Perayaan kelulusan bukan alasan membebani keluarga
Biaya perpisahan sekolah adalah pengeluaran untuk kegiatan seremonial kelulusan yang seharusnya tidak dipaksakan kepada keluarga, terutama jika acara dapat diselenggarakan secara sederhana di sekolah. Sikap ini penting karena pungutan tanpa kejelasan tujuan dapat membuat orang tua merasa tidak punya pilihan, padahal kelulusan semestinya dirayakan tanpa mengorbankan kebutuhan keluarga.
Di Surabaya, pemerintah kota melarang pungutan yang membebani orang tua siswa SD dan SMP negeri. Kebijakan itu menguat setelah muncul aduan tentang dugaan iuran Rp 300.000 di SDN Manukan Wetan IV untuk tasyakuran kelulusan dan pembelian batik bagi guru. Laporan seorang wali murid melalui Hotline Lapor Cak Eri mendorong Wali Kota Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan memeriksa sekolah tersebut.
Wali Kota menilai kelulusan cukup dirayakan secara sederhana, misalnya dengan tasyakuran dan makan tumpeng bersama di sekolah. Pesan kebijakannya tepat: nilai pendidikan terletak pada ilmu dan perkembangan siswa, bukan kemeriahan acara. Jika sebuah perayaan hanya bisa terlaksana dengan iuran yang menekan keluarga, sekolah seharusnya mengubah bentuk kegiatannya.
Teguran harus menjadi pengingat bagi semua sekolah
Aduan di SDN Manukan Wetan IV tidak berhenti sebagai keluhan orang tua. Setelah menerima instruksi Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Febrina Kusumawati mendatangi sekolah, meluruskan persoalan, dan menegur kepala sekolah agar praktik serupa tidak terulang. Tindak lanjut ini penting, tetapi pengawasan tidak boleh hanya bergerak setelah masalah viral atau sampai ke pejabat.
Febrina juga mengingatkan kepala SD dan SMP negeri agar tidak mengadakan pungutan sekolah negeri yang tidak transparan, termasuk untuk kegiatan, perlengkapan, atau hadiah bagi guru. Bagi orang tua, ukuran yang wajar bukan sekadar apakah suatu kegiatan disebut sukarela, melainkan apakah tujuan, kebutuhan, dan penggunaan dana dijelaskan tanpa tekanan.
Sekolah perlu menerima pertanyaan dan kritik wali murid sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan. Sebaliknya, orang tua patut meminta penjelasan tertulis tentang tujuan iuran, siapa yang menetapkannya, dan apakah siswa tetap dapat mengikuti kegiatan sekolah jika keluarganya tidak menyumbang. Kejelasan sejak awal lebih melindungi hubungan sekolah-keluarga daripada pembenaran setelah muncul keberatan.
Study tour boleh, tetapi bukan kewajiban
Pendekatan Kota Blitar terhadap study tour berbeda: sekolah diberi keleluasaan mengadakan pembelajaran di luar kelas, tetapi kegiatan itu bukan kewajiban dan tidak boleh memaksa siswa maupun orang tua. Aturan study tour ini menunjukkan bahwa kegiatan berbiaya dapat dibenarkan bila manfaat belajarnya jelas dan keputusan penyelenggaraannya melibatkan keluarga.
Sebelum kegiatan berjalan, sekolah diminta menyusun rencana dan membahas pembiayaan secara terbuka bersama komite serta wali murid. Kesepakatan bersama harus mencakup penyelenggaraan dan anggaran, dengan mempertimbangkan kemampuan keluarga. Sekolah juga wajib mengirim pemberitahuan resmi kepada Dinas Pendidikan sebelum keberangkatan; dinas akan membalas dengan catatan yang dapat membantu persiapan dan mitigasi risiko.
Persetujuan wali murid tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas yang diminta setelah keputusan telanjur dibuat. Orang tua perlu mengetahui tujuan perjalanan, rincian kebutuhan biaya, pilihan untuk tidak ikut, serta langkah keselamatan dan penanganan risiko. Kegiatan juga harus berorientasi pada pembelajaran, bukan sekadar wisata. Keterbukaan dan keselamatan sama pentingnya dengan nilai edukatifnya.
Patokan sederhana untuk orang tua
Perbedaan kebijakan Surabaya dan Blitar bukan pertentangan. Perpisahan adalah seremoni yang dapat dibuat sederhana tanpa pungutan memberatkan, sedangkan study tour dapat menjadi kegiatan belajar apabila direncanakan, disetujui, transparan, dan aman. Dalam kedua kasus, perlindungan siswa dan kemampuan keluarga harus lebih penting daripada tuntutan untuk ikut demi menjaga gengsi atau kebersamaan.
- Tanyakan tujuan setiap biaya dan minta penjelasan tentang penggunaannya.
- Pastikan persetujuan benar-benar sukarela; siswa yang tidak ikut tidak boleh dipaksa.
- Periksa apakah rencana dan anggaran disampaikan terbuka sebelum keluarga diminta memutuskan.
- Untuk perjalanan, tanyakan tujuan pembelajaran, persiapan keselamatan, dan mitigasi risiko.
Sekolah berkewajiban merancang kegiatan yang masuk akal, bukan memindahkan beban perencanaan dan biaya kepada keluarga. Orang tua pun berhak menyampaikan keberatan dan meminta informasi sebelum menyetujui. Kebijakan yang baik bukan sekadar melarang satu jenis iuran atau mengizinkan satu jenis perjalanan, melainkan memastikan setiap kegiatan punya tujuan jelas, pilihan yang bebas, biaya terbuka, dan perlindungan nyata bagi siswa.
