PAUD sebagai Pondasi, Bukan Sekadar Formalitas
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah layanan prasekolah yang dirancang untuk memberi stimulasi sosial, emosional, kognitif, dan karakter bagi anak sebelum masuk pendidikan dasar, sehingga kesiapan belajar mereka meningkat dan kesenjangan perkembangan dapat dikurangi sejak awal kehidupan. Di atas kertas, gagasan wajib satu tahun prasekolah terdengar meyakinkan. Namun realitas di lapangan menunjukkan paradoks: kampanye masif digelar, tetapi ribuan anak usia PAUD masih belum terdaftar di satuan pendidikan formal. Di banyak keluarga, PAUD masih dianggap “opsional”, bukan bagian tak terpisahkan dari perjalanan pendidikan. Inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan saja tidak cukup; tanpa perubahan cara pandang orang tua dan dukungan komunitas, akses pendidikan anak usia dini akan terus timpang meski ada berbagai program dan slogan yang menarik.
Kapling Bontang: Menggedor Kesadaran, Bukan Sekadar Angka
Bontang memberi contoh bagaimana data keras bisa memaksa perubahan: sekitar 2.000 anak usia 5–6 tahun di kota ini belum mengikuti PAUD. Kondisi tersebut memicu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Kampanye PAUD 5–6 Tahun Itu Penting (Kapling) sebagai bagian dari implementasi wajib belajar satu tahun prasekolah. “Saat ini, angka partisipasi PAUD di Bontang berada di kisaran 78 persen” dengan target naik di atas 80 persen dan bertahap menuju 100 persen. Ini bukan sekadar upaya menaikkan grafik; kampanye menyasar orang tua, ketua RT, tokoh masyarakat, Pokja Bunda PAUD hingga Bunda PAUD sendiri. Hambatan utama ternyata bukan soal jarak atau biaya, melainkan persepsi: sebagian orang tua merasa PAUD tidak penting dan memilih langsung menyekolahkan anak ke SD. Jika pola pikir ini tidak diubah, mimpi partisipasi TK meningkat hanya akan berhenti di rencana kerja.
Parimo dan Wajib Belajar 13 Tahun: Menyatukan Kebijakan dan Praktik
Parigi Moutong memilih jalur kebijakan yang lebih sistemik melalui program wajib belajar 13 tahun, yang memasukkan satu tahun prasekolah sebagai bagian resmi jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyosialisasikan pentingnya layanan satu tahun prasekolah sebelum anak masuk sekolah dasar, dengan menekankan bahwa PAUD berkualitas memberi stimulasi sesuai tahap perkembangan sosial, emosional, dan kesiapan belajar anak. Ini langkah maju: akses pendidikan anak usia dini diposisikan setara urgensinya dengan SD dan SMP, bukan sekadar layanan tambahan. Namun keberhasilan wajib belajar 13 tahun bergantung pada peran ekosistem: Pokja PAUD, Bunda PAUD, guru, dan keluarga diminta aktif menjadi penggerak masyarakat. Peserta sosialisasi juga dibekali materi kebijakan dan peran satuan PAUD dalam menyiapkan layanan berkualitas. Tanpa kualitas dan dukungan publik, kampanye PAUD gratis—kalaupun ada—akan kehilangan daya tarik dan kepercayaan.
Bone Bolango: Menguatkan Guru dan Ruang Belajar yang Hidup
Diskusi tentang akses sering melupakan satu hal: anak datang ke ruang belajar yang diisi guru, bukan pasal undang-undang. Di Bone Bolango, perhatian pemerintah daerah tampak pada pelatihan guru PAUD yang dihadiri bupati bersama istri dan kepala dinas pendidikan. Fokus utamanya bukan menambah jam duduk di kelas, melainkan menjadikan belajar sebagai pengalaman yang hidup. PAUD di Posyandu Lombongo, misalnya, mengembangkan literasi hijau dengan mengajak anak mengenal lingkungan dan fenomena alam di berbagai tempat wisata. Pendekatan seperti ini menjawab kegelisahan bahwa anak usia dini mudah bosan jika terus terpaku di dalam kelas. Pemerintah daerah menekankan pentingnya guru memahami karakter masing-masing anak dan memandang mereka sebagai amanah orang tua yang harus dididik dengan perhatian. Partisipasi TK meningkat tidak akan berarti banyak jika ruang belajar tidak menyenangkan dan tidak selaras dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
Dari Kampanye ke Komitmen: Menutup Kesenjangan PAUD
Potret Bontang, Parimo, dan Bone Bolango menunjukkan bahwa kesenjangan akses PAUD bukan masalah tunggal. Ada orang tua yang meremehkan pentingnya prasekolah, ada kebijakan wajib belajar 13 tahun yang masih memerlukan penerjemahan menjadi praktik layanan satu tahun prasekolah, dan ada kebutuhan menguatkan kapasitas guru agar pembelajaran PAUD relevan dan menyenangkan. Solusinya jelas lebih kompleks daripada sekadar menambah angka satuan pendidikan. Pertama, kampanye PAUD harus menembus ruang keluarga, bukan berhenti di aula sosialisasi. Kedua, akses pendidikan anak usia dini perlu dipastikan bukan hanya secara administratif, tetapi juga dalam bentuk PAUD yang inklusif dan mudah dijangkau. Ketiga, pemerintah daerah sebaiknya menjadikan peningkatan kualitas guru dan pembelajaran kreatif sebagai prioritas, agar setiap anak yang masuk PAUD betul-betul mendapatkan pondasi yang kuat. Tanpa komitmen serentak dari kebijakan, guru, dan orang tua, ribuan anak usia dini akan terus berada di luar sistem pendidikan, meski poster kampanye sudah telanjur tertempel di mana-mana.
