Potongan hasil tambang menambah beban penambang kecil
Tambang timah Beltim di pesisir adalah kegiatan pengambilan dan penjualan timah yang berdampak langsung pada penghidupan penambang kecil, nelayan, dan warga yang menggunakan kawasan pantai. Karena itu, dugaan pungutan dan kegiatan tanpa izin bukan perkara administratif semata: keduanya menyentuh pendapatan warga serta akses terhadap ruang pesisir. Di tingkat penambang, harga timah basah disebut Rp135 ribu per kilogram, tetapi 20–30 persen dari harga itu diduga dipotong sebagai uang koordinasi. Jika benar, potongan tersebut menggerus hasil kerja orang yang sudah menghadapi ketidakpastian hukum. Laporan juga menyebut adanya dugaan tiket masuk dan setoran hasil tambang, serta jaringan kolektor yang dikaitkan dengan pengumpulan timah dan pengaturan keamanan. Tuduhan ini belum membuktikan siapa yang bertanggung jawab, tetapi cukup menjadi alasan bagi aparat untuk memeriksa aliran hasil dan memastikan pungutan tidak berlangsung di luar hukum.

Sidak berulang belum menghentikan tambang ilegal Beltim
Pada Minggu, 8 November 2026, Aliansi Masyarakat Peduli Belitong (AMPB) menemukan kegiatan tambang yang diduga ilegal di Pantai Mirang, Mudong, dan Alfaco. Temuan itu muncul setelah Kapolres Beltim dua kali melakukan pengecekan dan penertiban di pesisir. Bagi AMPB, aktivitas yang kembali terlihat menunjukkan bahwa sidak tanpa tindak lanjut yang efektif belum memberi efek jera. AMPB mengapresiasi pengecekan lapangan, tetapi meminta kepolisian memastikan legalitas kegiatan dan mengambil langkah konkret jika ditemukan pelanggaran. Desakan itu masuk akal: peringatan yang tak diikuti pemeriksaan berkelanjutan berisiko membuat tambang ilegal Beltim kembali beroperasi seperti biasa. Pemerintah dan aparat seharusnya menjelaskan hasil sidak, menelusuri dugaan pungutan, serta menindak pelanggaran berdasarkan bukti. Ketegasan bukan berarti mengabaikan hak warga, melainkan memastikan aturan berlaku dan kawasan pesisir tidak dikuasai oleh kegiatan yang statusnya belum jelas.

Nelayan menolak zona tambang laut dalam revisi zonasi
Persoalan pesisir tak berhenti pada tambang yang diduga berjalan tanpa izin. Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memunculkan wacana zona pertambangan laut, dengan pembahasan yang berfokus pada perairan Batu Beriga di Bangka Tengah dan Batu Perahu di Bangka Selatan. Nelayan Belitung Timur memprotes arah pembahasan itu dan menegaskan penolakan terhadap zona pertambangan di laut Beltim. Ketua DPC HNSI Beltim, M. Noor Masese, mengatakan nelayan tetap menolak zona tambang di perairan daerahnya. Menurutnya, memasukkan zona tersebut tanpa mendengar warga tidak menjamin kesejahteraan dan berisiko memicu konflik antara nelayan dan penambang, bahkan antarpelaku tambang. Sidang pengesahan revisi ditunda setelah aksi penolakan di DPRD provinsi; jadwalnya diwacanakan bergeser hingga 9 Desember 2026. Penundaan ini semestinya menjadi kesempatan untuk mendengar masyarakat pesisir, bukan sekadar menunda keputusan.
Penegakan hukum dan suara warga harus berjalan bersama
Tiga persoalan ini saling terkait: dugaan potongan dari harga timah Beltim, aktivitas tambang yang muncul kembali setelah sidak, dan rencana zona tambang laut yang ditolak nelayan. Menanganinya secara terpisah akan mengabaikan akar ketegangan, yakni siapa yang mengendalikan kegiatan, siapa yang menanggung dampaknya, dan apakah keputusan tentang laut dibuat dengan persetujuan warga yang hidup dari kawasan itu. Langkah berikutnya harus jelas: kepolisian memeriksa lokasi dan legalitas kegiatan yang dilaporkan AMPB, sementara pihak berwenang menelusuri dugaan pungutan berdasarkan bukti. Dalam proses revisi zonasi, nelayan Beltim perlu didengar secara terbuka sebelum keputusan diambil. Kesimpulannya, ketertiban pesisir tidak bisa dibangun lewat sidak sesaat atau penetapan zona dari atas. Penindakan yang konsisten dan pelibatan warga merupakan syarat agar pengelolaan timah tidak mengorbankan mata pencaharian serta keselamatan sosial.






