Angka pertumbuhan bukan ukuran kesejahteraan yang lengkap
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, tetapi dampaknya baru terasa luas ketika membuka pekerjaan, memperbaiki pendapatan, dan menjangkau masyarakat secara merata. Karena itu, kabar bahwa ekonomi tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026 patut diapresiasi, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa kesejahteraan sudah membaik. BPS mengumumkan angka tersebut pada 5 November 2026, naik dari 5,29 persen pada kuartal sebelumnya. Sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini menunjukkan kegiatan ekonomi bergerak, bukan bahwa setiap rumah tangga ikut maju. Jika upah tertahan sementara harga kebutuhan naik, pertumbuhan di laporan nasional bisa terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Tolok ukurnya harus mencakup apakah orang mendapat pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup.
7,38 juta penganggur memperlihatkan jarak yang belum tertutup
Kontras paling jelas ada di pasar kerja. Pada Agustus 2026, angkatan kerja berjumlah 155,37 juta orang; sekitar 147,99 juta bekerja, sementara 7,38 juta masih menganggur. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,75 persen. Jadi, pengangguran Indonesia tetap menjadi pengingat bahwa pertumbuhan belum otomatis menyerap pencari kerja dalam skala yang memadai. Memang ada kemajuan: dibandingkan Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 1,44 juta, dan pengangguran berkurang sekitar 77 ribu. Namun, penurunan itu lambat dibandingkan besarnya jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan, memiliki pekerjaan tidak selalu berarti pendapatan mencukupi; jam kerja terbatas atau usaha yang belum stabil juga bisa membuat penghasilan tidak menentu. Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya berapa pekerjaan tercipta, melainkan apakah pekerjaan tersebut memberi pendapatan yang layak dan kestabilan bagi pekerja.
Investasi perlu dinilai dari pekerjaan yang dihasilkannya
Pertumbuhan bisa bertambah tanpa peningkatan lapangan kerja yang sebanding. Perusahaan dapat menaikkan produksi dengan mesin, teknologi, atau efisiensi, sehingga investasi besar belum tentu berarti banyak perekrutan. Dampak investasi pun berbeda: fasilitas berteknologi tinggi dapat menyerap sedikit pekerja, sementara sektor padat karya seperti garmen, alas kaki, makanan, dan jasa berpotensi membuka lebih banyak posisi. Pemerintah semestinya mengukur investasi bukan hanya dari nilai modal, tetapi juga jumlah pekerja yang direkrut, upah, keberlanjutan pekerjaan, serta kesempatan meningkatkan keterampilan. Tantangan lain ialah ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri yang berubah karena teknologi. Tanpa kebijakan pelatihan dan pengembangan industri yang sejalan, pertumbuhan dapat terlihat mengesankan di angka PDB, tetapi gagal menyediakan jalur kerja yang bisa diakses pencari kerja.
Pemerataan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari
Pemerataan ekonomi tidak cukup diukur dari rata-rata nasional. Ia bergantung pada apakah masyarakat merasakan pendapatan yang lebih baik, kesempatan kerja yang terbuka, dan usaha kecil yang mampu bertahan. Pelaku UMKM kuliner, misalnya, menghadapi pilihan sulit saat biaya bahan baku dan operasional meningkat: menaikkan harga bisa mengurangi pelanggan, sedangkan mempertahankan harga menekan ruang usaha. Karyawan pun belum tentu lebih sejahtera jika kenaikan gaji kalah cepat dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Kesempatan juga tidak tersebar merata bila pekerjaan terkonsentrasi di kawasan industri yang sulit dijangkau penduduk daerah lain. Pemerintah perlu memperkuat UMKM lewat akses pembiayaan, pelatihan usaha, dan pendampingan digitalisasi, sekaligus memperluas keterampilan, pasar, perlindungan pekerja, serta akses wilayah terhadap pekerjaan. Ukuran akhirnya sederhana: apakah pertumbuhan memperbaiki pilihan dan kondisi hidup masyarakat.
Kesimpulannya, pertumbuhan 5,47 persen adalah capaian yang berarti, tetapi belum menjadi bukti cukup bahwa manfaatnya telah terserap luas. Angka 7,38 juta penganggur menunjukkan pekerjaan dan kualitas pendapatan masih tertinggal dari laju ekonomi. Kebijakan yang baik harus menghubungkan investasi dengan perekrutan, keterampilan dengan kebutuhan nyata, dan pertumbuhan dengan peluang di lebih banyak wilayah. Keberhasilan ekonomi seharusnya dinilai bukan hanya dari besarnya kenaikan PDB, melainkan dari semakin banyaknya orang yang memperoleh pekerjaan layak dan merasakan perbaikan hidup.
