Harga yang diumumkan bukan hasil bersih
Tambang ilegal Beltim adalah kegiatan penambangan timah tanpa izin di pesisir Belitung Timur yang kini disorot karena dugaan pungutan terhadap penambang, termasuk potongan hasil jual yang disebut sebagai uang koordinasi. Persoalan utamanya bukan semata angka harga, melainkan jarak antara nilai yang disebut di tingkat penambang dan uang yang akhirnya mereka terima. Harga timah basah dilaporkan mencapai Rp135 ribu per kilogram, tetapi dipotong sekitar 20–30 persen dengan alasan uang koordinasi. Jika benar, skema itu mengurangi pendapatan penambang kecil sebelum mereka menanggung risiko kerja dan ketidakpastian hukum. Karena laporan yang tersedia hanya menyebut kisaran potongan, belum cukup dasar untuk memastikan besaran bersih yang diterima setiap penambang. Namun, potongan sebesar itu patut dipandang sebagai persoalan serius, bukan biaya samar yang dianggap wajar tanpa penjelasan.
Beban berlapis bagi penambang kecil
Dugaan potongan harga timah muncul bersama laporan tentang tiket masuk dan setoran hasil tambang di kawasan Olivier dan sekitarnya. Dengan demikian, penambang kecil disebut menghadapi lebih dari satu beban: ketidakpastian hukum, kemungkinan pungutan untuk masuk atau beroperasi, lalu pengurangan pada hasil penjualan. Pihak yang paling langsung terdampak adalah mereka yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan menambang; sebagian hasil kerja mereka diduga harus dialokasikan untuk pungutan tersebut. Dampaknya tidak berhenti pada transaksi jual beli. Ketika alasan, penerima, dan dasar pemotongan tidak terang, penambang sulit mengetahui apakah potongan itu memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan juga menyebut jaringan kolektor berinisial ABC diduga menjadi poros pengepulan timah dan mengatur keamanan melalui koordinator lapangan. Itu tetap dugaan, bukan kesimpulan tentang keterlibatan atau kesalahan pihak tertentu.
Perlu verifikasi, bukan vonis
Dugaan pungutan mencuat setelah inspeksi mendadak di Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober 2026; laporan menyebut petugas tiba sekitar pukul 10.30. Minsawi, nelayan dan mantan pekerja PT Timah, mengatakan ia pernah ikut mengangkut timah dan mengetahui aktivitas pengumpulan di kawasan tersebut. Ia juga menyampaikan klaim tentang kehadiran aparat di lokasi, tetapi keterangan itu sendiri belum membuktikan adanya penerimaan setoran oleh aparat. Agar perkara ini tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, beberapa hal perlu dikonfirmasi: apakah potongan 20–30 persen benar terjadi dan berlaku luas, siapa yang menetapkan serta menerima uang koordinasi, dan bagaimana kaitannya dengan pungutan masuk maupun setoran hasil tambang. Keterangan kolektor, koordinator lapangan, penambang, serta aparat terkait perlu diuji. Sampai verifikasi tersedia, angka dan dugaan tersebut harus diperlakukan sebagai laporan, bukan fakta hukum.
