuduhan tersebut belum menjadi temuan pemeriksaan. Herman juga meminta suspensi dapur ditinjau dan dicabut, dengan alasan dapur telah memenuhi standar teknis dan prosedur operasional. Klaim karyawan dan keputusan suspensi sama-sama perlu diuji berdasarkan bukti serta aturan yang sama, bukan diputuskan lewat tekanan atau asumsi.
Dua masalah, dua tindak lanjut yang berbeda
Perbandingan kedua dapur memperlihatkan bahwa persoalan kerja SPPG tidak bisa ditangani dengan satu resep. Di Batam, fokusnya memastikan janji perlindungan menjangkau semua relawan, termasuk petugas baru yang berisiko tertinggal dalam pendaftaran. Di Belopa Utara, kebutuhan mendesak adalah pemeriksaan independen atas disiplin, administrasi distribusi, pengawasan bahan baku, dan alasan suspensi.
Tindak lanjut di Batam sudah memiliki jalur berjenjang: relawan dapat bertanya kepada kepala SPPG, lalu mengadu ke koordinator kecamatan, koordinator wilayah, koordinator regional, atau KPPG Kepulauan Riau. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui layanan Badan Gizi Nasional. Jalur itu perlu disertai tindak lanjut yang dapat dipantau, bukan hanya arahan untuk melapor.
Di Belopa Utara, karyawan mendesak otoritas turun tangan, memeriksa keluhan, meninjau kembali suspensi, dan mempertimbangkan pergantian kepala unit jika pelanggaran terbukti. Pemeriksaan yang terbuka dan konsisten akan melindungi karyawan dari keputusan sewenang-wenang sekaligus menjaga penerima manfaat dari kelalaian operasional. Kader posyandu yang membantu distribusi di Batam menerima insentif Rp1.000 per porsi, pengingat bahwa rantai layanan juga mencakup pekerja di luar dapur.
Akuntabilitas adalah perlindungan bagi pekerja dan penerima
Kedua kasus menegaskan bahwa mutu program makan bergizi bergantung pada kondisi kerja dan tata kelola dapur, bukan hanya menu yang keluar. Batam perlu memastikan perlindungan relawan berlaku tanpa jeda; Belopa Utara perlu mendapatkan pemeriksaan yang adil, termasuk keputusan yang jelas mengenai suspensi dan kepemimpinan.
Kesimpulannya, perlindungan pekerja dan pengawasan operasional harus diperlakukan sebagai satu tanggung jawab publik. Pendaftaran BPJS yang tertib, pemeriksaan dugaan yang berbasis bukti, dan penerapan standar yang seragam akan memberi kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga keamanan makanan. Tanpa tindak lanjut nyata, baik jaminan di Batam maupun tuntutan evaluasi di Belopa Utara hanya akan menjadi pernyataan.
