Tata ruang laut menentukan ruang hidup
Tata ruang laut adalah kebijakan yang membagi perairan untuk berbagai kegiatan, dan pilihan zonanya dapat menentukan apakah nelayan tetap leluasa menangkap ikan atau harus berbagi ruang dengan aktivitas lain. Karena itu, penolakan nelayan Belitung Timur terhadap tambang laut bukan sekadar keberatan atas rencana di peta: bagi mereka, keputusan zonasi menyangkut kepastian mata pencaharian. Wacana memasukkan zona pertambangan ke revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memicu protes HNSI Belitung Timur. Organisasi itu menegaskan penolakan terhadap zona tambang di perairan setempat dan menyebut ribuan nelayan serta warga pesisir tetap pada sikap tersebut. Ketua DPC HNSI, M. Noor Masese, memperingatkan bahwa pemaksaan tanpa mendengar warga berisiko memicu konflik sosial. Sikap itu patut menjadi pertimbangan utama: perubahan zonasi tidak semestinya mendahului suara orang yang menggantungkan hidup pada laut.
Perdebatan revisi saat ini menyoroti perairan Batu Beriga di Bangka Tengah dan Batu Perahu di Bangka Selatan, sementara nelayan Beltim menyayangkan daerah mereka seolah tidak ikut diperhitungkan dalam pembahasan. Pengesahan revisi yang semula dijadwalkan ditunda, dengan sidang paripurna diwacanakan bergeser hingga 9 Desember 2026. Penundaan memberi ruang bagi pembuat kebijakan untuk mendengar keberatan warga, bukan sekadar merapikan jadwal pengesahan. Jika penolakan di Belitung Timur tidak memperoleh tempat dalam keputusan, konsekuensinya bukan hanya soal batas wilayah di peta, melainkan juga rasa keadilan bagi masyarakat pesisir.

Bantuan jaring meringankan beban, bukan menggantikan ruang tangkap
Di Tanjung Bakau, PT Timah menyediakan jaring ikan baru bagi Kelompok Usaha Bersama Rezeki Nelayan. Kelompok yang beranggotakan 10 nelayan tradisional itu menerima bantuan setelah banyak alat tangkap, terutama jaring, rusak karena digunakan bertahun-tahun. Ketua kelompok, Darmawan, mengatakan bantuan telah dibagikan kepada seluruh anggota dan meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan alat tangkap. Namun, jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan kelompok. Bantuan seperti ini penting karena peralatan yang layak bisa membantu nelayan menjalankan pekerjaan hariannya, sementara membeli jaring baru sendiri menjadi beban ketika kebutuhan rumah tangga lain juga harus dipenuhi.
Tetapi jaring baru dan akses ke wilayah tangkap adalah dua hal yang berbeda. Peralatan membantu nelayan bekerja; keputusan tata ruang menentukan apakah ruang untuk bekerja itu tetap tersedia. Bantuan perusahaan patut dihargai, tetapi tidak dapat menjadi pengganti pelibatan nelayan dalam menentukan zona laut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dukungan langsung berguna untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebijakan zonasi membawa dampak lebih luas dan jangka panjang terhadap pilihan mata pencaharian. Keduanya perlu dinilai dengan ukuran yang sama: apakah kehidupan nelayan menjadi lebih terjamin.
Reklamasi Laut Rebo memberi contoh arah pemulihan
Pantai Rebo di Sungailiat menawarkan gambaran lain tentang hubungan kegiatan tambang dan kehidupan nelayan. Kawasan yang dahulu menjadi lokasi penambangan timah laut itu kini mulai diarahkan menjadi zona tangkapan ikan. Rumah ikan, rumpon, dan terumbu karang buatan di area reklamasi menarik ikan kembali, menurut Ferdiyansyah, perwakilan nelayan Pangkalpinang. Ia menyebut kawasan tersebut kini menjadi tempat ikan berkumpul dan mendukung kegiatan tangkap nelayan. Manfaat reklamasi Laut Rebo dirasakan langsung oleh nelayan, sementara pemulihan ekosistem pascatambang dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Contoh Rebo tidak membuktikan bahwa setiap kawasan tambang dapat dipulihkan dengan hasil serupa, dan pemulihan tidak otomatis menghapus dampak yang pernah terjadi. Namun, arah kebijakannya jelas berbeda dari menambahkan zona tambang baru ke perairan yang menjadi sandaran nelayan: reklamasi berupaya mengembalikan fungsi laut bagi ikan dan masyarakat. Perbedaan itu layak menjadi pelajaran dalam pembahasan RZWP3K. Jika tata ruang dipakai untuk menjaga akses nelayan dan memulihkan ekosistem, kebijakan dapat membuka peluang nafkah; jika dibuat tanpa persetujuan warga, ia berisiko mempertajam perselisihan.

Keputusan harus berpihak pada keberlanjutan nafkah
Ketiga peristiwa ini memperlihatkan tiga sisi persoalan: penolakan terhadap zona tambang laut di Belitung Timur, bantuan peralatan bagi nelayan tradisional Tanjung Bakau, dan upaya menjadikan bekas tambang Pantai Rebo sebagai ruang tangkap. Ketiganya tidak setara dalam skala maupun dampaknya. Jaring dapat meringankan kebutuhan kelompok, tetapi tidak menentukan akses ke laut. Reklamasi dapat memberi manfaat ketika pemulihan menghidupkan kembali habitat ikan, sementara perubahan zonasi dapat mengancam mata pencaharian bila suara nelayan diabaikan. Karena itu, penilaian kebijakan tidak cukup berhenti pada janji manfaat ekonomi; dampaknya pada ruang kerja dan keberlanjutan ekosistem juga harus diperhitungkan.
Menjelang pembahasan lanjutan revisi RZWP3K yang dijadwalkan bergeser hingga 9 Desember 2026, pemerintah daerah dan DPRD perlu membuka ruang dengar yang bermakna bagi nelayan Belitung Timur. Penolakan mereka harus dibahas sebagai kepentingan hidup, bukan hambatan administratif. Pengalaman reklamasi Laut Rebo menunjukkan bahwa perairan bekas tambang dapat diarahkan kembali untuk mendukung tangkapan, sedangkan bantuan jaring menegaskan kebutuhan nelayan akan dukungan praktis. Kesimpulannya, tata ruang laut yang baik bukan sekadar menetapkan kegiatan yang boleh berlangsung, melainkan memastikan masyarakat pesisir tetap memiliki masa depan di laut.






