Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Penyadapan Presiden Disebut Makar, Pakar Soroti Bukti Hukum

Penyadapan Presiden Disebut Makar, Pakar Soroti Bukti Hukum
Minat|Keamanan Pintar

Dugaan penyadapan dan batas tuduhan makar

Penyadapan Presiden adalah dugaan pemantauan komunikasi kepala negara yang dilakukan tanpa prosedur atau dasar hukum yang semestinya, dan dalam perkara ini penilaian politik tentang makar belum dengan sendirinya menjadi kesimpulan pidana. Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penyidik menduga nomor telepon target dimasukkan ke sistem LIMS tanpa terkait proses penegakan hukum; penyadapan disebut berlangsung selama kurang lebih satu tahun, pada 2025 hingga 2026. Pengumuman itu menjadi pemicu polemik dan tuduhan makar dari sejumlah pihak di lingkungan pemerintah. Keseriusan dugaan penyalahgunaan wewenang patut ditelusuri, tetapi menyamakan tindakan penyadapan dengan makar sebelum unsur pidananya diuji berisiko mengubah istilah hukum menjadi senjata politik.

Penyadapan Presiden Disebut Makar, Pakar Soroti Bukti Hukum

Pejabat dan pengamat mengambil posisi tegas

Pengamat politik Pangi Syarwi menilai dugaan penyadapan terhadap Prabowo bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan tindakan makar. Penilaian itu ia sampaikan setelah Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka; ia juga melontarkan kritik politik terhadap kelompok yang disebutnya “Geng Solo”. Kepala BIN Muhammad Herindra mengambil posisi serupa. Saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 6 November 2026, ia mengatakan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh merupakan tindakan ilegal yang mengarah pada makar. Nada tegas kedua pernyataan itu menunjukkan mengapa perkara ini dipandang serius, terlebih laporan polisi menyebut sasaran tidak hanya presiden, tetapi juga sejumlah tokoh. Namun, kesamaan penilaian para pejabat dan pengamat tidak menggantikan pembuktian. Pernyataan publik sebaiknya tidak mendahului hasil penyidikan atau memberi kesan bahwa kesimpulan pidana sudah ditetapkan.

Penyadapan Presiden Disebut Makar, Pakar Soroti Bukti Hukum

Mens rea harus dibuktikan, bukan diasumsikan

Pakar hukum mengingatkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur makar. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riwanto menegaskan penetapan tindak pidana merupakan ranah aparat penegak hukum—penyidik dan jaksa—serta hakim melalui proses peradilan. Karena itu, pejabat Istana tidak berwenang menetapkan seseorang melakukan makar. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyoroti pentingnya mens rea: penyidik harus membuktikan niat jahat di balik tindakan penyadapan sebelum menentukan penerapan pasal pidana. Inilah batas yang perlu dijaga dalam pembuktian unsur makar. Bukti bahwa suatu tindakan terjadi, termasuk dugaan penggunaan sistem tanpa prosedur, belum otomatis menjawab tujuan pelakunya. Menyimpulkan makar lebih dahulu dapat mendorong pasal diterapkan berdasarkan kecurigaan, bukan rangkaian bukti dan unsur hukum yang harus diuji.

Penyidikan harus menjawab pertanyaan hukum

Peluang penerapan pasal makar tetap perlu dinilai berdasarkan bukti, bukan ditutup ataupun dipastikan lewat pernyataan politik. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Aan Asphianto menyebut penerapan pasal itu mungkin apabila penyidik berhasil membuktikan motif penyanderaan politik. Artinya, penyidikan perlu menerangkan bukan hanya bagaimana penyadapan diduga dilakukan, tetapi juga apa yang hendak dicapai dan apakah tujuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Bareskrim telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut seluruh fakta hukum dalam perkara ini. Langkah berikutnya semestinya berpusat pada pemeriksaan bukti dan pengujian niat, dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, dugaan penyadapan Presiden layak diselidiki secara serius, tetapi sebutan makar hanya sah sebagai kesimpulan hukum setelah unsur dan mens rea terbukti melalui proses yang berwenang.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!