Penataan kabel udara: dari wajah kota ke urat nadi digital
Penataan kabel udara adalah proses menertibkan dan memindahkan jaringan kabel yang semula menggantung di ruang udara jalan menjadi lebih teratur, sering kali melalui kabel bawah tanah dan jaringan utilitas terpadu, demi meningkatkan estetika, keamanan, dan keandalan infrastruktur telekomunikasi kota bagi warga dan pelaku usaha. Di kota-kota besar, langkah ini bukan lagi soal kerapian visual, melainkan strategi mengelola urat nadi digital yang menopang ekonomi dan layanan publik. Bekasi, Bandung, dan Jakarta memilih jalur yang sama: merapikan kabel semrawut sambil menjaga layanan tetap menyala. Pendekatan ini layak dibaca sebagai koreksi atas masa lalu, ketika infrastruktur telekomunikasi kota tumbuh liar tanpa perencanaan ruang yang matang. Kini, pertanyaannya bukan apakah kabel harus ditata, melainkan seberapa cepat kota berani memindahkan jaringan ke sistem kabel bawah tanah yang lebih aman dan terukur.
Bandung: laboratorium besar jaringan utilitas terpadu
Bandung menjadikan penataan kabel udara sebagai proyek strategis melalui program “Bandung Bebas Kabel Udara” berbasis Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Kota ini tidak sekadar menurunkan kabel ke bawah tanah, tetapi menguji model jaringan utilitas terpadu yang bisa menjadi standar baru infrastruktur telekomunikasi kota. PT Telkom Akses mempercepat pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah dengan target 81 ruas jalan, memanfaatkan infrastruktur pasif telekomunikasi (IPT) yang dikelola BUMD setempat. Hingga Oktober 2026, penataan telah rampung di 54 ruas jalan, sambil menjaga layanan lebih dari 10.000 pelanggan melalui dukungan 200 teknisi yang siaga 24 jam. Ini bukan sekadar proyek teknis; ini ujian apakah kota mampu rapi tanpa memutus konektivitas. Pengalaman ini disiapkan sebagai cetak biru untuk pembenahan jaringan di berbagai kota besar lain.
Bekasi: ketegasan di jalan, kompromi di layanan
Bekasi memilih pendekatan yang lebih kasat mata: wali kota turun langsung memimpin pemutusan kabel fiber optik udara di Jalan Raya Pondok Gede sebagai bagian dari penataan jaringan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Pesannya jelas: wajah kota yang rapi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Namun di balik aksi tegas itu, ada kesadaran bahwa infrastruktur telekomunikasi kota tidak bisa dibenahi sepihak. Pemerintah daerah menekankan perlunya koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar penataan tidak mengganggu kebutuhan layanan masyarakat. Strateginya adalah transisi bertahap dari jaringan udara ke sistem ducting kabel bawah tanah di ruas-ruas prioritas. Ini kompromi yang masuk akal: kota menuntut kerapian dan keamanan, operator menuntut kontinuitas layanan. Jika koordinasi ini konsisten, Bekasi berpeluang mengubah citra dari kota kabel semrawut menjadi contoh kota yang rapi.
Jakarta: keamanan publik sebagai alasan kuat turunkan kabel
Jakarta mengangkat isu penataan kabel udara ke level keamanan publik. Pemerintah provinsi memprioritaskan penataan kabel udara melalui pembangunan saluran utilitas bawah tanah atau ducting untuk mengurangi kabel semrawut di berbagai wilayah. Keberadaan kabel yang tidak tertata dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan lingkungan, termasuk risiko kebakaran dari kabel listrik yang saling tumpang tindih. Karena itu, pembangunan ducting diposisikan sebagai cara menata jaringan utilitas agar lebih teratur sekaligus mengurangi risiko tersebut. Dinas terkait sudah menertibkan kabel udara di lima dari 20 titik yang ditargetkan hingga akhir 2026 guna memperindah tata kota. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SJUT di beberapa titik, dengan target penyelesaian dalam lima tahun ke depan. Di Jakarta, penataan kabel udara bukan sekadar urusan estetika, tetapi bagian dari kebijakan perlindungan warga.
Menuju kota-kota yang rapi dan terhubung: dari proyek ke pola
Jika disatukan, langkah Bandung, Bekasi, dan Jakarta menunjukkan pola baru pengelolaan infrastruktur telekomunikasi kota: kabel udara diturunkan ke kabel bawah tanah, jaringan utilitas terpadu dijadikan tulang punggung, dan koordinasi lintas pihak menjadi syarat utama. Penataan kabel udara di Bandung diproyeksikan sebagai cetak biru operasional untuk pembenahan jaringan telekomunikasi di berbagai kota besar lain, dengan Telkom Akses memperkuat kesiapan teknis dan sumber daya untuk mendukung program serupa di wilayah lain. Bekasi menargetkan perluasan penataan ke ruas-ruas utama secara bertahap, sementara Jakarta memasang horizon lima tahun untuk pembangunan SJUT. Kesimpulannya tegas: kota yang rapi tidak mungkin dicapai tanpa menata kabel. Pertanyaannya kini bukan apakah model ini akan menyebar, tetapi seberapa cepat kota lain berani mengadopsi pola yang sudah terbukti mampu merapikan kota dan menjaga konektivitas.
