Hari Anak Nasional: Dari Seremoni ke Agenda Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Hari Anak Nasional adalah momentum tahunan yang digunakan pemerintah daerah dan lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk menguatkan komitmen terhadap standar PAUD berkualitas dan sekolah aman anak, dengan menempatkan pemenuhan hak, tumbuh kembang anak optimal, serta perlindungan fisik dan psikososial sebagai inti kebijakan dan program lintas sektor di tingkat kabupaten maupun provinsi. Memperingati Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah daerah Lombok Timur dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadikannya ruang konsolidasi untuk memastikan layanan PAUD yang inklusif, aman, menyenangkan, dan terjangkau di wilayah masing-masing. Sikap ini penting: tanpa tekanan publik dan tenggat simbolik seperti Hari Anak Nasional, agenda penjaminan mutu pendidikan sering tenggelam di tengah prioritas pembangunan lain yang lebih kasat mata.
BBPMP Jabar: Menyusun Standar PAUD Berkualitas dan Sekolah Aman Anak
Di Jawa Barat, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi motor penguatan standar PAUD berkualitas dengan menggelar kegiatan penguatan komitmen bersama di Kampus Jayagiri, Lembang. Agenda ini terang-terangan menempatkan sekolah aman anak sebagai syarat layanan, bukan bonus: lingkungan belajar harus bebas perundungan, menghargai keberagaman, serta menyenangkan bagi setiap anak. Deklarasi Sekolah Aman dan Menyenangkan adalah pesan politik pendidikan; satuan pendidikan dipaksa menata ulang ruang kelas, halaman, dan budaya sekolah agar menjadi ruang aman, bukan sekadar tempat mengajar. Implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah memperkuat pesan bahwa PAUD bukan pilihan, melainkan fondasi wajib untuk tumbuh kembang anak optimal dan kesiapan memasuki pendidikan dasar. Tanpa standar yang jelas dan diawasi lembaga penjaminan mutu pendidikan, jargon inklusif dan aman akan berhenti di baliho.
Lombok Timur: Gambaran Nyata Tantangan Perlindungan dan Infrastruktur Aman
Lombok Timur memberi gambaran betapa besar taruhannya ketika standar PAUD dan sekolah aman anak belum merata. Jumlah anak di daerah ini mencapai 526.320 jiwa, lebih besar dari populasi beberapa kota besar. Dengan skala sebesar itu, perlindungan dan tumbuh kembang anak optimal menjadi pekerjaan politik, bukan sekadar urusan keluarga. Di satu sisi, capaian 1.109 sekolah ramah anak, 27 desa layak anak, 27 puskesmas ramah anak, 24 PATBM, 254 forum anak desa/kelurahan, 21 forum anak kecamatan, dan delapan PUSPAGA menunjukkan investasi serius pada infrastruktur sosial perlindungan. Di sisi lain, hingga Juni 2026 masih tercatat 65 kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus ancaman perkawinan usia anak dan kekerasan di dunia maya. Ini bukti telanjang bahwa label "ramah anak" belum otomatis menghasilkan sekolah aman anak; standar dan pengawasan harus terus dinaikkan.
Keluarga dan PAUD: Fondasi Tumbuh Kembang Anak Optimal, Bukan Pelengkap
Baik di Jawa Barat maupun Lombok Timur, pesan yang berulang adalah: keluarga bukan pelengkap sistem, melainkan fondasi penjaminan mutu pendidikan anak. Bunda PAUD Lombok Timur mengingatkan bahwa kasih sayang tidak cukup lewat kata-kata, tetapi perlu diwujudkan dalam pelukan, ciuman, makanan bergizi, dan pengawasan penggunaan gawai agar minat dan bakat anak berkembang optimal. Di Jawa Barat, Ketua Tim Penggerak PKK menegaskan orang tua sebagai guru pertama dan keluarga sebagai sekolah pertama, sehingga standar PAUD berkualitas hanya efektif jika selaras dengan pola asuh di rumah. Implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah juga menuntut keluarga aktif, bukan hanya menitipkan anak ke lembaga. Kalau orang tua masih melihat PAUD sebagai “tempat bermain” belaka, transformasi menuju tumbuh kembang anak optimal akan mandek di papan kebijakan.
Kolaborasi Lintas Stakeholder: Mengunci Komitmen Agar Tidak Hanya Deklarasi
Pelajaran paling penting dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 adalah bahwa akses PAUD berkualitas dan sekolah aman anak hanya mungkin lewat kolaborasi lintas stakeholder. Di tingkat kabupaten, Sekda Lombok Timur menegaskan pemenuhan hak anak membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, PKK, Gabungan Organisasi Wanita, pengadilan agama, dan lembaga lain, termasuk aparat penegak hukum untuk menangani ancaman kekerasan di dunia maya. Di tingkat provinsi, kegiatan BBPMP Jabar menghadirkan dinas pendidikan, Bunda PAUD kabupaten/kota, pendidik, dan berbagai pemangku kepentingan, dengan pesan jelas bahwa keberhasilan program PAUD berkualitas menuntut keterlibatan pemerintah pusat, daerah, keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha. Deklarasi komitmen pada Hari Anak Nasional hanya berguna jika segera diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, dan program yang bisa dirasakan anak di ruang kelas, halaman sekolah, dan lingkungan rumah mereka.
