Sekolah Rakyat: Fase Baru Pendidikan Gratis dan Terarah
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang memanfaatkan gedung rintisan dan bangunan permanen untuk menampung anak putus sekolah dan yang tidak tertampung di sekolah negeri, melalui ekspansi sekolah nasional bertahap yang menargetkan jangkauan di setiap kabupaten/kota dengan kapasitas ribuan siswa. Pada akhir Agustus, pemerintah menargetkan sekitar 50 hingga 100 unit Sekolah Rakyat baru mulai beroperasi di berbagai wilayah, menjadikannya salah satu lompatan paling agresif dalam jadwal operasional sekolah alternatif bagi kelompok paling rentan. Ini bukan sekadar penambahan bangunan, tetapi pernyataan politik: negara memilih menjemput anak yang tersisih dari sistem formal, bukan menunggu mereka kembali sendiri.
Akhir Agustus: 100 Sekolah Rakyat Baru dan Logika Rintisan
Target pengoperasian 100 Sekolah Rakyat baru pada akhir Agustus adalah ujian kedisiplinan negara terhadap jadwal operasional sekolah yang ketat. Pada titik ini, lebih dari 43.000 anak jalanan dan anak yang tidak sekolah sudah kembali belajar melalui program ini. Kalimat kuncinya tegas: “mulai aktif itu akhir Agustus, setelah 17-an, di hampir ya 50 sampai 100 sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia”. Strategi rintisan—memakai gedung besar yang lama terabaikan lalu direnovasi menjadi Sekolah Rakyat baru—adalah kompromi cerdas antara kebutuhan cepat dan kesiapan infrastruktur. Namun, kompromi ini juga menuntut konsistensi: ketika kelas sudah berjalan sebelum gedung permanen selesai, pengelolaan kualitas pembelajaran dan asrama tidak boleh diserahkan pada logika asal jalan.
Dairi dan Sumatra Utara: Infrastruktur Menyusul, Bukan Sekadar Janji
Kasus Sekolah Rakyat Dairi memperlihatkan bagaimana ekspansi sekolah nasional ini berdiri di atas detail teknis yang padat, bukan sekadar slogan. Lahan seluas sekitar lima hektare di eks Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Sitinjo telah ditinjau dan dinilai siap untuk pembangunan. Jadwalnya jelas: tender ditargetkan mulai September, kontrak Oktober, dan kegiatan belajar mengajar sudah harus berjalan pada Juli 2027. Di atas kertas, ini tampak rapi. Namun, bergantungnya proyek pada penyelesaian master plan, AMDAL, dan ANDALALIN hingga 2026 menunjukkan satu hal: jika dokumen perencanaan tersendat, maka narasi “pendidikan gratis” bisa berubah menjadi deretan gedung mangkrak. Peninjauan beruntun ke Toba, Simalungun, dan Asahan menandakan ambisi skala besar, tapi juga memperbesar risiko jika tata kelola proyek tidak dijaga.
Dari 43.000 ke 150.000 Siswa: Skala Ambisi dan Batas Kapasitas
Program Sekolah Rakyat tidak disusun sebagai proyek kecil: pemerintah menargetkan lonjakan peserta dari lebih 43.000 siswa menjadi lebih dari 150.000 pada tahun berikutnya, dengan syarat gedung permanen selesai di setiap daerah. Target jangka panjangnya lebih berani lagi: minimal satu gedung permanen di setiap kabupaten/kota dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa. Ini adalah desain untuk mengurangi angka putus sekolah keluarga prasejahtera, digagas langsung oleh Presiden dan dipimpin Kementerian Sosial. Di tingkat warga, dampaknya sangat konkret: anak-anak yang tadinya hidup di jalan atau tersisih dari sekolah kembali mendapat pendidikan, penginapan, makan, layanan kesehatan, dan perlengkapan belajar di satu paket layanan. Pertanyaannya: apakah struktur pendamping sosial, guru, dan tenaga kesehatan siap tumbuh secepat angka kapasitas bangunan?
Kesimpulan: Ekspansi Bertahap atau Janji Terburu-buru?
Ekspansi bertahap Sekolah Rakyat—dari sekolah rintisan hingga gedung permanen—menunjukkan komitmen nyata negara memperluas akses pendidikan di berbagai daerah. Di satu sisi, keberanian menargetkan 100 Sekolah Rakyat baru dan kapasitas 2.000 siswa per kabupaten/kota patut diapresiasi sebagai koreksi terhadap sistem yang selama ini membiarkan anak paling miskin tercecer. Di sisi lain, ambisi tanpa disiplin jadwal operasional sekolah, pengawasan kualitas, dan partisipasi warga bisa melahirkan kesenjangan baru: sekolah gratis di atas infrastruktur dan manajemen yang rapuh. Intinya, Sekolah Rakyat baru bukan hanya proyek bangunan; ini ujian apakah negara sanggup memegang janji bahwa tidak ada anak yang terlalu miskin atau terlalu jauh untuk mendapatkan bangku sekolah yang layak.
