Prasekolah menjadi bagian wajib belajar
Wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan yang menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun sebelum mereka memasuki sekolah dasar, memperluas masa belajar sekaligus menyiapkan fondasi perkembangan anak. Surabaya memperkuat pendidikan anak usia dini untuk mendukung kebijakan ini dan menetapkan PAUD sebelum SD sebagai tahap yang harus diikuti anak. Langkah tersebut menandai perubahan dari pola wajib belajar 12 tahun, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari bertambahnya satu tahun sekolah. Ukurannya juga harus mencakup apakah anak mendapat pengalaman belajar yang sesuai usia dan apakah keluarga mampu mengaksesnya. Di sinilah kebijakan prasekolah penting: bukan sebagai pemadatan pelajaran SD ke usia lebih muda, melainkan sebagai ruang transisi yang membuat anak lebih siap secara sosial dan emosional.
Surabaya menempatkan kegiatan bermain sambil belajar sebagai pendekatan utama, bukan tuntutan calistung berat. Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan satu tahun prasekolah difokuskan pada pembentukan karakter sebelum anak memasuki SD.

Karakter dan kesiapan, bukan calistung dini
Penekanan Surabaya pada pendidikan karakter anak menjawab persoalan yang kerap luput dalam pembicaraan tentang kesiapan sekolah: anak bukan hanya perlu mengenal huruf dan angka, tetapi juga belajar berinteraksi. Berbagi, bersosialisasi, dan mengenali rutinitas sekolah dapat membantu mereka beradaptasi tanpa tekanan berlebihan. Pemerintah kota mengaitkan penguatan PAUD dengan masa emas perkembangan anak dan menerapkan pendekatan Holistik Integratif, yang memadukan kegiatan kelas dengan pola asuh orang tua. Lagu, musik, dan permainan digunakan untuk mengenalkan nilai karakter serta materi dasar secara bertahap. Pilihan ini patut dipertahankan: jika PAUD berubah menjadi les calistung, tujuan membangun fondasi perkembangan justru terdesak oleh tuntutan akademik yang terlalu dini.
Akses juga menentukan apakah kewajiban itu adil. Surabaya mendata anak usia 5–6 tahun yang belum mengikuti PAUD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk anak yang terkendala biaya, kebutuhan pendidikan inklusif, atau transportasi. Beasiswa melalui program Kampung Pancasila dan bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan bagi warga tanpa KTP Surabaya menjadi bagian dari upaya mengurangi hambatan tersebut.

Kukar mengikuti arah yang sama, dengan kesiapan layanan sebagai ujian
Kutai Kartanegara (Kukar) juga mulai menyosialisasikan wajib belajar 13 tahun dan menyatakan setiap anak harus mengikuti satu tahun PAUD sebelum masuk SD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Heriansyah, menekankan pembentukan disiplin, kemandirian, dan kejujuran, bukan hanya kemampuan akademis. Ia mengaitkan penguatan pendidikan sejak dini dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045 serta kebutuhan membangun sumber daya manusia yang tidak bergantung pada sumber daya alam ekstraktif. Kesamaan tujuan dengan Surabaya terlihat jelas, tetapi cakupan layanan dan langkah pelaksanaan berbeda sesuai kebutuhan daerah.
Kukar memiliki sekitar 500 satuan PAUD negeri dan swasta. Pemerintah daerah membenahi fasilitas, termasuk gedung, mebel, dan alat peraga edukatif, serta memetakan kebutuhan tenaga pendidik. Disdikbud berencana mengusulkan formasi guru kepada kementerian terkait. Angka satuan PAUD itu memberi gambaran kapasitas yang tersedia, tetapi kewajiban baru akan bermakna jika jumlah guru, fasilitas, dan jangkauan layanan memadai bagi anak di seluruh wilayah.
Kewajiban harus diikuti dukungan nyata
Perbandingan kedua daerah menunjukkan bahwa aturan PAUD sebelum SD baru menjadi kebijakan pendidikan yang kuat ketika disertai dua hal: pembelajaran yang sesuai tahap tumbuh kembang dan akses yang dapat dijangkau semua keluarga. Surabaya menonjolkan pendataan, bantuan biaya, keterlibatan orang tua, serta pengalaman belajar yang menghubungkan anak dengan lingkungan sekitar. Kukar menekankan pembenahan fasilitas dan perencanaan kebutuhan guru. Keduanya sejalan dalam memandang pendidikan anak usia dini sebagai pondasi karakter dan kesiapan, bukan sekadar tahun tambahan sebelum SD.
Tantangan berikutnya ialah memastikan kewajiban tidak menjadi beban bagi keluarga yang menghadapi kendala biaya, transportasi, inklusi, atau keterbatasan layanan. Pemerintah daerah perlu memantau bukan hanya jumlah anak yang terdaftar, tetapi juga mutu pengalaman belajar dan kesiapan sekolah menerima mereka. Kesimpulannya, wajib belajar 13 tahun layak didukung jika PAUD tetap berpusat pada anak. Satu tahun prasekolah seharusnya memberi ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan tumbuh—fondasi yang lebih berharga daripada mengejar kemampuan akademik terlalu cepat.






