Sekolah swasta bukan sekadar pelengkap
Kemitraan sekolah negeri swasta adalah kerja sama yang setara antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan untuk memperluas akses belajar, meningkatkan mutu layanan, dan mendukung kesejahteraan pendidik. Karena itu, sekolah swasta tidak semestinya diperlakukan sebagai pilihan cadangan dalam kebijakan pendidikan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis sekolah swasta dalam pemerataan pendidikan nasional, merespons pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat bahwa sekolah negeri dan swasta merupakan “dua sayap” yang tak terpisahkan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11). Pandangan tersebut tepat: jika satu sayap dibatasi dukungan atau aksesnya terhadap program, kemampuan sistem pendidikan menjangkau anak-anak akan ikut melemah.
Skala layanan swasta membuat keterlibatan mereka bukan pilihan tambahan, melainkan syarat pemerataan. Data Badan Pusat Statistik untuk periode 2024/2025 mencatat 7.562 SMA swasta, atau 51,53% dari seluruh SMA. Namun, hanya sekitar 26,21% siswa SMA bersekolah di swasta, sementara 73,79% berada di sekolah negeri. Perbedaan itu tidak otomatis berarti sekolah swasta kurang penting; angka tersebut justru mengingatkan bahwa banyaknya satuan pendidikan belum menjamin akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghalang bagi keluarga. Kebijakan publik perlu memastikan sekolah swasta mampu menjadi bagian dari solusi, bukan membiarkannya berjalan sendiri.
Kemitraan harus terasa dalam akses
Dorongan Lestari agar kemitraan dengan penyelenggara swasta berlangsung setara, bukan subordinatif, patut diterjemahkan menjadi pemerataan dukungan yang nyata. Prinsip “dua sayap” hanya bermakna bila kedua jenis sekolah dapat ikut menjangkau murid dan menerima perhatian yang sepadan. Bagi keluarga, akses pendidikan tidak ditentukan oleh jumlah sekolah semata: biaya dan jarak layanan juga memengaruhi apakah anak dapat bersekolah. Karena itu, negara perlu memperhitungkan kondisi wilayah dan kemampuan keluarga saat merancang dukungan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Memperlakukan sekolah swasta sebagai mitra juga berarti mengakui kontribusinya terhadap layanan pendidikan, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesempatan belajar yang adil.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan memberi ukuran konkret untuk menguji kesetaraan tersebut. Pada 2025, program itu menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun; pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan hingga 71.744 satuan pendidikan. Besarnya jangkauan target akan lebih berarti jika sekolah swasta memperoleh bagian secara proporsional, khususnya di wilayah yang layanannya terbatas. Tanpa pelaksanaan yang transparan dan peka terhadap kebutuhan daerah, perluasan program berisiko hanya menambah angka sasaran tanpa menutup kesenjangan. Kemitraan yang adil seharusnya dinilai dari dampaknya bagi murid: apakah lebih banyak anak memperoleh layanan yang layak, bukan dari status negeri atau swasta sekolahnya.
Kesejahteraan guru bagian dari pemerataan
Akses pendidikan tidak akan kuat bila guru yang menopangnya terus menghadapi ketidakpastian kesejahteraan. Lestari menyoroti tantangan guru non-ASN yang banyak mengabdi di sekolah swasta dan menegaskan bahwa mutu layanan serta kesejahteraan pendidik, bukan status hukum sekolah, seharusnya menjadi perhatian. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi guru non-ASN sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru. Bagi guru yang belum memperoleh penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan, tunjangannya sebesar Rp2 juta per bulan. Insentif juga naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan, dengan penyaluran langsung ke rekening guru setiap bulan. Dukungan ini penting, tetapi perlu dijalankan konsisten agar manfaatnya benar-benar sampai kepada para pendidik.
Kesejahteraan guru semestinya dipandang sebagai bagian dari kemitraan, bukan urusan terpisah dari akses sekolah. Guru yang memperoleh dukungan lebih pasti memiliki landasan lebih baik untuk menjaga keberlanjutan layanan belajar; sebaliknya, ketimpangan perlakuan terhadap guru dapat memperlebar perbedaan mutu antarsekolah. Pemerintah dan penyelenggara swasta perlu memastikan kebijakan tunjangan, revitalisasi, serta dukungan pendidikan lain saling menguatkan. Ini bukan berarti semua sekolah harus dikelola dengan cara yang sama, melainkan bahwa hak murid untuk belajar dan pengakuan atas kontribusi guru tidak boleh bergantung pada status lembaga tempat mereka bekerja.
Kesetaraan harus dibuktikan lewat pelaksanaan
Pernyataan bahwa sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan akan kehilangan makna jika tidak tercermin dalam pembagian dukungan dan kesempatan. Pemerintah perlu memastikan sekolah swasta ikut terjangkau program revitalisasi secara proporsional, sementara penyaluran tunjangan guru berlangsung tepat dan rutin. Penyelenggara swasta pun perlu menjadi mitra aktif dalam menjaga mutu serta memperluas layanan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan jumlah pengumuman atau sasaran program, melainkan apakah hambatan biaya dan sebaran layanan berkurang, apakah lebih banyak anak dapat mengakses sekolah yang layak, dan apakah guru mendapat dukungan yang memadai. Kemitraan setara bukan kemurahan hati kepada sekolah swasta, melainkan langkah masuk akal untuk memenuhi tanggung jawab pendidikan kepada seluruh anak.






