Dampaknya Melampaui Anggaran Daerah
Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah penyusutan aliran dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, yang dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah membiayai layanan dan pembangunan. Risiko itu kini menjadi perhatian karena pengamat sosial Noorhalis Majid menilai berkurangnya TKD menekan hampir seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Menurut Majid, pemerintah pusat dan daerah perlu mengantisipasi dampaknya agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam. Persoalannya bukan semata perubahan angka dalam APBD: ketika kas daerah menyusut, ruang belanja pemerintah ikut mengecil dan hubungan keuangan antara pemda dengan bank daerah dapat ikut terpengaruh. Karena itu, kebijakan efisiensi seharusnya dinilai bukan hanya dari anggaran yang dipangkas, tetapi juga dari dampak berantai terhadap ekonomi lokal dan lembaga yang membiayainya.
Tekanan Fiskal Berujung pada Risiko bagi Warga
Pemda yang bergantung pada transfer pusat menghadapi risiko defisit APBD saat dana berkurang. Dampaknya dapat terlihat pada tertundanya pembangunan fisik dan infrastruktur serta menyempitnya kemampuan membiayai layanan dasar. Catatan yang disampaikan dalam pemberitaan menyebut alokasi wajib pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10% sebagai bidang yang dapat ikut tertekan. Jika kekurangan kas ditutup dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan atau memperketat retribusi, masyarakat berpotensi menanggung beban tambahan. Pemerintah pusat menyatakan pemangkasan ditujukan untuk efisiensi, mencegah penyelewengan, dan mengalihkan anggaran ke program nasional yang langsung menyasar masyarakat. Tujuan itu perlu diimbangi penilaian atas akibatnya di daerah. Efisiensi yang mengurangi kapasitas layanan atau memindahkan beban kepada warga berisiko kehilangan manfaat yang dijanjikan.
Bank Kalsel Tidak Bisa Mengandalkan Kas Pemda
Tekanan pada fiskal daerah dapat merambat ke BPD, terutama bila aktivitas dan sumber dana bank banyak terkait dengan kas pemerintah daerah. Bank Kalsel disebut secara khusus sebagai bank yang tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak pengurangan TKD. Noorhalis Majid menilai, penurunan kinerja tidak adil jika dibebankan hanya kepada manajemen: kebijakan pusat dan kondisi ekonomi global yang memengaruhi ekonomi daerah juga berperan. Namun, faktor eksternal bukan alasan untuk menunda pembenahan. Ketergantungan pada kas pemda membuat bank perlu memperluas sumber kegiatan dan nasabah di luar aliran dana pemerintah. Dengan begitu, kinerja Bank Kalsel tidak sepenuhnya mengikuti naik-turunnya kemampuan fiskal daerah. Tantangannya adalah menjaga daya tahan bank sekaligus memastikan pembiayaan tetap mengalir kepada kegiatan ekonomi setempat.
Antisipasi Harus Melibatkan Pemerintah dan Bank
Respons yang dibutuhkan tidak cukup berupa koreksi atas kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD. Pemerintah pusat perlu memperhitungkan dampak fiskal dan risiko terhadap BPD, sementara Bank Kalsel perlu bergerak dengan rencana yang terukur. Majid mengusulkan tiga arah: menghidupkan perputaran ekonomi daerah dengan memperluas kerja sama bersama pengusaha lokal dan asosiasi, termasuk Apindo; mengevaluasi pengeluaran perusahaan secara menyeluruh, termasuk gaji, bonus, dan belanja lain; serta melibatkan pakar, akademisi, dan pelaku ekonomi dalam merumuskan strategi. Langkah-langkah itu tidak menjamin tekanan akan hilang, tetapi dapat mengurangi ketergantungan pada kas pemda dan membuat keputusan lebih sesuai dengan kondisi usaha. Pemerintah juga perlu memastikan efisiensi tidak melemahkan layanan dasar dan ekonomi lokal yang menjadi lingkungan usaha BPD.
Pada akhirnya, pengurangan TKD bukan sekadar urusan pembagian anggaran pusat dan daerah. Ia dapat menyentuh APBD, layanan warga, aktivitas usaha, dan ketahanan bank daerah dalam satu rangkaian. Menjaga kinerja Bank Pembangunan Daerah, termasuk Bank Kalsel, menuntut antisipasi bersama: pemerintah perlu menimbang konsekuensi pemangkasan, sedangkan bank harus memperkuat efisiensi dan memperluas peran ekonomi lokal. Tanpa langkah itu, kebijakan yang dirancang untuk menghemat belanja berisiko menambah tekanan pada daerah dan lembaga yang seharusnya mendukung pertumbuhannya.
