Kekosongan jabatan bukan sekadar urusan administratif
Pengangkatan kepala sekolah definitif adalah proses penetapan pemimpin sekolah secara resmi setelah calon memenuhi persyaratan, agar tanggung jawab pengelolaan tidak terus berada pada pelaksana tugas. Ketika proses ini berlarut, sekolah kehilangan kepastian kepemimpinan meski kegiatan belajar tetap berjalan. Di Pamekasan, target pengisian yang semula dijadwalkan tuntas pada Juli 2026 belum tercapai hingga awal November: 126 jabatan masih kosong, terdiri atas 121 posisi di SD dan lima di SMP. Ratusan sekolah pun masih dipimpin kepala sekolah Plt, sementara proses pengangkatan disebut telah memasuki tahap akhir. Situasi ini menunjukkan bahwa status “tahap akhir” belum cukup menjadi kepastian bagi sekolah. Tanpa keputusan definitif, pemimpin sementara harus bekerja di tengah batas kewenangan dan masa tugas yang tidak memberi rasa mantap. Pemerintah daerah perlu menjelaskan tahapan tersisa dan memastikan penyelesaian tidak terus bergeser.

Pamekasan menunggu penyelesaian, NTB tersandung verifikasi
Keterlambatan di Pamekasan dan NTB sama-sama memperpanjang kepemimpinan sementara, tetapi masalahnya tidak identik. Di Pamekasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan proses sudah di tahap akhir. Calon yang telah melalui tahapan bakal calon kepala sekolah tinggal mengunggah persyaratan sebelum ditetapkan definitif, dan pengajuan telah masuk melalui sistem informasi pengelolaan kepala sekolah. Namun, keterangan bahwa proses tinggal menunggu langkah terakhir belum menjawab kapan pengangkatan berlangsung.
Di NTB, Pemprov kembali menunda pelantikan 41 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB; posisi tersebut masih diisi Plt. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah memiliki daftar calon hasil seleksi, tetapi Badan Kepegawaian Negara menolak sejumlah persetujuan teknis karena kendala administrasi, termasuk aturan masa jabatan maksimal dua periode. Target pelantikan yang semula Agustus kembali bergeser. Sejauh ini, 26 kepala sekolah definitif dilantik pada Januari 2026, setelah sekitar 360 peserta menuntaskan tahapan seleksi.
Kelalaian administrasi memperbesar dampak di NTB
Sorotan DPRD NTB menempatkan tanggung jawab bukan hanya pada kendala di tingkat pusat, melainkan juga pada pemeriksaan pemerintah provinsi. Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, menyayangkan verifikasi administrasi yang kurang cermat sejak awal sehingga persoalan baru terdeteksi ketika usulan sampai ke BKN. Ia meminta Dikpora memperbaiki administrasi dan mematuhi batas masa jabatan dua periode; jika ada pengecualian, konsultasi dengan BKN dan kementerian terkait semestinya dilakukan lebih dahulu. Kritik ini penting karena seleksi yang telah diikuti ratusan peserta kehilangan makna bila pemeriksaan persyaratan tidak tuntas sebelum pengusulan. Dampaknya tidak berhenti pada calon yang menunggu keputusan. Menurut Didi, kekosongan memperpanjang penugasan Plt dan membuat sekolah tidak terkelola secara optimal. Pemerintah provinsi perlu mengevaluasi usulan yang bermasalah, menyesuaikannya dengan aturan, lalu menyelesaikan pengisian tanpa mengorbankan ketertiban proses.
Jadwal terbuka harus diikuti kepastian penetapan
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan dua pekerjaan yang berbeda: Pamekasan perlu menuntaskan tahap akhir yang masih menggantung, sedangkan NTB perlu membenahi verifikasi dan menyesuaikan usulan dengan regulasi. Namun keduanya membutuhkan keterbukaan jadwal. Sekolah, calon kepala sekolah, dan masyarakat perlu mengetahui tahap yang sudah selesai, hambatan yang tersisa, serta kapan keputusan definitif dapat diharapkan. Informasi seperti itu bukan pengganti pelantikan, tetapi mencegah ketidakpastian berubah menjadi penundaan tanpa batas yang jelas.
Untuk NTB, Didi mendesak evaluasi menyeluruh dan penyesuaian usulan yang tidak memenuhi ketentuan agar pengisian segera tuntas. Di Pamekasan, dinas menyebut calon hanya perlu mengunggah persyaratan sebelum penetapan. Kedua proses semestinya diikuti tenggat yang dapat dipantau, bukan sekadar pernyataan bahwa pekerjaan hampir selesai. Pelantikan kepala sekolah yang tepat waktu bukan urusan seremonial: ia memberi sekolah penanggung jawab dengan mandat jelas. Kesimpulannya, pengangkatan kepala sekolah definitif harus dipercepat melalui administrasi yang cermat, jadwal transparan, dan kepastian penunjukan; selama itu belum terjadi, sekolah tetap menanggung akibat dari kepemimpinan sementara.






