Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Nelayan Beltim Tolak Zona Tambang Laut dalam Revisi Tata Ruang Pesisir

Nelayan Beltim Tolak Zona Tambang Laut dalam Revisi Tata Ruang Pesisir
Minat|Asia Tenggara

Penolakan berangkat dari ruang hidup nelayan

Revisi RZWP3K adalah perubahan aturan daerah yang mengatur pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk penetapan ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan laut. Perubahan itu kini memantik penolakan nelayan Beltim karena berpotensi memasukkan zona tambang ke wilayah tangkap mereka. Warga dan nelayan Pulau Buku Limau menyatakan menolak Kapal Isap Produksi beroperasi di perairan tempat mereka mencari ikan. Bagi mereka, laut bukan ruang kosong yang bisa dialihkan tanpa konsekuensi, melainkan sumber penghidupan keluarga. Karena itu, penolakan ini bukan sekadar keberatan atas sebuah peta zonasi: warga menegaskan hak mereka untuk tetap bekerja di laut yang selama ini menopang kehidupan pulau. Kebijakan pesisir yang mengabaikan suara mereka berisiko mengorbankan mata pencaharian demi rencana yang belum menjamin kesejahteraan.

Kekhawatiran nelayan berangkat dari dampak yang mereka perkirakan pada ekosistem dan hasil tangkapan. Aktivitas tambang dengan kapal isap, menurut warga, dapat mengaduk lumpur dan merusak terumbu karang yang menjadi tempat ikan hidup, bertelur, serta mencari makan. Saat ini, nelayan Buku Limau menyebut mereka dapat memperoleh tangkapan yang cukup dengan melaut sekitar 2 hingga 3 mil dari pulau. Jika ikan menjauh karena perairan rusak, mereka mungkin harus melaut hingga belasan atau puluhan mil; jarak lebih jauh berarti tenaga terkuras, risiko meningkat, dan biaya BBM bertambah. Beban itu terutama jatuh pada nelayan kecil, yang hasil tangkapannya tidak pasti. Maka, tambang laut Babel patut dinilai bukan hanya dari rencana zonasi, tetapi juga dari siapa yang menanggung akibatnya.

Nelayan Beltim Tolak Zona Tambang Laut dalam Revisi Tata Ruang Pesisir

HNSI menegaskan sikap yang tak berubah

Penolakan di Pulau Buku Limau merupakan bagian dari sikap yang, menurut HNSI Belitung Timur, telah dipegang masyarakat pesisir sejak awal. Ketua DPC HNSI Beltim, M. Noor Masese, mengatakan ribuan nelayan dan warga pesisir tidak bergeser dari komitmen menolak zona pertambangan di laut Belitung Timur. Ia menilai memasukkan zona tambang ke perairan setempat tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Sikap ini juga memperluas sorotan pada proses revisi: pembahasan yang mencuat di Bangka Tengah dan Bangka Selatan tidak semestinya membuat keberatan dari Belitung Timur luput dari perhatian. Bagi nelayan Beltim, konsistensi penolakan adalah peringatan bahwa perubahan batas pemanfaatan laut menyentuh langsung kehidupan mereka, bukan perkara administratif semata.

HNSI juga memperingatkan bahwa pemaksaan rencana tanpa mendengar masyarakat dapat memicu konflik sosial antara nelayan dan penambang, bahkan di antara para penambang, jika pendatang dari luar daerah masuk ke wilayah pesisir. Peringatan itu bukan alasan untuk menutup ruang dialog; sebaliknya, ia menunjukkan mengapa dialog perlu dilakukan sebelum keputusan dibuat. Ketika orang yang paling bergantung pada laut merasa dikesampingkan, ketegangan mudah tumbuh. Pemerintah daerah dan DPRD seharusnya memperlakukan keberatan ini sebagai masukan substantif dalam penyusunan zonasi, bukan sebagai hambatan yang cukup ditunggu reda. Kebijakan yang adil perlu menjelaskan dampak yang dipertimbangkan dan memberi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan risiko dari pengalaman mereka sendiri.

Nelayan Beltim Tolak Zona Tambang Laut dalam Revisi Tata Ruang Pesisir

Pelibatan bukan pelengkap pembahasan

Kekecewaan nelayan juga tertuju pada DPRD Babel. Noor menyebut belum ada anggota DPRD provinsi dari daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur yang turun berdialog dan menyerap aspirasi nelayan menjelang batas akhir pembahasan revisi. Menurutnya, perhatian publik dan pembahasan yang beredar lebih banyak menyoroti kawasan di Pulau Bangka, termasuk perairan Batu Beriga di Bangka Tengah dan Batu Perahu di Bangka Selatan. Nelayan Beltim memprotes karena merasa wilayah dan suara mereka tidak ikut dipertimbangkan. Kritik ini layak ditanggapi serius: proses konsultasi yang tidak menjangkau kelompok terdampak akan melemahkan kepercayaan terhadap hasilnya, sekalipun prosedur formal telah berjalan.

Sidang paripurna pengesahan revisi RZWP3K ditunda, dengan jadwal yang diwacanakan bergeser hingga 9 Desember 2026. Penundaan itu semestinya menjadi kesempatan untuk membuka dialog langsung, bukan sekadar jeda menuju pengesahan. Nelayan Pulau Buku Limau telah meminta agar suara masyarakat pulau kecil didengar oleh pemangku kebijakan provinsi, DPRD, dan gubernur. Tuntutan paling mendasar bukan rumit: hadir, dengarkan, dan pertimbangkan keberatan sebelum menetapkan zona tambang laut. Jika revisi tetap berjalan tanpa pelibatan bermakna, pemerintah berisiko mengesahkan aturan yang ditolak oleh orang-orang yang hidupnya paling dekat dengan wilayah tersebut.

Keputusan zonasi harus berpihak pada warga pesisir

Perdebatan ini seharusnya tidak dipersempit menjadi pilihan antara menerima atau menolak satu proyek. Yang dipertaruhkan adalah cara pemerintah menetapkan masa depan ruang laut: apakah keputusan dibuat bersama masyarakat pesisir, atau disusun tanpa mendengar mereka. Penolakan nelayan Beltim memperlihatkan bahwa rencana membuka zona pertambangan membawa kekhawatiran nyata tentang terumbu karang, jarak melaut, keselamatan, dan ongkos operasional. DPRD dan pemerintah provinsi perlu menjadikan keberatan itu bagian dari pertimbangan resmi serta memberi ruang bagi nelayan untuk menjelaskan dampak yang mereka hadapi. Tanpa proses tersebut, revisi tata ruang akan sulit memperoleh kepercayaan, dan potensi konflik yang telah diperingatkan HNSI bisa membesar.

Kesimpulannya, revisi RZWP3K tidak semestinya mengunci keputusan tentang laut Beltim sebelum nelayan dilibatkan secara nyata. Konsistensi penolakan warga Pulau Buku Limau dan HNSI menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap zona tambang sebagai perubahan kecil di atas peta, melainkan ancaman terhadap sumber penghidupan. Penundaan pengesahan memberi DPRD dan pemerintah kesempatan untuk memperbaiki proses: berdialog terbuka, mencatat keberatan, dan menjelaskan bagaimana risiko bagi nelayan akan ditangani. Mengabaikan suara pesisir bukan jalan pintas menuju kebijakan yang kuat. Zona tambang laut hanya layak dibahas dengan legitimasi dari masyarakat yang paling terdampak.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!