KPDBU: Definisi, Inti Masalah, dan Mengapa NTB Harus Berani Berubah
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) adalah skema kerja sama jangka panjang di mana pemerintah daerah menggandeng badan usaha untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan dasar, sementara pemerintah melakukan pembayaran bertahap berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan yang disepakati, sehingga kebutuhan investasi besar di awal tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD.
Inti persoalan pembiayaan infrastruktur di NTB bukan sekadar kekurangan dana, melainkan cara berpikir yang terlalu bergantung pada APBD. Selama proyek strategis selalu menunggu ruang fiskal longgar, NTB akan tertinggal di belakang peluang investasi yang sudah menanti. Di sinilah KPDBU pembiayaan infrastruktur menjadi penentu: ia membuka peluang proyek tetap berjalan, sementara APBD difokuskan pada fungsi-fungsi yang memang tidak bisa dikerjakan badan usaha.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri secara tegas mendorong pemerintah daerah di NTB mengembangkan kerja sama pemerintah badan usaha sebagai alternatif pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Dorongan ini bukan basa-basi, tetapi sinyal bahwa pemerintah pusat mengharapkan NTB berani mengubah model pembiayaannya dan tidak bertahan pada pola lama yang serba mengandalkan APBD.
Asistensi KPDBU di Lombok: Momentum Penting yang Tak Boleh Disia-siakan
Ketika Kemendagri menggelar Asistensi Pelaksanaan KPDBU untuk provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB di Lombok, itu bukan sekadar acara seremonial. Kegiatan ini adalah ajakan terbuka: mulai susun pipeline proyek yang layak dikerjasamakan dengan badan usaha, jangan menunggu sampai APBD kehabisan napas. Teguh Narutomo, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda, secara eksplisit menempatkan KPDBU sebagai pilihan logis bagi daerah yang ingin membangun tetapi tetap menjaga kemampuan fiskal.
Skema KPDBU memungkinkan badan usaha membangun sekaligus mengelola infrastruktur, sementara pemerintah daerah membayar berdasarkan ketersediaan dan standar kualitas layanan yang disepakati. Di atas kertas, ini terdengar ideal: beban belanja modal bergeser menjadi kewajiban jangka panjang. Namun di sini pula letak risikonya. Komitmen availability payment adalah hutang moral dan fiskal; jika tidak dihitung cermat, ruang fiskal akan terkunci di masa depan. Inilah mengapa Teguh menekankan disiplin fiskal sebagai syarat mutlak pelaksanaan KPDBU.
Teguh Narutomo mengatakan NTB memiliki peluang investasi yang cukup besar yang didukung keberadaan enam bendungan strategis nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus SAMOTA. Ini pernyataan yang seharusnya menggelitik pemerintah daerah: peluang sudah ada, skema alternatif pembiayaan daerah sudah dibuka, apakah NTB masih ingin menjadikan APBD sebagai satu-satunya tonggak pembiayaan?
Enam Bendungan, KEK SAMOTA, dan Infrastruktur Layanan Dasar: Jangan Sampai Momentum Hilang
NTB sedang berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, ada enam bendungan strategis nasional, Kawasan Ekonomi Khusus Saleh–Moyo–Tambora (SAMOTA), dan agenda hilirisasi pertambangan yang membuka peluang besar investasi infrastruktur NTB. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur dasar—jalan, air, listrik, penerangan jalan—masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Tanpa akselerasi, manfaat besar dari proyek nasional itu akan bocor atau dinikmati pihak lain.
