Penyadapan tanpa dasar hukum mengikis kepercayaan
Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa dasar hukum dan otorisasi yang sah, tindakan yang dapat melanggar privasi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian karena itu bukan sekadar perkara teknis: ia menjadi ujian bagi integritas Polri dan kesetaraan penegakan hukum. Pengamat kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono, menilai perkara ini berpotensi menggerus kepercayaan publik karena masyarakat dapat mempertanyakan profesionalisme dan integritas institusi. Jika anggota berpangkat tinggi tidak dimintai pertanggungjawaban secara terbuka, kesan bahwa hukum keras kepada warga biasa tetapi lunak kepada elite akan semakin kuat. Sebaliknya, penyidikan yang independen dan tindakan tegas tanpa pandang jabatan dapat menjadi awal pemulihan legitimasi.
Kasus ini membawa risiko bagi keamanan negara
Menurut keterangan Bareskrim Polri, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026; perkara terungkap pada Oktober 2026 setelah tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak. Risiko bagi keamanan negara melampaui privasi pribadi: komunikasi Presiden dapat memuat informasi sensitif tentang kebijakan ekonomi, diplomasi, dan keputusan keamanan. Kebocoran semacam itu berpotensi melemahkan posisi tawar negara dan membahayakan keselamatan. Dampaknya juga dapat menjangkau warga biasa. LIMS, dalam kondisi tertentu, bisa mengungkap metadata komunikasi seperti nomor lawan bicara, waktu, durasi, serta pola komunikasi, termasuk pada layanan dengan enkripsi ujung ke ujung.
Celah tata kelola menuntut pengawasan yang nyata
Kasus ini menyoroti kelemahan tata kelola intelijen dan pengendalian perangkat penyadapan: kewenangan perlu dibatasi, persetujuan harus berlapis, dan tugas memasukkan target, menyetujui permintaan, menjalankan intersepsi, serta mengelola hasilnya tidak semestinya terpusat pada satu pejabat. Setiap tindakan perlu memiliki dasar hukum, dokumen permohonan, identitas perkara, dan persetujuan yang dapat diperiksa. Audit yang tidak dapat diubah juga penting agar penghapusan berkas tidak menghapus jejak; salinan catatan sistem semestinya tersimpan terpisah dari server utama. Langkah berikutnya harus mencakup audit menyeluruh atas peralatan penyadapan, pemeriksaan log server dan akun administrator, serta penyidikan yang independen dari tekanan politik maupun kepentingan internal. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban hukum, etik, dan disiplin perlu berjalan sesuai bukti dan prosedur. Tanpa pembenahan itu, kewenangan yang seharusnya terbatas demi penegakan hukum dapat berubah menjadi alat penyalahgunaan.
