Dua Tahun, 324.213 Unit: Progres Nyata tapi Laju Masih Pelan
Program bedah rumah pemerintah adalah skema renovasi rumah pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan mengubah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui bantuan stimulan, gotong royong, dan penargetan penerima yang jelas agar manfaat terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program 3 Juta Rumah baru merealisasikan 324.213 unit hingga 13 Juni, jauh di bawah target total 3 juta rumah yang dicanangkan. Angka ini menunjukkan dua hal sekaligus: negara hadir, tetapi kecepatannya belum sebanding dengan skala kebutuhan. Di satu sisi, setiap unit yang selesai berarti satu keluarga keluar dari kondisi rumah bocor, pengap, dan tidak sehat. Di sisi lain, backlog kelayakhunian yang mencapai 25,33 persen atau 18,77 juta rumah tangga menegaskan bahwa laju perbaikan masih harus ditingkatkan secara agresif.
BSPS dan Program Bedah Rumah: Stimulan yang Mengubah Hidup
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai inti program bedah rumah dirancang bukan sekadar memberi dana, tetapi memicu keswadayaan dan gotong royong warga. Program bedah rumah ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman, sehingga rumah tidak lagi sekadar tempat berteduh, tetapi ruang tumbuh kembang keluarga. Dampaknya terasa konkret: saat hujan turun, ada tempat berlindung yang tidak bocor; saat anak belajar, tersedia ruang yang lebih nyaman; saat pulang bekerja, penerima manfaat memiliki kasur sendiri di ruangan yang layak untuk melepas lelah. "Program bedah rumah ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih aman dan sehat dan diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja." Di titik ini, rumah layak huni bukan jargon kebijakan, melainkan perubahan fisik yang dirasakan setiap hari.
Transparansi Pengadaan dan Ketepatan Sasaran: Jantung Kepercayaan Publik
Dengan backlog kelayakhunian yang begitu besar, setiap unit bedah rumah harus jatuh ke tangan keluarga yang tepat. Karena itu, penentuan penerima bantuan yang tepat dan pengadaan bahan bangunan yang transparan menjadi dua aspek penting dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan kriteria penerima, yang harus merupakan warga berkeluarga dan memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Di tingkat akar rumput, masyarakat bahkan didorong mengusulkan keluarga dengan rumah tidak layak huni melalui kantor desa atau kelurahan agar didata sebagai calon penerima. Mekanisme ini, bila dijalankan konsisten, menjadi filter penting terhadap praktik salah sasaran dan kebocoran. Transparansi pengadaan bahan bangunan dan model tender yang melibatkan rakyat juga krusial untuk memastikan dana renovasi rumah pemerintah benar-benar berubah menjadi dinding yang kokoh, atap yang tidak bocor, dan lantai yang sehat, bukan sekadar angka di laporan.
Program BSPS 2026: Lonjakan Target dan Ujian Kapasitas
Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan program BSPS menjangkau 400.000 keluarga pada 2026, meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan 2025. Pada tahun yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp8,59 triliun untuk memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni, naik tajam dari sekitar 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun pada 2025. Target fisik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan mencapai 414.184 unit, dengan BSPS sebagai program utama yang menyasar 400.000 rumah per 10 September. Arahan untuk memperluas jangkauan program bedah rumah pada 2026 jelas ambisius dan, bila tercapai, akan menjadi lompatan signifikan menuju rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun lonjakan target ini sekaligus menjadi ujian kapasitas: apakah sistem pendataan, pengadaan, dan pengawasan sudah cukup kuat untuk menghindari penurunan kualitas bangunan dan menjaga ketepatan sasaran di tengah percepatan?
Kehadiran Negara di Ambang Pintu Rumah Warga
Bagi keluarga penerima manfaat bedah rumah, kehadiran negara bukan terasa di ruang konferensi, melainkan di ruang tamu dan kamar tidur mereka. Mereka merasakannya setiap kali pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, dan beristirahat di rumah yang lebih layak; kehadiran negara terasa 12 dari 24 jam kehidupan. Program renovasi rumah pemerintah melalui bedah rumah menjembatani jarak antara kebijakan makro dan kebutuhan mikro: atap yang tidak bocor, lantai yang tidak becek, dan ruang belajar yang manusiawi. Namun, dengan capaian 324.213 unit dari target 3 juta rumah, jelas bahwa perjalanan masih panjang. Ke depan, keberhasilan program BSPS 2026 akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa besar anggaran dan target, tetapi oleh seberapa konsisten transparansi pengadaan, ketepatan sasaran, dan pelibatan komunitas dijaga. Jika tiga hal itu kuat, program bedah rumah berpotensi menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana negara hadir di pintu rumah warganya, bukan sekadar di halaman pidato.
