Penyaluran besar, ukuran dampak yang lebih penting
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema pembiayaan pemerintah yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh modal produktif untuk meningkatkan kapasitas, memperluas usaha, dan berkembang menuju pembiayaan komersial. Hingga 26 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp262,4 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur. Angka ini menandai jangkauan pembiayaan yang besar, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa usaha penerima telah tumbuh sehat. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan capaian tersebut dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah di Bali pada 29 Oktober. Ia menegaskan, KUR untuk UMKM seharusnya dinilai bukan hanya dari nilai kredit, melainkan dari dampaknya terhadap produktivitas, perluasan usaha, dan lapangan kerja. Itulah ukuran yang perlu menyertai setiap laporan penyaluran.
Debitur baru dan peluang naik kelas
Dari lebih dari 4 juta penerima, sekitar 1,62 juta merupakan debitur baru—setara 118 persen dari target—sementara sekitar 706 ribu debitur telah dinyatakan naik kelas, atau 64 persen dari target. Dua angka ini memberi gambaran yang berbeda: jangkauan kepada peminjam baru telah melampaui sasaran, sedangkan capaian graduasi masih menyisakan pekerjaan. KUR dapat menjadi jembatan penting bagi pelaku usaha yang belum mudah mengakses pembiayaan formal, tetapi pinjaman saja tidak menjamin usaha siap berkembang. Penyerahan KUR Mikro senilai Rp100.000.000 kepada Ni Nyoman Sutri, pelaku usaha perdagangan makanan di Bali, memperlihatkan bagaimana pembiayaan dapat menjangkau usaha konkret. Tantangan kebijakannya ialah memastikan modal tersebut dipakai untuk memperkuat usaha, bukan sekadar menambah jumlah penyaluran.
Target 2029 menuntut akses yang lebih luas
Capaian KUR perlu dibaca bersama kesenjangan akses pembiayaan yang masih besar. Hingga Juni 2026, porsi kredit UMKM hanya sekitar 16,7 persen dari total kredit perbankan, sedangkan pemerintah menargetkan kenaikan menjadi 25 persen pada 2029 dalam RPJMN 2025–2029. Target itu penting, tetapi tidak cukup dicapai dengan mendorong bank menyalurkan kredit lebih banyak. Sebagian pelaku usaha masih terkendala pencatatan keuangan, legalitas, dan literasi finansial; pemberi pinjaman pun kesulitan memperoleh data yang memadai untuk menilai kelayakan usaha. Akibatnya, akses modal usaha dapat tertahan bahkan ketika program pembiayaan tersedia. KUR akan lebih efektif bila pembukaan akses disertai bantuan praktis agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan dan mengelola pinjaman secara bertanggung jawab.
KUR perlu menjadi jembatan, bukan tujuan akhir
Pemerintah menyusun pembiayaan berjenjang: usaha dapat memulai dari pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar dan UMi, berlanjut ke KUR, lalu menuju pembiayaan komersial secara mandiri. Kementerian UMKM juga mengintegrasikan layanan legalitas, sertifikasi, peningkatan kapasitas, digitalisasi, pembiayaan, dan akses pasar melalui SAPA UMKM. Arah ini tepat karena hambatan UMKM bukan hanya kekurangan dana; kemampuan mencatat transaksi, memenuhi legalitas, dan menemukan pasar ikut menentukan apakah pinjaman menghasilkan pertumbuhan. Namun, keberhasilan ekosistem itu harus terlihat dalam usaha yang makin produktif dan mampu naik kelas, bukan semata-mata angka kredit yang tersalurkan. Kesimpulannya, realisasi Rp262,4 triliun adalah capaian penting, tetapi tolok ukur sesungguhnya ialah apakah lebih banyak UMKM memperoleh akses yang berkelanjutan dan akhirnya mampu berdiri tanpa bergantung pada kredit bersubsidi.
