Pembangunan bukan alasan memperluas peran tanpa batas
Batalyon Teritorial Pembangunan adalah satuan TNI yang dirancang untuk menjaga pertahanan sekaligus mendukung pembangunan wilayah, termasuk melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan perbaikan infrastruktur. Gagasan ini dapat berguna sebagai pemicu di daerah yang membutuhkan dukungan cepat, tetapi tidak boleh menjadikan militer operator tetap layanan sipil. Perdebatan menghangat setelah laporan mengenai perluasan struktur militer selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menyoroti kemungkinan bertambahnya jumlah prajurit dan beban anggaran. Di sisi lain, EN-LMND mengkritik target Kementerian Pertahanan membentuk 150 Batalyon Teritorial Pembangunan setiap tahun. Jika berlangsung lima tahun, jumlahnya mencapai 750 batalyon. Angka sebesar itu menuntut pembuktian kebutuhan dan manfaat yang terbuka. Mengukur pembangunan dari bertambahnya batalyon, bukan dari berkurangnya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, berarti keliru menetapkan prioritas.
Prajurit dapat membantu, asal perannya terarah
Ada alasan praktis untuk melibatkan prajurit bangun daerah dalam fase awal program: disiplin, logistik, dan rantai komando dapat membantu ketika birokrasi sipil kesulitan memenuhi tenggat atau menghadapi keadaan darurat. Saat mengunjungi Yonif TP 817/Aoba di Merauke pada Jumat (23/11), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan prajurit YTP perlu menjaga pertahanan sekaligus membangun daerah sekitar markas. Menurut Sjafrie, satuan itu dapat mendukung ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan kesejahteraan warga. Kompi khususnya dapat mengelola kebun dan peternakan; hasilnya bisa dinikmati masyarakat atau membantu perekonomian keluarga. Kompi lain dapat memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Manfaat semacam ini patut dinilai dari hasil nyata, bukan dari banyaknya satuan. Peran TNI dalam pembangunan masuk akal ketika melengkapi kapasitas sipil, bukan menggantikannya.
Biaya publik dan kapasitas birokrasi ikut dipertaruhkan
Ekspansi bukan keputusan administratif yang tanpa konsekuensi. Personel, fasilitas, pelatihan, kendaraan, logistik, dan operasi jangka panjang menyerap sumber daya negara. EN-LMND memperingatkan bahwa belanja untuk struktur baru dapat bersaing dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, irigasi, dan teknologi pertanian. Kritik lain menyoroti proyeksi perluasan struktur hingga 1,5 juta personel sebagai tekanan bagi efisiensi anggaran. Namun, perkara ini bukan semata soal besar-kecilnya anggaran pertahanan. Jika setiap hambatan layanan publik dijawab dengan pengerahan militer, kementerian dan lembaga sipil kehilangan kesempatan membangun kemampuan sendiri. Ketergantungan semacam itu berisiko melemahkan profesionalisme birokrasi dan mengaburkan batas tanggung jawab: pemerintah sipil tetap harus merancang kebijakan dan menjamin layanan, sementara TNI berfokus pada pertahanan. Militer sektor sipil tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutupi kelemahan tata kelola.
Tetapkan batas tugas dan strategi keluar
Jalan keluarnya bukan meniadakan dukungan militer secara mendadak ketika program masih berjalan, melainkan menetapkan strategi transisi sejak awal. Misalnya, TNI dapat memimpin asistensi swasembada pangan selama satu hingga dua tahun pertama, lalu menyerahkan operasi sepenuhnya kepada kementerian teknis. Batas waktu itu harus disertai indikator hasil, pembagian kewenangan, pengawasan sipil, dan pelibatan warga—terutama bila pembangunan menyentuh lahan produktif, wilayah adat, atau sumber penghidupan. Dengan begitu, satuan militer menjadi pemicu yang membantu program bergerak, bukan operator permanen yang mengambil alih tanggung jawab lembaga sipil. Pemerintah juga perlu mengevaluasi secara terbuka target 150 BTP per tahun, sebagaimana didesak EN-LMND. Tanpa bukti kebutuhan, pertanggungjawaban anggaran, dan rencana pengalihan yang jelas, ekspansi sulit dibenarkan.
Kesimpulan: percepatan harus berujung pada kemandirian sipil
Prajurit YTP dapat membantu daerah melalui pertanian, peternakan, dan infrastruktur, tetapi manfaat itu tidak otomatis membenarkan perluasan batalyon tanpa batas. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan seberapa luas kehadiran militer, melainkan apakah layanan masyarakat membaik dan lembaga sipil mampu mengambil alih. Karena itu, pemerintah perlu menguji kebutuhan setiap satuan, membuka penggunaan anggaran untuk pengawasan, menghormati hak warga, dan menetapkan tenggat transisi yang tegas. TNI dapat menjadi pemicu ketika kemampuan khususnya memang dibutuhkan; setelah itu, operator dan penanggung jawab pembangunan harus tetap berada pada institusi sipil. Itulah batas yang memungkinkan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan prioritas rakyat ataupun supremasi sipil.
