Lompatan besar dari dua juta penerima
Kredit rakyat adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membantu keluarga dan pelaku usaha kecil memperoleh modal produktif, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Karena itu, target Rp400 triliun bukan sekadar angka besar: ukuran keberhasilannya harus berupa kesempatan ekonomi yang benar-benar sampai ke rumah tangga. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sasaran tersebut saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta pada 22 Oktober 2026. Pemerintah ingin menaikkan penyaluran dari sekitar Rp53 triliun saat ini, yang telah menjangkau sekitar dua juta penerima manfaat, menjadi Rp400 triliun pada 2027. Sasaran penerimanya sekitar 28 juta keluarga; dengan perkiraan empat orang per keluarga, jangkauan potensialnya disebut dapat mencapai sekitar 100 juta orang. Namun, skala ambisius itu juga menuntut pengukuran hasil yang lebih cermat daripada sekadar jumlah dana tersalur.
Modal bagi petani, nelayan, dan UMKM
Penerima yang dituju mencakup petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, masyarakat pedesaan, warga di wilayah terpencil dan tertinggal, serta keluarga berpenghasilan rendah. Fokus ini penting karena akses kredit selama ini lebih mudah dinikmati masyarakat perkotaan dan usaha besar, sementara banyak kelompok produktif di daerah menghadapi keterbatasan layanan keuangan. Bagi petani dan nelayan, pembiayaan dapat membantu kegiatan usaha; bagi UMKM, modal berpeluang mendukung pengembangan usaha dan pendapatan keluarga. Itulah janji dari program kredit petani nelayan dan kredit UMKM 2027. Akan tetapi, akses pinjaman tidak otomatis berarti kesejahteraan. Kredit yang tidak sesuai kebutuhan atau kemampuan bayar berisiko menjadi beban. Maka, perluasan harus disertai kemudahan pengajuan, pendampingan usaha, dan pengelolaan kredit yang sehat—hal-hal yang menentukan apakah pembiayaan berubah menjadi produktivitas, bukan sekadar angka penyaluran.
Inklusi keuangan perlu punya ukuran nyata
Perluasan kredit merupakan salah satu instrumen strategi Prabowo untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menyatakan target Rp400 triliun disesuaikan dengan kemampuan negara saat ini, sementara jangkauan yang masih sekitar dua juta penerima menjadi alasan untuk memperluas program. Di sinilah inklusi keuangan rakyat harus dinilai dari dampaknya: apakah keluarga bisa mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan lebih baik, dan menguatkan daya belinya. Prabowo menegaskan, “Setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata, ini yang sedang kami perjuangkan.” Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipandang sebagai landasan untuk memperluas layanan melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah, OJK, serta Bank Indonesia. Namun, koordinasi hanya berguna jika mampu menjangkau warga yang selama ini berada di luar layanan formal dan memastikan pembiayaan sesuai kebutuhan lokal.
Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan
Mengubah target Rp53 triliun menjadi Rp400 triliun dalam satu tahun adalah lompatan yang menuntut kesiapan lembaga penyalur dan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan proses pengajuan tidak menyulitkan kelompok yang ingin dijangkau, tetapi kemudahan itu juga harus berjalan bersama penilaian kemampuan bayar dan pendampingan. Tanpa itu, perluasan berisiko mengejar jumlah penerima sambil mengabaikan kualitas manfaat. Keberhasilan seharusnya terlihat ketika petani, nelayan, UMKM, dan keluarga berpenghasilan rendah mampu memakai pembiayaan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar tercatat sebagai penerima. Target 28 juta keluarga memberi arah yang jelas; pekerjaan berikutnya adalah membuktikan bahwa dana sampai ke kelompok yang sulit mengakses kredit formal dan membawa perubahan pada pendapatan serta daya beli. Kesimpulannya, kredit rakyat Rp400 triliun layak menjadi pengungkit ekonomi hanya jika skala besar diimbangi akses yang adil, penggunaan yang produktif, dan pengawasan yang bertanggung jawab.
