Pete-Pete Laut: Eksperimen Transportasi Antarpulau yang Mulai Menemukan Bentuk
Pete-Pete Laut Makassar adalah layanan transportasi antarpulau berbasis kapal kayu yang disiapkan pemerintah kota untuk menghubungkan wilayah pesisir dengan pulau-pulau berpenghuni, terutama sebagai moda bagi pegawai layanan publik dan warga yang membutuhkan perjalanan laut terjadwal dalam skala lokal. Tiga bulan lebih setelah soft launching, layanan ini masih beroperasi dan fokus pada mobilitas antarpulau, meski sempat berhenti sekitar tiga pekan karena kerusakan baling-baling atau “kepala babi”. Armada kini kembali berlayar dan setiap Senin pagi dipadati tenaga kesehatan, guru, serta pegawai kecamatan dan kelurahan yang bekerja di kawasan kepulauan. Fakta bahwa pengguna umum belum dominan menunjukkan satu hal: konsepnya tepat, tetapi desain layanan belum sepenuhnya menjawab ritme hidup masyarakat pulau.
Mesin Sempat Rusak, Jadwal Tetap Kaku: Tantangan Nyata di Tiga Bulan Pertama
Operasional Pete-Pete Laut secara umum berjalan, namun tiga bulan pertama adalah fase uji daya tahan—baik mesin maupun manajemen layanan. Kerusakan pada bagian baling-baling membuat armada berhenti sekitar tiga minggu sebelum kembali beroperasi, mengingatkan bahwa transportasi laut publik butuh standar pemeliharaan lebih serius daripada sekadar menyalin pola angkutan darat. Di sisi permintaan, pola kebutuhan warga kepulauan berbenturan dengan jadwal tetap yang diterapkan. Mereka menginginkan moda yang siap setiap saat, seperti angkutan mondar-mandir, sementara kapal kayu bergerak lebih lambat dan jumlah penumpang tidak selalu memadai untuk frekuensi tinggi. Di sini terlihat masalah desain layanan: pemerintah terlalu menekankan jadwal, sementara realitas di laut menuntut fleksibilitas dan adaptasi terhadap gelombang permintaan yang tidak stabil.
Rute Lanjukang ke Lumu-Lumu: Saatnya Mengikuti Penduduk, Bukan Peta
Secara konsep, rute awal Pete-Pete Laut dirancang hingga Pulau Lanjukang. Dalam praktik, armada lebih banyak berhenti di Pulau Lumu-Lumu karena minimnya peminat ke Lanjukang. Keputusan ini masuk akal secara operasional, tetapi menunjukkan kelemahan awal: rute seolah disusun dari atas ke bawah, bukan dari kebutuhan harian warga pulau. Pengguna dominan saat ini adalah pegawai yang bekerja di kepulauan dan bukan warga umum. Artinya, rute perlu menyesuaikan arus aktivitas, bukan sekadar menandai titik di peta. Pemerintah mulai mengevaluasi layanan transportasi ini dengan mempertimbangkan perubahan rute dan penambahan titik layanan ke wilayah berpenduduk padat seperti Barrang Caddi, Kodingareng, dan Barrang Lompo. Langkah ini tepat, tetapi terlambat jika tidak dibarengi survei lapangan yang kuat dan dialog terbuka dengan komunitas pulau sebagai pengguna utama.
Evaluasi Layanan: Antara Uji Coba Rute dan Sosialisasi yang Masih Setengah Hati
Dinas Perhubungan Makassar kini melakukan evaluasi layanan transportasi Pete-Pete Laut untuk menyesuaikan pola operasional dengan aktivitas warga. Uji coba ke Barrang Caddi telah disiapkan, tetapi percobaan awal tidak diisi penumpang—indikasi bahwa informasi belum sampai atau jadwal belum menyentuh kebutuhan riil. Pemerintah memang melakukan sosialisasi melalui masjid di wilayah kepulauan dan menyampaikan jadwal di dermaga Barrang Lompo, namun pendekatan ini terasa masih minimal jika targetnya mengubah kebiasaan perjalanan laut masyarakat. Evaluasi rute dan pola operasi semestinya tidak berhenti di angka penumpang, tetapi masuk ke pertanyaan lebih tajam: kapan warga butuh kapal, untuk keperluan apa, dan seberapa sering? Tanpa data seperti ini, evaluasi layanan transportasi cenderung hanya merapikan jadwal di atas kertas, bukan menata ekosistem mobilitas laut lokal.
Anggaran BBM Transportasi: Titik Lemah yang Bisa Menggagalkan Perluasan Rute
Di balik wacana perluasan rute pelayaran, ada satu titik lemah yang jika diabaikan akan menggagalkan seluruh ide: anggaran BBM transportasi. Pemerintah kota mengusulkan tambahan biaya BBM dalam APBD Perubahan karena kenaikan harga Solar Dex yang sempat menyentuh sekitar Rp26 ribu per liter, sementara armada wajib memakai BBM nonsubsidi. Tanpa penambahan anggaran, setiap tambahan rute ke Barrang Caddi atau Kodingareng hanyalah janji di ruang rapat. Di sisi lain, menahan jadwal agar tidak terlalu sering karena penumpang belum banyak adalah pendekatan berhati-hati, tetapi berisiko membuat layanan tidak pernah matang: minim perjalanan berarti minim kebiasaan baru. Kesimpulannya, jika Pete-Pete Laut Makassar ingin menjadi tulang punggung transportasi antarpulau, pemerintah harus berani menggabungkan tiga hal sekaligus: subsidi BBM yang realistis, rute yang mengikuti kepadatan penduduk, dan pola operasi yang lentur terhadap kebutuhan warga, bukan sekadar nyaman di neraca anggaran.
