Zero Anak Tidak Sekolah: Bukan Slogan, Tapi Kontrak Sosial
Gerakan Zero Anak Tidak Sekolah adalah komitmen bersama komunitas dan pemerintah lokal untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, mendapatkan akses pendidikan anak usia dini yang terjangkau, berkelanjutan, dan berkualitas sebagai fondasi kesetaraan kesempatan hidup di masa depan.
Di Depok, Ketua Bunda PAUD Kota, Siti Barkah Hasanah atau Cing Ikah, terang-terangan mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan. Ajakan ini tidak berhenti di level seremoni, tetapi ditujukan langsung ke struktur wilayah—dari kecamatan, kelurahan, sampai pengurus RW. Sikap ini penting: zero anak tidak sekolah tidak bisa dilimpahkan hanya kepada dinas pendidikan, melainkan menjadi kontrak sosial satu kota. Ketika Cing Ikah menegaskan bahwa anak harus masuk PAUD minimal satu tahun sebelum jenjang berikutnya, ia sedang memindahkan standar wajib belajar dari sekadar pendidikan dasar ke pendidikan anak usia dini. Ini pergeseran paradigma yang berani, dan kota lain sebenarnya kehabisan alasan untuk menunda.
Kepemimpinan Bunda PAUD: Aktivis Komunitas di Dalam Sistem
Gerakan edukasi komunitas lokal menemukan figur sentralnya pada sosok Bunda PAUD. Di Depok, Cing Ikah menggunakan posisinya bukan sebagai simbol, tetapi sebagai motor penggerak yang menembus batas birokrasi. Ia meminta camat, lurah, hingga pengurus RW aktif memantau kondisi pendidikan anak di wilayah masing-masing dan bergerak mencari solusi bila masih ada anak yang tidak sekolah. Kalimat pesannya lugas: anak di kota itu harus sekolah, tanpa pengecualian.
Di Jakarta Selatan, Bunda PAUD setempat, Azizah Syafrin, mengambil jalur berbeda namun saling menguatkan: menanamkan kepedulian lingkungan lewat kegiatan jalan sehat dan edukasi pemilahan sampah bagi 50 murid PAUD dari 10 kecamatan. Ia menegaskan bahwa pemilahan sampah sejak usia dini adalah bagian dari pendidikan paling dasar, bukan materi tambahan. Dua contoh ini menunjukkan bahwa Bunda PAUD bisa dan seharusnya berperan sebagai aktivis komunitas di dalam sistem, yang menggerakkan kesadaran pendidikan lintas isu—bukan sekadar hadir di spanduk acara.
Akses PAUD Terjangkau Harus Disambung dengan Program Holistik
Akses PAUD terjangkau adalah pintu masuk, tetapi kota yang visioner tidak berhenti di subsidi. Di Depok, Wali Kota merintis program PAUD gratis di 22 sekolah bagi masyarakat yang membutuhkan, serta SMP gratis di 52 sekolah. Ini langkah konkret membuka pintu bagi keluarga kurang mampu, terutama di kawasan perkotaan padat. Namun, peluang ini baru berarti bila disambung dengan program holistik yang menyentuh kesehatan, lingkungan, dan karakter anak.
Contoh awal terlihat di Jakarta Selatan: kegiatan jalan sehat, senam, dan edukasi pemilahan sampah bagi murid PAUD dirancang untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Harapannya, anak mempraktikkan kebiasaan memilah sampah di rumah dan mengajak orang tua mereka ikut berubah. Inilah inti program holistik: pendidikan anak usia dini tidak hanya tentang calistung, tetapi membangun kebiasaan hidup sehat, peduli lingkungan, dan berkarakter. Sayangnya, sejauh ini banyak kota masih memandang program semacam ini sebagai “event” tahunan, bukan kurikulum hidup sehari-hari.
Edukasi Sosial Sejak PAUD: Lingkungan dan Keluarga sebagai Ruang Kelas
Edukasi sosial seperti pemilahan sampah dan perilaku hidup bersih seharusnya sudah melekat di PAUD, bukan menunggu anak duduk di bangku sekolah dasar. Di Jakarta Selatan, 50 murid PAUD mengikuti jalan sehat dan edukasi pemilahan sampah di kantor wali kota; mereka dikenalkan perbedaan sampah organik dan anorganik dan bagaimana hal ini mendukung pelestarian lingkungan. Fakta bahwa anak-anak ini sudah punya pemahaman awal membuktikan satu hal: jika materi sosial diberikan dengan cara menyenangkan, anak tidak hanya paham, tetapi bangga mempraktikkannya.
Lebih menarik lagi, program ini sengaja mendorong anak menjadi agen perubahan di rumah. Azizah berharap mereka mempraktikkan pemilahan sampah dan mengajak orang tua ikut memilah. Guru-guru PAUD pun melihat kegiatan ini sebagai penguat materi lingkungan yang sudah diajarkan sebelumnya dan berharap kegiatan serupa dilaksanakan rutin dan berkesinambungan. Di sinilah edukasi komunitas lokal menemukan bentuknya: sekolah memulai, keluarga melanjutkan, lingkungan mengokohkan.
Menjangkau Keluarga Kurang Mampu: Dari Subsidi ke Jemput Bola
Pertanyaan paling sulit dalam pendidikan anak usia dini adalah ini: bagaimana memastikan anak dari keluarga kurang mampu di perkotaan tidak tertinggal? Program PAUD gratis di 22 sekolah dan SMP gratis di 52 sekolah di Depok jelas membuka jalur pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Cing Ikah, keberadaan sekolah gratis harus menjadi peluang bagi seluruh anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Tetapi kenyataan di lapangan, banyak keluarga miskin tidak otomatis mendaftar; mereka terbentur informasi, waktu, pekerjaan informal, bahkan rasa minder.
Solusinya tidak bisa pasif. Saat Cing Ikah menitip pesan agar camat, lurah, dan RW aktif memantau dan bila perlu bergerak bersama mencari solusi ketika masih ditemukan anak yang tidak bersekolah, ia menawarkan pendekatan jemput bola yang tepat. RW bisa memetakan anak usia dini di lingkungannya, kader PKK dapat mengintegrasikan informasi akses PAUD terjangkau dalam posyandu, dan Bunda PAUD menjadi penghubung ke pemerintah kota ketika ada hambatan administrasi atau kebutuhan beasiswa. Jika model kolaborasi ini dijalankan konsisten, target zero Anak Tidak Sekolah bukan lagi mimpi optimistis, melainkan target operasional yang terukur.
