Tuntutan kompensasi mencerminkan kesenjangan fiskal
Keadilan fiskal adalah pembagian dukungan dan sumber daya publik yang mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kebutuhan layanan setiap daerah, bukan menerapkan perlakuan seragam pada wilayah dengan kondisi berbeda. Sejumlah pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah pusat memberi kebijakan afirmasi dan dana kompensasi khusus bagi daerah berkapasitas fiskal rendah. Permintaan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia di Jakarta pada 7 November 2026, setelah pemangkasan transfer ke daerah dinilai mempersempit kemampuan membiayai infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
Bupati Flores Timur sekaligus Koordinator Wilayah APKASI untuk NTT, Antonius Doni Dihen, menilai pembagian Dana Alokasi Umum belum cukup mencerminkan keadilan bagi daerah kepulauan dan wilayah dengan kemampuan keuangan terbatas. Tuntutan dana afirmasi daerah karena itu bukan semata permintaan tambahan anggaran: pemerintah pusat perlu menguji apakah rumus alokasi benar-benar memperhitungkan kebutuhan layanan dan keterbatasan fiskal. Doni juga mengaitkan persoalan ini dengan tujuan keadilan dan keseimbangan fiskal dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dampak pemangkasan terasa pada jalan dan layanan dasar
Besarnya tekanan anggaran tampak dari contoh Flores Timur. Doni menyebut alokasi transfer pusat ke kabupaten itu berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan. Sementara itu, sekitar 300 kilometer jalan di Flores Timur dilaporkan rusak parah; biaya perbaikannya diperkirakan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per kilometer.
Angka tersebut bukan sekadar persoalan neraca pemerintah. Ketika perbaikan jalan antardesa dan antarkecamatan tertunda, warga menghadapi konektivitas yang lebih buruk, sementara kebutuhan air bersih dan jembatan tetap menunggu. Pemerintah daerah juga harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal di tengah ruang fiskal yang menyempit. Tanpa dukungan yang sepadan, agenda pengurangan kemiskinan dan pengangguran berisiko tertahan bersama pembangunan infrastruktur. Karena itu, perdebatan keadilan fiskal NTT perlu berujung pada perubahan formula dan keputusan anggaran yang bisa dirasakan masyarakat, bukan berhenti sebagai desakan politik.
Data kuat dan insentif menjadi jalur yang bisa ditempuh
Kemendagri mengakui mayoritas kabupaten di NTT memiliki kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada transfer pusat. Namun, alokasi DAU dan Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan variabel teknis serta data kewilayahan. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni meminta pemda memperbarui data agar sesuai kondisi lapangan, termasuk kondisi jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, kantong kemiskinan, dan jumlah peserta didik.
Pembenahan data bukan jaminan otomatis memperoleh alokasi lebih besar, tetapi tanpanya kebutuhan daerah sulit dipertanggungjawabkan dalam proses penetapan anggaran. Fatoni juga mendorong pemda mengoptimalkan peluang memperoleh Dana Insentif Fiskal, yang diberikan atas kinerja seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi administrasi kependudukan. Strategi ini menuntut pemda membuktikan hasil, bukan hanya menyampaikan kebutuhan. Pada saat bersamaan, pemerintah pusat tetap perlu memastikan variabel dan formula transfer tidak mengabaikan biaya layanan di wilayah kepulauan dan kemampuan fiskal yang terbatas.
Pembiayaan kreatif melengkapi, bukan menggantikan, dukungan pusat
Fatoni turut mendorong pembiayaan kreatif daerah untuk mengurangi ketergantungan pada APBD. Pilihannya mencakup optimalisasi badan usaha milik daerah, peningkatan kemandirian badan layanan umum daerah seperti rumah sakit dan puskesmas, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk proyek air bersih dan listrik. Pemda juga dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan menggandeng lembaga filantropi.
Skema-skema tersebut dapat membuka sumber dukungan tambahan, tetapi bukan pengganti dana afirmasi atau transfer pusat yang adil. Kemampuan menarik mitra dan menghasilkan pendapatan berbeda-beda antardaerah; tanpa tata kelola yang baik, pembiayaan kreatif juga tidak otomatis menyelesaikan kebutuhan dasar. Para kepala daerah NTT berencana membawa rekomendasi seminar kepada Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas sebagai tindak lanjut kebijakan anggaran. Kesimpulannya, jalan yang masuk akal adalah menjalankan dua agenda sekaligus: memperbaiki formula dukungan pusat bagi daerah lemah fiskal dan memperluas opsi pembiayaan lokal dengan pengawasan yang jelas.
