Potongan yang menggerus hasil penambang
Setoran tambang ilegal adalah pungutan yang diduga dibebankan pada kegiatan pertambangan tanpa izin, termasuk melalui tiket masuk, setoran hasil tambang, atau pemotongan harga jual yang mengurangi pendapatan penambang. Dugaan praktik semacam ini mencuat di kawasan pesisir Belitung Timur, terutama di sekitar Olivier, dan semestinya diselidiki sampai ke jaringan pemodal serta penampung, bukan berhenti pada mesin tambang. Bagi penambang timah kecil, persoalannya bukan sekadar harga di atas kertas: harga timah basah disebut mencapai Rp135 ribu per kilogram, tetapi 20–30 persen dikabarkan dipotong dengan alasan uang koordinasi. Jika benar, beban itu mengambil bagian besar dari hasil kerja orang yang sudah menghadapi ketidakpastian hukum. Penertiban tanpa pemeriksaan aliran pungutan berisiko membiarkan pola pemerasan tetap hidup, sementara penambang kecil terus menanggung akibatnya.
Penindakan harus menelusuri aliran pungutan
Dugaan pungutan ini juga mencuat saat inspeksi mendadak di Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober 2026. Laporan mengenai kawasan Olivier dan sekitarnya menyebut dugaan tiket masuk, setoran hasil tambang, serta jaringan kolektor yang disebut mengatur pengepulan dan keamanan melalui koordinator lapangan. Semua itu masih berupa dugaan, sehingga perlu pemeriksaan yang terbuka dan berbasis bukti; menyebut nama atau pihak tertentu sebagai pelaku sebelum ada pembuktian justru mengaburkan tanggung jawab. Namun arah penertiban sudah jelas: menyasar alat saja tidak memadai. Pemodal, penampung, dan pihak yang diduga menerima setoran juga perlu ditelusuri. Tanpa langkah menyeluruh, penindakan dapat menghentikan kegiatan sesaat tanpa memperbaiki tata kelola tambang timah Beltim. Hukum harus melindungi warga dari pungutan gelap, bukan membuat penambang kecil semakin terjepit.
Merangkul penambang tanpa mengabaikan nelayan
Mantan Bupati Belitung Timur Burhanuddin meminta PT Timah Tbk memperkuat perannya dalam pengelolaan pertambangan dengan melibatkan langsung masyarakat penambang. Ia menekankan bahwa kesejahteraan warga dan keselamatan pekerja harus berjalan bersama perlindungan masyarakat pesisir yang hidup dari hasil laut. Seruan itu patut dilihat sebagai tuntutan tata kelola, bukan pembenaran bagi tambang tanpa izin: pelibatan masyarakat harus disertai aturan jelas dan pengawasan yang melindungi pekerja maupun lingkungan pesisir. Nasib nelayan juga tak boleh diperlakukan sebagai perkara sampingan. Menurut Burhanuddin, warga yang bekerja sebagai nelayan, penuh waktu atau sambilan, diperkirakan sekitar 20 persen dari penduduk Beltim. Saat angin kencang, mereka tak bisa memaksakan diri melaut karena mempertaruhkan keselamatan. Sebagian mencari pekerjaan alternatif, sementara biaya melaut dan kebutuhan keluarga kerap lebih dulu ditalangi pemberi modal.
Tata kelola yang adil adalah jalan keluar
Persoalan harga timah Beltim tidak akan selesai dengan menindak penambang di lapangan saja. Dugaan potongan 20–30 persen menunjukkan perlunya memastikan siapa yang mengatur pembelian, pungutan, dan keamanan kegiatan tambang, sekaligus memberi masyarakat jalur keterlibatan yang sah dan transparan. PT Timah perlu menanggapi seruan untuk merangkul penambang dengan pendekatan yang juga menghormati mata pencaharian nelayan dan keselamatan pekerja. Penambang kecil tidak semestinya dipaksa memilih antara mencari nafkah dan menghadapi ketidakpastian hukum, sementara nelayan menanggung dampak ketika ruang pesisir terganggu. Kesimpulannya, penertiban baru bermakna bila menelusuri dugaan setoran hingga ke pihak yang mengendalikan rantai tambang, dan tata kelola memberi perlindungan nyata bagi seluruh warga pesisir.
