Arahan Tegas Walikota: Pajak Daerah Jadi Urat Nadi Pembangunan
Strategi agresif pajak daerah Medan adalah pendekatan kebijakan di mana pemerintah kota, melalui Bapenda, diminta mengubah pola kerja pemungutan pajak dari rutinitas administratif menjadi gerakan terukur yang berorientasi penyelesaian masalah, menggunakan perhitungan akuntansi yang akurat, digitalisasi layanan, serta penetapan target dan tenggat waktu yang ketat untuk meningkatkan penerimaan pajak kota demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan layanan publik. Inti arahan Walikota Rico Waas jelas: tanpa pajak kuat, mimpi pembangunan akan rapuh. Dalam rapat evaluasi penerimaan pajak daerah tahun 2026 di Balai Kota Medan, ia menegaskan Bapenda harus bergerak lebih agresif dan tidak lagi bersembunyi di balik rutinitas prosedural. Penekanannya terhadap pajak daerah Medan menunjukkan pandangan politik fiskal yang tegas: pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan instrumen kekuasaan anggaran yang menentukan kualitas hidup warga.
Angka 64,54 Persen: Sinyal Kebutuhan Akselerasi Penerimaan
Evaluasi penerimaan pajak kota hingga triwulan ketiga 2026 memunculkan satu pesan: waktu akselerasi revenue collection sudah tiba. Kepala Bapenda, M. Agha Novrian, melaporkan realisasi pajak daerah baru mencapai 64,54 persen dari target Rp3,64 triliun per 6 Oktober 2026. Angka ini bukan bencana, tetapi jelas belum aman jika dikaitkan dengan ambisi pembangunan dan komitmen layanan publik. Di titik inilah arahan walikota terasa keras namun rasional. Dengan sisa waktu tahun anggaran yang makin sempit, pendekatan konservatif dalam pemungutan pajak akan menggerus ruang fiskal kota. Penerimaan pajak daerah yang lambat berarti penundaan proyek fasilitas umum, keterbatasan peningkatan layanan, dan risiko APBD berikutnya disusun dengan banyak kompromi. Walikota memilih membaca angka 64,54 persen bukan sebagai capaian sementara, melainkan alarm agar mesin pajak dipacu.
Bapenda Agresif: Dari Rutinitas ke Manajemen Target dan Masalah
Walikota menuntut Bapenda agresif bukan sekadar soal gaya, tetapi perubahan kultur kerja. Ia meminta pola kerja diubah dari rutinitas menjadi operasi yang terukur dan berorientasi penyelesaian masalah. Pernyataan, “Jangan kalau ada masalah lalu kita diam-diam. Harus ada deadline dan target solusi yang jelas,” menempatkan Bapenda dalam logika manajemen kinerja yang keras, mirip dunia korporasi. Dalam konteks pajak daerah Medan, pesan ini berarti setiap hambatan—entah basis data wajib pajak yang lemah, penagihan yang macet, atau kepatuhan yang rendah—harus dihadapi dengan rencana aksi spesifik. Bukan lagi laporan normatif, tetapi daftar masalah dengan tenggat penyelesaian. Pendekatan ini berpotensi mengurangi kebocoran penerimaan pajak kota dan memperjelas akuntabilitas pejabat pajak. Namun, agresivitas yang salah arah bisa berujung pada tekanan berlebihan ke wajib pajak tanpa edukasi dan dialog.
Digitalisasi dan Akuntansi Rigid: Kekuatan dan Risiko Strategi Baru
Menariknya, tekanan politik fiskal dari walikota bertemu dengan upaya teknis Bapenda menguatkan sistem. Bapenda mengklaim telah meluncurkan inovasi digital QRESTO, SILEDAK, dan SI4P untuk mengoptimalkan realisasi pajak daerah. Jika digunakan sebagai alat transparansi dan kemudahan, digitalisasi dapat mempersingkat proses, memperluas basis pajak, dan mengurangi ruang negosiasi yang tidak sehat. Di sisi lain, walikota menekankan bahwa pembacaan penerimaan harus berbasis formula akuntansi yang akurat dan rigid, bukan perkiraan longgar. Pendekatan ini mendisiplinkan perencanaan PAD, tetapi menuntut kualitas data yang tinggi. Sistem yang kaku di atas data yang tidak rapi justru bisa menghasilkan target yang tak realistis dan tekanan yang tidak proporsional ke lapangan. Kekuatan strategi agresif pajak daerah Medan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Bapenda mampu memadukan digitalisasi, akuntansi ketat, dan sensitivitas terhadap kondisi dunia usaha lokal.
Pajak Kuat, APBD Sehat, Warga Diuntungkan
Dari perspektif keuangan daerah, pesan besar walikota sederhana: penguatan kinerja pajak adalah prasyarat APBD yang sehat. Optimalisasi penerimaan pajak daerah disebutnya berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah kota membiayai pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik. Artinya, setiap rupiah pajak yang gagal dikumpulkan berpotensi berubah menjadi jalan yang tak diperbaiki, layanan kesehatan yang tak ditambah, atau ruang publik yang tak pernah dibangun. Bagi warga, strategi Bapenda agresif bisa menjadi kabar baik dan buruk sekaligus. Baik, jika peningkatan penerimaan pajak kota diiringi transparansi penggunaan anggaran dan perbaikan layanan nyata. Buruk, jika agresivitas hanya terasa sebagai penagihan keras tanpa imbal balik kualitas layanan. Pada titik ini, arahan tegas walikota perlu diimbangi komitmen politik yang sama kuat untuk akuntabilitas belanja. Pajak daerah Medan yang kuat seharusnya bermuara pada APBD yang berpihak pada warga, bukan sekadar angka di laporan keuangan.
