Daya Beli Runtuh di Tengah Klaim Stabilitas
Penurunan daya beli masyarakat adalah kondisi ketika pendapatan riil rumah tangga tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup, sehingga konsumsi harian, tabungan, dan kemampuan membayar kewajiban menurun meski indikator ekonomi makro tampak stabil atau bahkan tumbuh. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi cermin tajam dari paradoks ini: pertumbuhan ekonomi nasional diklaim stabil, namun keluhan soal biaya hidup meningkat, demonstrasi merebak, dan kepercayaan publik melemah. Pemerintah memang bisa menunjukkan angka pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026, tetapi angka itu kehilangan makna ketika daya beli masyarakat menurun dan pelaku usaha mengeluh pasar menyusut. Di level keluarga, yang terasa bukan persentase pertumbuhan, melainkan seberapa jauh gaji mampu bertahan hingga akhir bulan.
Alarm Dunia Usaha: 72 Persen Pengusaha Mengaku Tercekik
Survei BIG Consensus 2026 menjadi sinyal keras bahwa daya beli masyarakat menurun bukan sekadar persepsi, melainkan hambatan nyata bagi dunia usaha. Sebanyak 42 dari 58 responden, atau sekitar 72 persen pimpinan asosiasi industri, menyatakan penurunan daya beli telah memukul penjualan mereka. Ini bukan angka kecil; ini artinya tujuh dari sepuluh pengusaha merasakan langsung pasar yang menyempit. Peneliti survei menegaskan, “hambatan terbesarnya adalah penurunan daya beli”. Ketika konsumsi melemah, rencana ekspansi bisnis tertunda, lapangan kerja baru tidak tercipta, dan ekonomi keluarga Indonesia ikut terseret ke bawah. Dunia usaha juga menghadapi banjir produk impor dan persaingan harga yang tidak sehat, namun akar masalah tetap sama: masyarakat makin hemat bukan karena sadar finansial, melainkan karena dompet mereka terpaksa mengecil.
Biaya Hidup Meningkat, Jalan Raya Jadi Ruang Curhat Publik
Pakar politik dari Universitas Airlangga menyoroti biaya hidup meningkat sebagai catatan kritis dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang ikut memicu gelombang aksi demonstrasi. Pemerintah boleh mengklaim keberhasilan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima hingga akhir Agustus 2026, namun bantuan bersifat parsial tidak menutup fakta bahwa tekanan biaya hidup masyarakat tetap tinggi. Ketika harga kebutuhan pokok naik, ongkos transportasi membengkak, dan pekerjaan tidak bertambah pasti, jalan raya berubah menjadi ruang curhat publik. Demonstrasi bukan hanya soal ideologi, melainkan jeritan ekonomi keluarga yang merasa tidak didengar. Program Cek Kesehatan Gratis pun dinilai positif, tetapi tanpa peningkatan pendapatan riil, rakyat kecil tetap harus memilih: berobat, makan layak, atau membayar utang.
Paradoks Angka Makro dan Krisis Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah gemar menonjolkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan investasi, namun krisis ekonomi kerakyatan justru tampak dari indikator lain yang lebih getir. Indeks Persepsi Korupsi merosot ke skor 34 dengan peringkat 109 dari 182 negara, sementara laporan organisasi hak asasi menyoroti menyempitnya ruang sipil dan menguatnya peran aparat keamanan dalam urusan sipil. Di saat yang sama, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo hanya 44,5 persen. Ini sinyal bahwa warga dan pengamat mengkhawatirkan nasib rakyat kecil sekaligus kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup meningkat, narasi stabilitas makro terdengar kosong. Negara dinilai bukan hanya dari kemampuan menjalankan program, tetapi juga dari kemauan membatasi kekuasaan dan memberantas korupsi yang menggerus ekonomi keluarga.
Dua Tahun yang Kehilangan Fokus pada Ekonomi Keluarga
Dua tahun pertama pemerintahan ini menunjukkan satu pola: kebijakan lebih sibuk mengejar angka makro dan proyek besar, sementara ekonomi keluarga Indonesia dibiarkan bertahan sendiri. Ketika 72 persen pengusaha mengaku terhambat oleh daya beli yang merosot, dan pakar politik menandai biaya hidup sebagai sumber kegelisahan publik, jelas ada kegagalan membaca prioritas. Krisis ekonomi kerakyatan bukan sekadar istilah; ia hadir dalam bentuk meja makan yang makin kosong, tabungan yang habis, dan anak-anak yang tumbuh dalam ketidakpastian. Kesimpulannya tegas: selama kebijakan ekonomi tidak berpusat pada pemulihan daya beli, penciptaan kerja layak, dan pemulihan kepercayaan publik, pertumbuhan 5 persen hanya akan menjadi angka di laporan, bukan harapan di dompet rakyat.