Pemerintah pusat secara gamblang mengingatkan bahwa optimalisasi manfaat investasi membutuhkan infrastruktur memadai, terutama untuk layanan dasar masyarakat. Artinya, KPDBU pembiayaan infrastruktur tidak boleh hanya diarahkan ke proyek prestisius; ia harus menyasar kebutuhan harian warga. Jika badan usaha membantu membiayai dan mengelola infrastruktur yang menopang bendungan dan KEK SAMOTA, pemerintah daerah bisa mengalihkan ruang fiskal APBD ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Inilah cara realistis mengurangi ketergantungan pada APBD tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Namun peluang ini juga mengandung konsekuensi politik: pemerintah daerah harus berani membuka ruang bagi badan usaha masuk lebih dalam ke proyek strategis. Itu berarti transparansi, standar layanan yang tegas, dan kontrak yang tidak boleh disusun asal-asalan. Tanpa keberanian mengatur relasi baru ini, NTB akan sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.
PJU dan PAD: Menguji KPDBU di Layanan yang Paling Dekat dengan Warga
Salah satu ujian paling nyata untuk skema kerja sama pemerintah badan usaha di NTB adalah proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Teguh mendorong agar pengembangan PJU dikaji sebagai program bersama antardaerah, dengan pemerintah provinsi berperan mengoordinasikan kebutuhan, kesiapan proyek, dan skema kerja sama yang mungkin dikembangkan. Di balik jargon "Nusa Tenggara Barat Terang", sebetulnya ada agenda lebih besar: memperlihatkan bahwa KPDBU bisa menyentuh layanan yang langsung dirasakan warga, bukan hanya proyek berskala besar.
Fauzan Khalid menekankan bahwa pembangunan infrastruktur melalui KPDBU harus dilihat dari dua sisi: pelayanan publik dan penguatan Pendapatan Asli Daerah. PJU menjadi contoh menarik. Selain meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas malam hari, pengelolaan PJU juga bisa dihubungkan dengan optimalisasi penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan. Dengan kata lain, proyek PJU melalui KPDBU bukan sekadar biaya; ia berpotensi menjadi instrumen fiskal yang memperkuat kas daerah.
Jika NTB berhasil menjadikan PJU sebagai proyek percontohan KPDBU, dua pesan penting akan terkirim. Pertama, bahwa alternatif pembiayaan daerah ini mampu meningkatkan kualitas layanan yang paling dekat dengan warga. Kedua, bahwa KPDBU dapat dirancang sedemikian rupa sehingga kewajiban availability payment sejalan dengan potensi peningkatan PAD, bukan sekadar beban jangka panjang.
Menata Pipeline KPDBU: Dari Asistensi ke Keputusan Politik Berani
Harapan utama dari asistensi KPDBU di NTB adalah lahirnya pipeline proyek prioritas yang jelas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Teguh Narutomo menegaskan kegiatan ini harus menjadi pijakan awal, bukan akhir diskusi. Namun pipeline tidak akan berarti tanpa keberanian politik untuk mengeksekusinya. Pemerintah daerah harus berhenti melihat KPDBU sebagai opsi pelengkap; dalam konteks keterbatasan fiskal, KPDBU adalah instrumen utama untuk proyek infrastruktur besar.
Ke depan, setiap pembahasan KPDBU wajib memasukkan empat variabel: kemampuan membayar, manfaat ekonomi, kualitas layanan, dan dampak terhadap ruang fiskal jangka panjang. Tanpa empat variabel ini, kerja sama pemerintah badan usaha berisiko berubah menjadi kontrak yang hanya menguntungkan satu pihak. Di titik inilah NTB perlu menunjukkan kedewasaan: disiplin fiskal bukan alasan untuk menolak KPDBU, melainkan kriteria agar skema ini berjalan sehat.
Kesimpulannya, KPDBU adalah jalan keluar realistis bagi NTB untuk lepas dari ketergantungan APBD dalam membiayai infrastruktur strategis. Pertanyaannya bukan lagi apakah NTB perlu KPDBU, tetapi seberapa cepat daerah mampu menyusun proyek yang bankable, transparan, dan berorientasi pada manfaat publik. Jika momentum ini dilewatkan, enam bendungan dan KEK SAMOTA akan menjadi simbol peluang yang terbuang.
