Sekolah Rakyat sebagai Infrastruktur Pendidikan Inklusif: Apa Taruhannya?
Sekolah Rakyat adalah jaringan satuan pendidikan rintisan yang dirancang sebagai infrastruktur pendidikan inklusif, menampung hingga ribuan siswa dari berbagai jenjang dan latar sosial, terutama anak-anak yang putus sekolah, tak pernah mengenyam pendidikan formal, atau menghabiskan jam belajarnya di jalanan, dengan tujuan mengembalikan hak belajar yang setara sekaligus memberi dukungan asrama, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembinaan karakter agar mereka mampu membangun cita-cita besar. Jika melihat kunjungan Sekretaris Kabinet ke Sekolah Rakyat Rintisan di PPI Curug, garis besarnya jelas: negara sedang membangun sistem baru, bukan sekadar menambah kelas. Tinjauan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 menunjukkan fokus pada Sekolah Rakyat kesiapan, mulai dari ruang belajar, asrama, sampai pola pembinaan. Ini layak diapresiasi, tetapi juga harus dipandang kritis: infrastruktur pendidikan inklusif yang ambisius hanya akan berarti jika eksekusi operasionalnya konsisten, bukan projektif dan seremonial semata.
MPLS Sekolah Rakyat di Curug: Uji Nyata Kesiapan Operasional
Tinjauan MPLS Sekolah Rakyat di PPI Curug adalah momen krusial yang memindahkan wacana dari meja rapat ke ruang kelas. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berkeliling menilai kesiapan operasional: kelas, fasilitas belajar-mengajar, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang akan menjadi bagian kehidupan harian siswa. Rombongan bersama Menteri Sosial dan kepala daerah juga melihat langsung calon siswa, banyak di antaranya pernah putus sekolah atau bekerja di jalanan. Menurut Teddy, sekitar 43 ribu anak sudah menikmati pendidikan melalui 165 Sekolah Rakyat yang terbentuk pada 2025, dan tahun ini pemerintah menargetkan ekspansi 100 unit sekolah baru sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo agar “seluruh anak-anak dapat bersekolah”. Pernyataan itu penting, namun MPLS seharusnya tidak berhenti menjadi ajang foto bersama; ia mesti menjadi stress test atas kurikulum, sistem pembinaan, dan kesiapan guru menghadapi anak dengan latar traumatik dan kesenjangan belajar yang lebar.
Ekspansi 100 Unit Sekolah: Ambisi Besar, Resiko Lebar
Target penambahan 100 unit Sekolah Rakyat tahun ini adalah lompatan besar yang mengubah program ini dari sekadar pilot menjadi salah satu tulang punggung akses pendidikan inklusif. Setiap unit dirancang untuk menampung hingga 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan asrama, perlengkapan sekolah, makanan, dan layanan kesehatan. Skala seperti ini bukan bermain-main: salah desain akan berdampak langsung pada puluhan ribu anak. Secara politis, ekspansi 100 unit sekolah menegaskan bahwa pendidikan untuk anak jalanan, pengamen, dan keluarga miskin bukan lagi proyek pinggiran. Namun dari sisi kebijakan, pertanyaan yang lebih tajam perlu diajukan: bagaimana kualitas guru akan dijaga di tengah ekspansi cepat? Apa standar minimal yang harus dipenuhi sebelum sebuah unit dinyatakan siap menerima 2.000 siswa? Tanpa jawaban operasional yang jelas, istilah Sekolah Rakyat kesiapan hanya menjadi slogan yang menenangkan, bukan indikator mutu yang dapat diukur.
Koordinasi Lintas OPD: Fondasi Administratif yang Tak Boleh Longgar
Kunjungan gabungan Sekretaris Kabinet, Menteri Sosial, gubernur, dan bupati menunjukkan bahwa program ini berdiri di atas koordinasi lintas OPD yang kompleks. Kementerian Sosial menggarisbawahi mandat Presiden untuk memperluas sekolah rintisan Sekolah Rakyat di Jakarta dan sekitarnya, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan dan memastikan pembinaan berjalan. Bupati Tangerang secara eksplisit menyebut bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di atas kertas, konfigurasi ini ideal: pusat menjamin anggaran dan desain program, daerah mengurus izin, lahan, dan operasional harian. Tetapi pengalaman banyak kebijakan lain menunjukkan bahwa titik rawan sering berada di level administratif: kejelasan data sasaran, mekanisme seleksi siswa, hingga tata kelola asrama dan layanan kesehatan. Jika koordinasi hanya diperkuat menjelang kunjungan pejabat, bukan menjelang penerimaan siswa pertama, infrastruktur pendidikan inklusif yang dijanjikan akan keropos di sisi yang paling tak terlihat: manajemen keseharian.
Curug dan Tangerang sebagai Pilot: Laboratorium Kebijakan yang Harus Jujur
Penempatan Sekolah Rakyat Rintisan di Curug, Kabupaten Tangerang, menjadikannya laboratorium kebijakan yang tidak boleh disterilkan dari kritik. Di sini, model sekolah terintegrasi yang menyasar anak jalanan dan keluarga kurang mampu diuji: apakah benar mereka merasa aman untuk belajar, apakah MPLS membantu adaptasi, dan apakah layanan asrama mampu menangani kerentanan sosial dan psikologis mereka. Pemerintah daerah Banten menyambut baik program ini, menyebutnya sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, sekaligus penyangga bagi wilayah metropolitan. Itu nada optimistis yang wajar. Namun sebagai pilot, Curug dan Tangerang harus memberi masukan yang jujur sebelum ekspansi meluas: berapa banyak anak yang kembali ke jalanan? Seberapa efektif pembinaan adab dan karakter? Masukan semacam ini akan menentukan apakah ekspansi 100 unit sekolah menjadi penguatan infrastruktur pendidikan inklusif, atau sekadar perluasan gedung yang belum siap menanggung beban harapan.
