Kerukunan adalah bagian dari keamanan
Sinergi polisi dan tokoh agama adalah kerja sama antara aparat dan pemimpin komunitas untuk merawat kerukunan, mencegah konflik, serta menjaga keamanan melalui komunikasi dan tindakan bersama. Gagasan itu menjadi inti ajakan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan kepada tokoh agama dan masyarakat agar memperkuat persatuan dan mendukung tugas kepolisian. Pada 28 Oktober 2026, Sonny bersilaturahmi dengan para tokoh di Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar, Medan. Dua hari kemudian, ia bertemu Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah dan pengurus Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumut di Istana Maimun. Langkah ini tepat karena stabilitas tidak cukup dibangun dengan penegakan hukum saja. Di tengah keberagaman Sumatera Utara, kepercayaan dan komunikasi antarkelompok dapat membantu meredakan gesekan sebelum berkembang menjadi persoalan keamanan.
Pertemuan di Istana Maimun menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keharmonisan tak hanya berada di pundak polisi. Tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan etnis dapat menjadi penghubung warga sekaligus saluran dialog. Sultan Deli XIV menyampaikan bahwa FKN pernah membantu meredam persoalan sosial di Medan, termasuk polemik penertiban pedagang daging nonhalal, dengan mengedepankan komunikasi. Contoh itu menunjukkan nilai praktis forum lintas komunitas: perbedaan tidak dihapus, melainkan dibicarakan sebelum memecah hubungan warga. Namun, kolaborasi semacam ini akan bermakna hanya jika polisi juga mendengar masukan masyarakat dan memperlakukan setiap kelompok secara adil.
Empat prioritas perlu dijalankan bersama
Dalam pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat, Sonny menyampaikan program prioritas Kapolri dengan slogan “Polisi Bersama Masyarakat”. Empat agendanya mencakup menjaga persatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mencegah serta memberantas narkoba, menekan kejahatan jalanan melalui kolaborasi, dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Rangkaian ini menghubungkan kerukunan dengan kebutuhan warga sehari-hari: lingkungan yang aman, perlindungan dari narkoba dan kejahatan, serta perjalanan yang lebih tertib. Karena itu, dukungan tokoh masyarakat sebaiknya diwujudkan dalam langkah konkret, seperti menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, membantu membuka ruang dialog, dan mendorong warga melaporkan masalah melalui jalur yang tepat. Polisi tetap bertanggung jawab menegakkan hukum; masyarakat bukan pengganti aparat, melainkan mitra yang memperkuat pencegahan dan kepercayaan.
Ajakan bersinergi juga perlu diimbangi pembenahan internal kepolisian. Sonny meminta jajarannya memberi pelayanan profesional dan humanis serta tidak mempersulit masyarakat. Ia menegaskan, “Permudah urusan masyarakat, jangan dipersulit.” Pesan ini penting karena kemitraan tidak dapat dibangun hanya lewat pertemuan seremonial: warga akan lebih bersedia bekerja sama jika pengalaman mereka saat meminta bantuan atau layanan terasa adil dan mudah. Keterbukaan dalam menangani pelanggaran anggota juga menjadi bagian dari ukuran kepercayaan. Kerja bersama harus berjalan dua arah—masyarakat membantu menjaga keamanan, sementara polisi menunjukkan akuntabilitas dan menghormati keberagaman.
Dari silaturahmi menuju tindakan berkelanjutan
Silaturahmi tersebut menjadi awal yang berguna, tetapi hasilnya bergantung pada tindak lanjut yang konsisten. Sonny berharap dukungan tokoh agama dan masyarakat memperkuat pelaksanaan empat prioritas dan membantu menciptakan situasi keamanan serta ketertiban yang kondusif. Ia juga menegaskan bahwa sinergi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan harus terus diperkuat. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya pertemuan, melainkan apakah dialog lintas kelompok tetap terbuka, pencegahan narkoba dan kejahatan mendapat dukungan, serta warga merasakan pelayanan yang lebih baik. Dengan begitu, persatuan masyarakat menjadi praktik sehari-hari, bukan sekadar seruan dalam acara resmi.
Kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, tetapi tidak dapat menggantikan kepercayaan yang tumbuh di antara warga. Sebaliknya, tokoh masyarakat dapat membantu menjembatani perbedaan, tetapi tidak boleh diminta mengambil alih tugas penegakan hukum. Pembagian peran yang jelas akan membuat kolaborasi lebih sehat dan efektif. Kesimpulannya, ajakan Kapolda Sumut patut didukung sejauh dibuktikan melalui dialog berkelanjutan, pelayanan yang humanis, dan kerja nyata atas seluruh program prioritas. Merawat keberagaman berarti memastikan setiap kelompok merasa didengar sekaligus ikut menjaga ruang bersama.
