Sekolah Rakyat Terintegrasi: Terobosan akses pendidikan lokal, bukan sekadar sekolah alternatif
Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah model pendidikan berasrama yang menyasar anak dari keluarga prasejahtera dan siswa putus sekolah, dengan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu sistem terpadu untuk memperluas akses pendidikan lokal yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik melalui pola pengasuhan intensif, pendampingan psikologis, dan integrasi dengan data pendidikan formal. Dari sudut pandang kebijakan, kehadiran program ini harus dibaca sebagai langkah korektif atas kegagalan sistem reguler menjangkau anak di desil terbawah. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan, melainkan apakah pemerintah berani menjaga konsistensi dukungan infrastruktur dan sosialisasi agar program ini tidak berhenti sebagai proyek unggulan sesaat.
Banyuwangi: Gedung permanen megah, simbol keseriusan negara terhadap pendidikan rakyat
Perpindahan murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyuwangi ke gedung permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, adalah sinyal kuat bahwa program ini tidak lagi diposisikan sebagai eksperimen sementara. Sebanyak 123 murid lintas jenjang SD, SMP, dan SMA boyongan dari gedung sementara di Licin, disusul 62 murid lain dari BPVP Muncar yang direncanakan menyusul pindah sehingga seluruh murid menempati gedung baru di akhir Agustus. Gedung megah dengan fasilitas modern dan asrama lengkap menunjukkan bahwa negara berani berinvestasi pada pendidikan anak dari keluarga yang kerap diabaikan. Kutipan penting yang menegaskan skala komitmen ini: “Pada tahun ajaran baru ini, SRT 1 Banyuwangi mendapatkan 262 murid baru,” ujar Kepala Sekolah Winarno. Ini bukan angka kecil; ini bukti animo sekaligus kepercayaan masyarakat ketika infrastrukturnya hadir secara nyata.
Banjarbaru: Kuota SMA belum penuh, masalah ada di sosialisasi dan penjangkauan
Berbeda dengan Banyuwangi yang bergulat dengan ekspansi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru justru menghadapi tantangan pemenuhan kuota SMA. Dari kuota 90 siswa yang ditetapkan Kementerian Sosial, baru 72 yang terdata sehingga masih ada kekurangan 18 kursi. Fakta ini mengungkap masalah klasik: akses pendidikan lokal bukan hanya soal tersedianya gedung, tetapi tentang apakah informasi sampai ke sudut kota dan pelosok. Kepala Sentra Budi Luhur menegaskan, penjangkauan calon siswa terus dilakukan, khususnya mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan apa pun. Wali kota setempat bahkan harus menggerakkan camat dan lurah agar aktif menyosialisasikan keberadaan sekolah dan mencari anak sesuai kriteria penerimaan. Ini menunjukkan bahwa desain kebijakan sudah cukup progresif, namun eksekusi di level akar rumput masih bergantung pada seberapa agresif birokrasi lokal turun ke lapangan.
Program SRMP Kota Malang: Merangkul siswa putus sekolah dan melatih kemandirian
Program Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Kota Malang menambah lapisan penting dalam peta Sekolah Rakyat Terintegrasi: fokus eksplisit pada siswa putus sekolah dan keluarga desil 1–2 dengan format boarding school. Saat ini SRMP membina 89 siswa, terdiri dari 50 perempuan dan 39 laki-laki, seluruhnya warga prasejahtera kota tersebut. Program satu minggu intensif diarahkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian, namun transisi ke kehidupan asrama memunculkan dinamika: sekitar 80 siswa sempat mengundurkan diri karena belum siap hidup mandiri jauh dari orang tua. Respon penyelenggara patut diapresiasi: pendampingan psikologis diberikan kepada siswa dan orang tua, sebagian berhasil diyakinkan untuk kembali melanjutkan program. Di sisi lain, gedung permanen belum terwujud karena masih menunggu pemenuhan persyaratan PUPR, dan pencatatan di Dapodik harus diatur melalui koordinasi intensif dengan dinas pendidikan. Ini mengingatkan bahwa penguatan kemandirian siswa tidak bisa dilepaskan dari stabilitas kelembagaan sekolahnya.
Kesimpulan: Terobosan penting, tapi masa depan Sekolah Rakyat Terintegrasi bergantung pada konsistensi politik
Rangkaian perkembangan di Banyuwangi, Banjarbaru, dan Malang menyusun satu narasi besar: Sekolah Rakyat Terintegrasi dan program SRMP adalah terobosan nyata untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak yang selama ini tertinggal. Gedung permanen megah di Banyuwangi menepis anggapan bahwa sekolah untuk warga miskin layak ditempatkan di fasilitas seadanya. Di Banjarbaru, kekosongan 18 kursi SMA menunjukkan bahwa tanpa sosialisasi agresif dan penjangkauan aktif oleh camat serta lurah, akses pendidikan lokal tetap meninggalkan celah. Sementara di Malang, keberanian menyasar siswa putus sekolah sekaligus melatih kemandirian memperlihatkan wajah baru kebijakan sosial dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, arah kebijakan sudah di jalur yang tepat. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa komitmen politik, anggaran, dan kerja birokrasi akar rumput berjalan seirama agar Sekolah Rakyat Terintegrasi tidak berhenti sebagai program bagus di atas kertas, tetapi menjadi gerbang yang benar-benar terbuka bagi setiap anak yang tertinggal.
