Tarif Parkir Rp60 Ribu: Gejala Krisis Kepercayaan, Bukan Sekadar Angka
Kontroversi tarif parkir Jakarta adalah perdebatan tentang rencana penyesuaian tarif hingga Rp60.000 per jam dan penerapan zonasi, yang memicu penolakan luas karena warga meragukan tata kelola perparkiran, transparansi retribusi parkir DKI, serta komitmen pemerintah menjadikan pendapatan parkir sebagai alat pengendali mobilitas dan investasi infrastruktur kota. Rencana menaikkan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam mendadak membakar emosi warga karena bayangan membayar Rp300.000 untuk parkir lima jam di kawasan bisnis terasa tidak masuk akal bagi banyak pengguna mobil. Penolakan ini kerap dituding sebagai sikap “manja”, tetapi sesungguhnya merefleksikan krisis kepercayaan publik parkir: warga tidak yakin uang yang mereka bayarkan berujung pada trotoar lebih aman, integrasi feeder yang lebih manusiawi, atau layanan ruang publik yang nyata. Selama retribusi parkir Jakarta dianggap masuk “lubang hitam” APBD tanpa wajah fisik di lapangan, wajar jika setiap wacana kenaikan tarif memicu kemarahan.
Tekanan Politik: Pansus Perparkiran dan Soal Utang Operator
Di balik wacana tarif parkir Rp60 ribu, dapur politik Jakarta sedang panas. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI, Jupiter, menyuarakan niat menaikkan tarif parkir Jakarta dengan sistem zonasi, di mana kawasan bernilai ekonomi tinggi seperti SCBD, Senopati, Kemang, PIK, Gunawarman, Menteng, dan Pondok Indah akan dikenakan tarif lebih mahal dibanding wilayah pinggiran. Besaran tarif parkir masih digodok di Bapemperda, namun framing awal sudah jelas: ruang parkir di kawasan elit bukan lagi fasilitas murah meriah. Pada saat yang sama, Pansus Tata Kelola Perparkiran memanggil perwakilan pengusaha operator parkir, Umar Kei Ohoitenan, untuk mengklarifikasi persoalan utang dan pengelolaan perparkiran. Umar menyebut telah menyiapkan Rp2 miliar di rekening Pasar Jaya dan menyatakan total kewajiban yang hendak ia bantu lunasi mencapai Rp17 miliar, sambil menegaskan dirinya bukan pihak yang berutang. Ketika diskon utang dan hitung ulang kewajiban menjadi bagian dari drama parkir, sulit bagi publik untuk percaya bahwa sistem retribusi parkir DKI dikelola secara sehat dan profesional.
Zonasi Tarif Parkir: Instrumen Mobilitas atau Mesin Pundi?
Gagasan tarif parkir berbasis zonasi kerap dijual sebagai kebijakan pintar: memanfaatkan harga parkir untuk mengelola permintaan kendaraan pribadi, menjaga aktivitas ekonomi kawasan, dan mengoptimalkan ruang parkir. Dalam teori, parkir mahal di CBD dan kawasan komersial padat bisa mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, ride-hailing, car pooling, atau memperpendek durasi parkir. Founder & CEO Centrepark, Charles Richard Oentomo, menjelaskan bahwa ketika tarif efektif naik 50% sementara volume kendaraan turun 15–20%, pendapatan parkir masih berpotensi meningkat karena kenaikan tarif per kendaraan lebih besar dibanding penurunan volume. Kutipan ini menelanjangi dilema kebijakan: apakah tarif parkir Jakarta dirancang terutama untuk mengurangi kemacetan, atau untuk memaksimalkan pendapatan pengelola? Tanpa pengawasan yang memadai, zonasi berisiko menggeser kendaraan ke parkir informal dan bahu jalan, menciptakan masalah lalu lintas baru, alih-alih menata kota.
Kunci Solusi: Earmarking Digital dan Kontrak Kepercayaan Baru
Seluruh polemik ini mengarah pada satu titik: tata kelola perparkiran. Gubernur menyebut tarif parkir ibu kota sudah 14 tahun stagnan dan tidak pernah disesuaikan, suatu hal yang tidak lazim secara logika ekonomi maupun tata kota. Artinya, penyesuaian tarif parkir Jakarta mungkin memang perlu; yang absen selama ini adalah kontrak kepercayaan baru dengan warga. Konsep Transparent Parking Revenue Earmarking menawarkan arah: pendapatan dari tarif tinggi dimasukkan ke akun khusus, menjadi dana terikat untuk transportasi dan infrastruktur kota, bukan dicampur ke belanja umum APBD. Dana ini idealnya dapat diaudit publik secara digital, hampir real-time. Barulah tarif parkir tinggi terasa masuk akal: warga membayar mahal, tetapi bisa melihat trotoar, halte feeder, dan simpul integrasi transportasi yang dibangun dari rupiah mereka. Tanpa transparansi digital semacam ini, setiap kenaikan retribusi parkir DKI hanya akan memperdalam kepercayaan publik parkir yang sudah retak.
