Melaut dengan modal besar, hasil tak menentu
Tekanan nelayan Olivier adalah rangkaian beban ekonomi dan ancaman keselamatan yang mengikis kemampuan nelayan untuk memperoleh penghasilan layak dari laut. Di Manggar, beban itu terlihat jelas dalam ongkos bahan bakar yang harus dikeluarkan sebelum hasil tangkapan diketahui. Raden, nelayan setempat, mengatakan sekali melaut memerlukan 20–40 liter BBM dan modalnya dapat mencapai Rp300 ribu; saat hasilnya baik, keuntungan bersih hanya sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Ketimpangan antara modal dan hasil bukan sekadar persoalan usaha: ketika tangkapan berkurang, ruang keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ikut menyempit. Karena itu, menyebut nelayan Belitung Timur sekadar perlu bekerja lebih keras akan mengabaikan risiko dan biaya yang mereka hadapi. Ada pula ketimpangan bantuan alat tangkap. Nelayan yang tidak memiliki peralatan sendiri dapat meminjam dari sesama nelayan, tetapi hasil tangkapannya dipotong 10 persen.

Ancaman laut menambah rapuh penghidupan
Bagi nelayan, masalah tidak berhenti ketika perahu berangkat. Mereka mengaku khawatir hasil tangkapan dirampas oleh preman laut, sementara aktivitas tambang timah ilegal disebut berlangsung di kawasan pesisir dan hutan bakau. Dugaan perampasan itu harus ditangani serius, tetapi tetap perlu diselidiki dan dibuktikan oleh aparat; keselamatan nelayan tak semestinya digantungkan pada keberanian menghadapi pelaku sendiri. Pada saat yang sama, berkurangnya hasil tangkapan dan ketergantungan kepada tengkulak mempersempit pilihan ekonomi mereka. Dalam keadaan seperti ini, tambang di pesisir Belitung Timur bukan persoalan terpisah dari kesejahteraan nelayan. Aktivitas yang diduga melanggar dapat menambah ketidakpastian di ruang hidup mereka, sementara biaya melaut sudah tinggi dan bantuan alat belum merata. Pemerintah dan aparat perlu melihat persoalan ini sebagai tekanan yang saling bertumpuk, bukan keluhan-keluhan yang bisa ditangani satu per satu tanpa tindak lanjut.

Sidak harus berujung pada penegakan hukum
Pada Minggu, 8 November 2026, Aliansi Masyarakat Peduli Belitong (AMPB) kembali menemukan kegiatan tambang yang diduga ilegal di Pantai Mirang, Mudong, dan Alfaco, meskipun kepolisian telah dua kali melakukan sidak dan penertiban. Sebelumnya, Kapolres Belitung Timur mengecek Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober, lalu penertiban dilakukan di Pantai Alfaco pada 30 Oktober. Kembalinya aktivitas setelah rangkaian pemeriksaan itu menjadi alasan kuat untuk menguji efektivitas penertiban: peringatan tanpa pengawasan dan konsekuensi hukum berisiko kehilangan daya cegah. AMPB meminta Kapolres AKBP Dr Husni Tamrin tidak berhenti pada peringatan, melainkan mengambil langkah penegakan hukum. Kepolisian perlu segera memeriksa lokasi dan memastikan legalitas kegiatan yang masih berlangsung. Penindakan harus didasarkan pada bukti dan proses hukum, tetapi ketegasan tidak boleh terus ditunda. Tanpa tindak lanjut yang nyata, nelayan tetap menanggung dampak, sementara tambang yang diduga melanggar dapat kembali beroperasi.






