Kepemimpinan sekolah ditempuh lewat jalur berbeda
Kepemimpinan sekolah adalah proses menempatkan dan menyiapkan pemimpin satuan pendidikan agar tata kelola sekolah serta mutu pembelajaran berjalan lebih baik. Tiga daerah memperlihatkan dua cara mengisi kebutuhan itu: menetapkan pejabat melalui penataan jabatan, atau menyaring guru sebelum memberi mereka kesempatan mengikuti pelatihan.
Di Sidoarjo, Dispendikbud menyerahkan SK Bupati kepada 31 kepala SD dan SMP negeri. Kepala dinas Ridho Prasetyo mewakili bupati dalam penyerahan tersebut; dua penerima mendapat promosi, sedangkan 29 lainnya dimutasi. Pola ini memberi sekolah pemimpin yang langsung menjalankan tugas, sekaligus memungkinkan pemerintah daerah menyegarkan organisasi dan meratakan kualitas kepemimpinan.
Barito Timur mengambil jalur berbeda: 44 guru mengikuti seleksi substansi untuk memperebutkan 22 tempat menuju pelatihan calon kepala sekolah. Perbedaan ini penting. Pengangkatan menjawab kebutuhan penempatan saat ini, sementara seleksi membangun pasokan calon pemimpin untuk tahap berikutnya. Keduanya baru bernilai bagi murid jika keputusan kepegawaian berujung pada pembelajaran yang lebih baik.

Penataan jabatan harus terasa di ruang kelas
Penyerahan SK di Sidoarjo bukan sekadar pergantian nama pada papan jabatan. Pemerintah daerah menyebut rotasi, mutasi, dan promosi sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan tata kelola sekolah. Alasan itu masuk akal, tetapi ukurannya bukan banyaknya pejabat yang berpindah. Ukurannya ialah apakah koordinasi sekolah membaik dan guru mendapat dukungan yang lebih konsisten.
Kepala sekolah negeri memegang peran manajerial, mengembangkan kewirausahaan sekolah, dan mengawasi kerja guru serta tenaga kependidikan. Karena itu, pemimpin yang baru ditugaskan perlu menjaga layanan tetap berjalan sambil memperhatikan kompetensi guru, mutu pembelajaran, disiplin, serta potensi murid. Penataan jabatan hanya akan terasa bagi keluarga dan peserta didik bila perubahan kepemimpinan diterjemahkan menjadi lingkungan belajar yang lebih tertata.
Sidoarjo menempatkan integritas, profesionalisme, dan kebutuhan peserta didik sebagai harapan bagi para penerima penugasan. Itu patokan yang lebih bermakna daripada sekadar menyebut rotasi sebagai penyegaran. Pemerintah daerah perlu menilai apakah sekolah yang dipimpin para penerima SK menunjukkan perbaikan layanan, bukan berhenti pada seremoni penyerahan keputusan.
Seleksi calon menguji kesiapan, bukan sekadar minat
Di Barito Timur, seleksi substansi dirancang untuk mengukur kesiapan guru mengemban tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Peserta diuji dalam kompetensi manajerial, supervisi, kewirausahaan, kepribadian dan sosial, serta studi kasus kepemimpinan. Materi itu mencakup perencanaan sekolah, pengelolaan sumber daya, supervisi akademik, integritas, kolaborasi, dan kemampuan menangani persoalan nyata.
Penyaringan 44 peserta menjadi 22 calon untuk tahap pelatihan kepala sekolah menunjukkan bahwa daerah tidak menyamakan pengalaman mengajar dengan kesiapan memimpin. Seleksi berbasis kompetensi adalah langkah yang patut dipertahankan, asalkan hasilnya benar-benar membedakan kemampuan dan tidak menjadi tahapan administratif belaka. Kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan saat menghadapi konflik, penurunan prestasi, atau perubahan kurikulum.
Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan dalam sepuluh hari setelah proses tersebut, sedangkan peserta yang lolos direncanakan mulai mengikuti pelatihan BCKS pada 28 November 2026. Tahap pelatihan semestinya memperkuat kemampuan yang diuji, bukan menjadi garis akhir. Kontrak kerja sama pelatihan bakal calon kepala sekolah tahun 2026 juga ditandatangani oleh dinas pendidikan bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelantikan perlu ditopang proses yang akuntabel
Bengkulu Selatan memperlihatkan jalur penataan jabatan dalam skala lain. Pada Jumat, 6 November 2026, Dikbud setempat melantik 36 tenaga pendidik dan menetapkan penempatan baru pada jenjang TK, SD, dan SMP. Rinciannya, 13 orang berasal dari TK, 21 dari SD, dan dua dari SMP; tidak semua mendapat jabatan kepala sekolah karena sebagian ditempatkan sebagai Guru Ahli Madya.
Pelantikan kepala sekolah itu merupakan yang ketiga sepanjang 2026. Proses mutasi, rotasi, dan promosi melewati tahapan administrasi, termasuk pengajuan melalui aplikasi KSPK dan I-MUT sebelum memperoleh pertimbangan teknis BKN. Saat pelantikan berlangsung, pertimbangan teknis untuk penataan jabatan telah terbit sekitar 70 persen. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan bukan keputusan yang semestinya dilakukan tanpa pemeriksaan prosedural.
Namun, kepatuhan administrasi tetap perlu dilengkapi evaluasi kinerja setelah penempatan. Harapan Bengkulu Selatan agar tata kelola sekolah dan kualitas pembelajaran meningkat hanya dapat diuji melalui dampak pada pelayanan peserta didik.
Hasil akhirnya harus diukur dari manfaat bagi murid
Ketiga daerah menawarkan potongan dari jalur kepemimpinan yang saling melengkapi: Sidoarjo dan Bengkulu Selatan menata pejabat, sedangkan Barito Timur menyeleksi guru untuk disiapkan menjadi pemimpin. Penataan cepat mengisi posisi yang dibutuhkan, sementara seleksi dan pelatihan memberi ruang untuk membangun kesiapan sebelum pengangkatan.
Pilihan kebijakan tidak seharusnya berhenti pada jumlah SK, peserta seleksi, atau tenaga pendidik yang dilantik. Pemerintah daerah perlu memastikan kepala sekolah yang sudah ditugaskan maupun calon yang sedang disiapkan memiliki kemampuan memimpin pembelajaran, mengembangkan guru, dan menyelesaikan persoalan sekolah. Tanpa ukuran hasil yang jelas, mutasi dan pelatihan berisiko menjadi urusan kepegawaian yang manfaatnya tak terasa di kelas.
Kesimpulannya, jalur penetapan dan jalur seleksi sama-sama diperlukan, tetapi keduanya harus bertemu pada tujuan yang sama: sekolah dikelola lebih baik dan murid memperoleh pembelajaran yang lebih bermutu. Keberhasilan kepemimpinan daerah tidak ditentukan oleh cara mengisi jabatan semata, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan warga sekolah.






