Diplomasi Bebas Aktif yang Makin Lincah: Definisi dan Arah Besar
Diplomasi bebas aktif dalam konteks pemerintahan Prabowo merujuk pada strategi internasional Indonesia yang berupaya menjaga jarak dari blok kekuatan mana pun, sekaligus aktif menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara besar untuk memaksimalkan kepentingan nasional melalui akses pasar, investasi, dan kontribusi pada perdamaian dunia. Dalam dua tahun pemerintahan bersama Gibran Rakabuming Raka, pola ini tampak jelas: agenda luar negeri padat, kunjungan ke pusat-pusat kekuatan global meningkat, dan kesepakatan strategis ditandatangani di berbagai kawasan. Namun, di balik narasi keberhasilan dan pujian atas kebersamaan kabinet, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah diplomasi aktif, melainkan apakah aktivitas itu benar-benar menguatkan daya tawar nasional dan memberi manfaat konkret bagi publik. Di sinilah evaluasi kritis menjadi penting: diplomasi bebas aktif tidak cukup dinilai dari frekuensi kunjungan, tetapi dari kualitas hasil yang kembali ke rumah.
Bersahabat dengan Semua: Rusia, Amerika, dan BRICS sebagai Panggung Utama
Di level simbolik, dua tahun ini tampak impresif. Menteri PKP Maruarar Sirait memuji hubungan dengan negara-negara berkekuatan besar, menyebut persahabatan dengan Rusia sebagai sesuatu yang “baik, konkret” dan berjalan sesuai politik bebas aktif. Ia juga menegaskan hubungan bilateral Rusia AS dan kekuatan lain “semua baik”, menggambarkan citra bahwa strategi internasional Indonesia berhasil menjaga kedekatan tanpa berpihak. Di sisi lain, Prabowo membawa negeri ini masuk sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, memperluas jejaring dengan kekuatan ekonomi berkembang sambil tetap menjalin kerja sama dengan Barat. Menurut Andi Widjajanto, sejak dilantik Prabowo sudah singgah di 56 negara dalam 29 perjalanan, dengan 34 persinggahan pada 2025 saja, tiga kali lebih banyak dibanding saat ia masih Menteri Pertahanan. Kutipan ini layak dicatat karena menunjukkan skala aktivitas yang tinggi, tetapi intensitas bukan jaminan daya tawar nasional otomatis menguat.
Dari Gaza ke Sentul: Diplomasi Perdamaian dan Pencitraan Moral
Isu Palestina menjadi panggung moral bagi Prabowo untuk menegaskan orientasi diplomasi bebas aktif. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80, ia menyebut tragedi di Gaza sebagai “ujian terbesar bagi hati nurani dan moralitas kita bersama” dan menegaskan dukungan pada solusi dua negara yang menjamin keamanan Palestina dan Israel. Di saat yang sama, ia menyatakan kesiapan mengerahkan 20 ribu personel atau lebih untuk misi perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, dan wilayah lain jika PBB memutuskan hal itu diperlukan. Komitmen ini diperkuat oleh pengakuan Sekjen PBB Antonio Guterres di Sentul, yang menyebut negeri ini sebagai kontributor terbesar keenam bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan hampir 2.000 personel bertugas di tujuh misi. Secara citra, ini mengangkat profil sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian. Namun, lagi-lagi, pertanyaan kritisnya: sejauh mana kontribusi ini diterjemahkan menjadi daya tawar nasional yang lebih kuat dalam isu ekonomi, teknologi, dan dukungan politik di forum global?
Kesepakatan Dagang dan Diplomasi Ekonomi: Antara Dokumen dan Realisasi
Diplomasi ekonomi menjadi salah satu pilar penting dua tahun ini. Pemerintahan Prabowo menandatangani ICA-CEPA dengan Kanada dan mencapai kesepakatan substantif IEU-CEPA dengan Uni Eropa. Di sisi lain, hubungan dagang dengan Amerika Serikat memasuki babak baru melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026. Di atas kertas, ini seharusnya memperluas akses pasar dan peluang investasi, sekaligus menguji konsistensi diplomasi bebas aktif dalam menjaga keseimbangan antara berbagai blok ekonomi. Namun, sebagaimana diingatkan Andi Widjajanto, banyaknya mitra dan dokumen belum otomatis memperkuat daya tawar nasional. Ukurannya adalah realisasi: apakah ada peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan dukungan regulatif yang jelas bagi industri domestik. Temuan yang disorot Andi menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi perlu diukur dari pelaksanaan, bukan dari jumlah perjanjian yang ditandatangani. Tanpa pengawalan kebijakan yang kuat di dalam negeri, diplomasi ekonomi berisiko berhenti sebagai katalog niat baik.
Aktivitas Tinggi, Manfaat Nyata: Saatnya Menguji Daya Tawar Nasional
Pujian atas kebersamaan kabinet dan diplomasi yang “semua baik” dengan Rusia, Amerika, Tiongkok, dan Timur Tengah menciptakan kesan bahwa strategi internasional Indonesia berada di jalur yang tepat. Di level domestik, bahkan agenda perumahan dengan target 2,4 juta genteng di Majalengka dan undangan Presiden ke berbagai acara menunjukkan upaya menghubungkan kebijakan luar negeri dengan kebutuhan dalam negeri. Namun, dua tahun adalah titik wajar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apakah diplomasi bebas aktif yang lincah ini sudah menghasilkan daya tawar nasional yang terasa, atau baru sebatas simbol dan jaringan? Aktivitas di BRICS, D-8, PBB, dan berbagai perjanjian dagang perlu dievaluasi berdasarkan manfaat konkret: akses pasar yang meningkat, investasi yang masuk, dan posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan tekanan dalam hubungan bilateral Rusia AS maupun kekuatan lain. Tanpa indikator manfaat yang jelas, diplomasi berisiko menjadi panggung citra, bukan instrumen kepentingan nasional.
