Kecaman moral bukan putusan hukum
Penyadapan Presiden adalah tindakan memantau komunikasi atau aktivitas kepala negara secara tersembunyi, dan penilaiannya bergantung pada kewenangan hukum serta bukti mengenai cara dan tujuan pelaksanaannya. MUI pada Rabu, 4 November, menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. MUI menyebut penyadapan tanpa kewenangan sah sebagai pelanggaran hukum dan, dalam pandangan Islam, tajassus—mengintai privasi yang dilarang dalam QS. Al-Hujurat ayat 12. Kecaman itu penting: privasi dan kehormatan tidak boleh diperlakukan sebagai sasaran tanpa batas. Namun, menyebut suatu tindakan tercela secara moral tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang melakukannya, apa motifnya, atau siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Publik perlu menjaga garis pemisah tersebut.
Jangan mendahului keterangan resmi
Peringatan pakar hukum tata negara Feri Amsari patut menjadi pegangan di tengah derasnya dugaan: publik sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa ada tindak pidana kepala negara sebagai alasan penyadapan sebelum pihak berwenang memberi keterangan resmi. Feri menyebut setidaknya dua kemungkinan yang perlu diperiksa—dugaan tindak pidana oleh kepala negara atau motif keamanan—dan menegaskan bahwa keduanya harus diuji dengan bukti serta peristiwa konkret. Menyebut kemungkinan bukanlah menetapkan fakta. Tanpa itu, spekulasi dapat berubah menjadi tuduhan yang merusak reputasi dan memperkeruh kepercayaan terhadap lembaga negara. Kewaspadaan juga tidak berarti menutup ruang kritik atau menolak pertanyaan publik. Justru, penyampaian informasi resmi yang jelas diperlukan agar masyarakat bisa membedakan hal yang telah terverifikasi dari dugaan yang masih diperiksa.
Penyelidikan harus menjawab motif dan tanggung jawab
Perkara ini menuntut penyelidikan penyadapan yang bertumpu pada bukti, bukan tekanan untuk segera memilih satu cerita. MUI mengapresiasi langkah Mabes Polri yang, menurut pernyataannya, telah menetapkan tersangka dan melakukan pembenahan internal secara transparan. Pada saat yang sama, MUI mendesak penegak hukum mengungkap motif utama dan menelusuri perkara hingga ke akar-akarnya. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses, bukan pengganti penjelasan lengkap mengenai peristiwa, dasar tindakan, dan pihak yang bertanggung jawab. Penyidikan perlu menguji siapa yang memberi perintah, apa dasar kewenangannya, dan apakah prosedur dipatuhi—tanpa menganggap jawabannya telah diketahui sebelum ada bukti. Transparansi bukan tuntutan untuk membuka informasi yang bisa mengganggu pemeriksaan, melainkan kewajiban menyampaikan perkembangan dan dasar kesimpulan secara bertanggung jawab.
Kesimpulan: tenang, kritis, dan menunggu bukti
Dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar kepala negara dan berbagai elemen masyarakat berisiko memicu prasangka serta mengusik stabilitas jika tidak diungkap secara transparan. Karena itu, respons terbaik bukan mengulang tuduhan atau buru-buru membenarkan tindakan, melainkan menuntut penyelidikan yang cermat dan komunikasi resmi dari pihak berwenang. MUI mengimbau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan penanganan perkara kepada proses hukum yang berjalan. Sikap itu selaras dengan prinsip dasar keadilan: kecaman moral terhadap penyadapan tanpa wewenang dapat disampaikan tegas, tetapi penetapan fakta dan tanggung jawab hukum harus mengikuti pembuktian. Kesimpulannya, publik berhak meminta perkara ini dibongkar sampai tuntas—seraya menahan diri dari vonis sebelum bukti dan keterangan resmi tersedia.
