Evaluasi yang melampaui angka pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan yang memperkuat kapasitas produksi, menyediakan pekerjaan layak, dan membagikan hasil pembangunan secara lebih merata kepada masyarakat. Itulah ukuran yang semestinya menjadi pusat evaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Periode ini menjadi kesempatan untuk menguji apakah arah pembangunan ekonomi bergerak melampaui capaian statistik menuju perubahan yang terasa di rumah tangga dan tempat kerja.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen secara kumulatif pada semester I-2026; laju triwulan II melambat dari 5,61 persen pada triwulan I. Capaian itu patut dihargai, tetapi tidak cukup untuk menyatakan transformasi berhasil. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah investasi produktif, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan industri dalam negeri ikut menguat. Target pertumbuhan lebih tinggi perlu disertai perubahan struktur, bukan menjadi tujuan yang berdiri sendiri.
Belanja harus menghasilkan daya tahan
Konsumsi dan belanja pemerintah menopang kegiatan ekonomi, tetapi keduanya tidak otomatis membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pada triwulan II-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan investasi 6,87 persen. Selisih tersebut menunjukkan besarnya peran belanja publik—dan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan setiap program memperkuat kapasitas produksi, keterampilan, serta produktivitas.
Program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan desa, koperasi, kampung nelayan, dan rumah bersubsidi dapat membuka peluang usaha. Namun, keberhasilan tidak seharusnya dihitung dari besarnya aktivitas atau transaksi saja. Ukur dampaknya lewat pekerjaan yang tercipta, pendapatan rumah tangga, akses pasar, dan kemampuan UMKM menjadi bagian rantai pasok. Jika belanja mendorong permintaan tetapi ketergantungan pada barang impor tetap tinggi dan pekerjaan berkualitas tumbuh lambat, efek penggandanya akan terbatas. Kebijakan fiskal yang baik harus meninggalkan kapasitas produktif setelah dorongan belanjanya berakhir.
Pekerjaan dan kesejahteraan adalah ukuran nyata
Pertumbuhan PDB tidak menjamin orang memperoleh upah memadai, kepastian kerja, atau perlindungan sosial. Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja tercatat 148,19 juta orang dan pengangguran 7,22 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,65 persen. BPS juga mencatat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Angka-angka itu mengingatkan bahwa ukuran pembangunan ekonomi harus sampai ke kualitas hidup, bukan berhenti pada laju pertumbuhan.
Bagi keluarga, kenaikan pendapatan yang tertinggal dari biaya hidup tetap terasa sebagai tekanan meski statistik nasional positif. Karena itu, industrialisasi perlu menciptakan pekerjaan layak dan memperluas keterampilan, bukan sekadar menambah kapasitas pabrik atau ekspor. Hilirisasi juga harus dinilai dari transfer teknologi, tumbuhnya pemasok lokal, dan keterlibatan pekerja. UMKM perlu diperlakukan sebagai pelaku transformasi: akses pembiayaan, teknologi, sertifikasi, pendampingan, dan pasar dapat membantu usaha kecil meningkatkan produktivitas dan masuk ke rantai pasok.
Kemandirian nasional harus berakar pada ekonomi rakyat
Evaluasi dua tahun ini juga menempatkan ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional sebagai agenda utama. Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan; manfaatnya harus dirasakan masyarakat melalui kesejahteraan, kesempatan berusaha, dan pekerjaan. Prinsip demokrasi ekonomi berarti warga bukan penonton. Amanat Pasal 33 UUD 1945 semestinya tercermin dalam pengelolaan sumber daya yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, barang impor, dan pembiayaan luar negeri menuntut industri nasional yang mampu memberi nilai tambah. Hilirisasi penting, tetapi hasilnya harus meluas ke pekerja, pemasok lokal, koperasi, dan UMKM. Program pemerintah pun perlu dinilai lewat lapangan kerja, pendapatan keluarga, serta akses ekonomi yang terbuka di berbagai daerah. Sinergi pemerintah, BUMN, swasta nasional, koperasi, dan UMKM mesti ditopang tata kelola yang transparan serta pelaksanaan yang tepat sasaran.
Arah berikutnya seharusnya jelas: perkuat manufaktur, pertanian modern, industri pangan, dan UMKM yang terhubung dengan rantai pasok nasional; tingkatkan pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan penguasaan teknologi; lalu ukur dampak fiskal dan program sosial terhadap kesejahteraan. Dua tahun pemerintahan belum cukup untuk menuntaskan masalah struktural, tetapi cukup untuk menetapkan standar keberhasilan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi baru benar-benar naik kelas ketika lebih produktif, mandiri, dan memberi peluang nyata kepada lebih banyak orang.
