Target besar menuntut hasil yang bisa dirasakan
Kampung Nelayan Merah Putih adalah program penataan kawasan pesisir yang menggabungkan fasilitas perikanan dan dukungan ekonomi agar nelayan dapat bekerja lebih produktif serta memperoleh manfaat lebih besar dari hasil tangkapannya. Definisi itu penting karena keberhasilan program tidak semestinya diukur dari bangunan yang selesai saja. KKP menargetkan 1.369 titik KNMP beroperasi penuh pada awal 2027, sebagai bagian dari rencana Presiden Prabowo Subianto membangun 5.000 kampung nelayan secara bertahap. Dari 1.369 titik tersebut, 1.269 masih dalam pembangunan infrastruktur, sementara 100 lainnya memasuki persiapan operasional. Skala ini menjadikan KNMP salah satu program nelayan Indonesia yang ambisius. Namun, target operasional baru bernilai jika pengelolaan, akses pasar, dan kebutuhan harian nelayan ikut siap. Gedung yang rampung tanpa layanan yang berfungsi hanya akan memindahkan masalah dari laut ke darat.
Proyek daerah menguji kesiapan di lapangan
Di Penajam Paser Utara, pembangunan dimulai di Kelurahan Nenang, Tanjung Tengah, dan Desa Api-Api. Nenang direncanakan menjadi pusat KNMP, sedangkan dua lokasi lainnya menjadi penyangga aktivitas perikanan pesisir. Fasilitas yang memadai dapat membantu menekan beban operasional, menjaga mutu tangkapan, dan mengurangi kerugian keluarga nelayan akibat penanganan serta pengangkutan yang buruk. Bahkan, penyimpanan dalam gudang beku portabel dapat menjaga mutu ikan sehingga nelayan berpeluang mempertahankan harga jualnya. Di Seluma, pengerjaan berjalan di Desa Kungkai Baru, Pasar Seluma, Ketapang Baru, dan Muara Maras, dengan target seluruh pekerjaan fisik selesai pada Desember 2026. Tenggat yang dekat membuat pengawasan kemajuan dan penanganan kendala menjadi penting. Infrastruktur pesisir yang dibangun cepat tetapi tidak sesuai kebutuhan setempat berisiko gagal memberi manfaat yang dijanjikan.
Kesejahteraan perlu ditopang ekosistem ekonomi
KNTI menilai KNMP berpotensi membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperluas pemerataan pembangunan pesisir. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan juga menekankan perlunya pembiayaan modal yang konsisten, pengawasan kebijakan, serta pengakuan atas hak nelayan kecil terhadap pembangunan yang adil dan lingkungan sehat. Ini mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan nelayan kecil tidak lahir dari bangunan saja: akses terhadap ruang hidup dan sumber daya laut juga menentukan keberlanjutan mata pencaharian. Persiapan KNMP 2027 melibatkan 3.500 peserta di 37 provinsi dalam pelatihan penilaian dan perencanaan pada 26–30 Oktober 2026. Langkah ini perlu menghasilkan asesmen yang benar-benar berangkat dari kebutuhan kampung, termasuk pendampingan lokasi, penguatan kelembagaan, dan pemetaan potensi ekonomi. Pendekatan seragam akan mengabaikan perbedaan kesiapan, jenis usaha, serta jalur pasar antarkawasan.
Ukuran keberhasilan bukan jumlah fasilitas
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mengingatkan bahwa KNMP harus memperkuat usaha masyarakat dan memberi perlindungan bagi nelayan, bukan dinilai hanya dari pembangunan fasilitas perikanan. Menurutnya, dukungan perlu mencakup gudang pendingin, penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dan keselamatan berlayar. Pengolahan hasil laut, distribusi, serta pemasaran juga perlu terhubung agar nelayan tak terus bergantung pada penjualan ikan mentah dan usaha lokal memperoleh nilai tambah. Itulah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai program ini: apakah biaya dan risiko melaut berkurang, mutu tangkapan terjaga, dan keluarga pesisir memiliki peluang pendapatan yang lebih beragam. KNMP dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pantai jika modal tersedia secara konsisten dan pengelolaannya berpijak pada kebutuhan nelayan. Kesimpulannya tegas: bangun fasilitas, tetapi jangan berhenti di sana. Operasional yang terawat, perlindungan, kelembagaan, dan akses pasar harus berjalan bersama agar target besar berubah menjadi kesejahteraan yang bertahan.
