Cakupan pemantauan melampaui lingkaran kekuasaan
Penyadapan ilegal adalah intersepsi komunikasi yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, sehingga mengancam privasi orang yang dipantau serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam kasus ini, penyidik menyebut dugaan pemantauan tanpa hak tidak berhenti pada nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Targetnya diduga mencakup pejabat tinggi negara, pimpinan dan tokoh partai politik, jurnalis serta media, pemuka organisasi keagamaan dan kepemudaan, pegiat LSM, hingga pengusaha swasta. Luasnya sasaran membuat perkara ini lebih dari pelanggaran privasi terhadap satu tokoh: ia menyentuh banyak sektor strategis yang semestinya dapat bekerja tanpa takut komunikasi mereka dipantau secara sewenang-wenang. Jika dugaan itu terbukti, skala tersebut menuntut pemeriksaan yang transparan dan pertanggungjawaban yang sebanding, bukan sekadar penjelasan bahwa prosedur internal telah dilanggar.
Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH; Irjen Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso disebut sebagai dua di antaranya, sementara SU masih berstatus saksi. Menurut keterangan penyidikan, pemantauan diduga berlangsung pada 2025–2026 tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Pada Oktober 2026, seorang tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas dan jejak rekaman dari sistem pemantauan. Rincian itu penting karena dugaan penghilangan jejak digital memperbesar persoalan: penyidikan harus menjelaskan bukan hanya siapa yang dipantau, tetapi juga bagaimana kewenangan digunakan dan bukti dipertahankan.
Prosedur dan bukti digital menjadi ujian utama
Menurut uraian penyidikan, nomor target diduga dimasukkan ke peladen tanpa verifikasi berjenjang, dasar administrasi penyidikan, atau proses hukum yang disyaratkan. Jika cara kerja itu terbukti, ini bukan penyimpangan kecil dalam tata kelola: akses terhadap komunikasi pribadi diklaim dijalankan di luar pagar legalitas, perlindungan HAM, dan kerahasiaan informasi. Risiko bagi warga biasa pun nyata. Ketika jurnalis, aktivis, pemuka organisasi, dan pelaku usaha termasuk dalam dugaan sasaran, orang dapat menahan diri untuk berbicara atau bertukar informasi karena khawatir percakapan mereka diawasi. Itulah sebabnya kasus penyadapan ini perlu dinilai melalui bukti forensik dan proses hukum yang dapat diuji, bukan hanya pernyataan pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 setelah seorang petugas internal mengetahui dugaan penyusupan dan penghapusan berkas di luar prosedur kedinasan. Bareskrim kemudian memeriksa 10 saksi dan meminta keterangan tiga saksi ahli untuk menguji konstruksi hukum serta keabsahan forensik digital. Penyidik juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk untuk diperiksa. Jumlah perangkat itu bukan bukti kesalahan dengan sendirinya, tetapi memberi gambaran bahwa pembuktian perkara bertumpu pada rekaman dan jejak elektronik. Publik patut menuntut penjelasan tentang bagaimana bukti dijaga, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana setiap klaim pemantauan diverifikasi.
Sorotan luar negeri menambah dimensi politik
Kasus ini juga menarik perhatian media asing. Reuters, AFP, Al Jazeera, South China Morning Post (SCMP), dan TRT melaporkannya pada 5 November 2026, bersamaan dengan kabar pencopotan Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. SCMP mengutip Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut perkara tersebut sebagai “makar”. Istilah itu memberi bobot politik besar pada dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, penting untuk membedakan tuduhan, penilaian pejabat, dan fakta yang telah dipastikan penyidik. Pemberitaan internasional memperluas perhatian, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan bukti yang terbuka untuk diuji.
SCMP juga mengaitkan dampak perkara dengan hubungan Presiden Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo. Laporan itu menyoroti posisi Listyo yang disebut memiliki hubungan dengan kedua tokoh, serta potensi skandal ini merusak hubungan mereka. Sorotan tersebut menunjukkan bagaimana kasus penyadapan dapat dibaca bukan hanya sebagai persoalan privasi dan tata kelola aparat, melainkan juga sebagai ujian bagi hubungan politik di tingkat tertinggi. Namun, dugaan motif atau dampak politik tidak boleh mendahului pembuktian. Kesimpulan yang tergesa-gesa justru berisiko mengaburkan pertanyaan pokok: siapa memerintahkan pemantauan, atas dasar apa, siapa yang terdampak, dan apakah jejak digitalnya dapat dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas harus sebanding dengan luasnya dugaan
Besarnya cakupan sasaran membuat standar akuntabilitas harus tinggi. Penanganan perkara semestinya menjelaskan dengan terang batas kewenangan penyadapan, alur persetujuan, serta cara mengamankan bukti yang tersisa. Tiga tersangka telah ditetapkan, tetapi proses itu belum menjawab sendiri seluruh pertanyaan tentang pihak yang terdampak atau kemungkinan penyalahgunaan sistem. Keterlibatan nama pejabat tinggi dan sorotan media asing juga tidak boleh mengubah perkara menjadi arena spekulasi politik. Fokus perlu tetap pada bukti, hak privasi, dan proses hukum yang adil bagi semua pihak. Tanpa kejelasan semacam itu, kepercayaan terhadap pengawasan komunikasi oleh aparat akan semakin sulit dipulihkan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang masuk daftar dugaan target, melainkan apakah kewenangan negara digunakan dengan dasar hukum dan pengawasan yang memadai. Jika pemantauan tanpa hak terhadap berbagai sektor strategis terbukti, dampaknya melampaui para tokoh yang disebut: siapa pun dapat meragukan keamanan komunikasi pribadinya. Karena itu, penyidikan harus menguji bukti digital secara ketat, menjelaskan hasilnya kepada publik, dan memastikan pertanggungjawaban sesuai hukum. Kesimpulan yang tegas hanya layak lahir dari proses yang transparan; tanpa itu, dugaan penyadapan ilegal akan terus menjadi luka kepercayaan, bukan sekadar satu berkas perkara.
