Angka besar perlu berarti akses yang lebih luas
Kredit program pemerintah adalah pembiayaan yang dirancang untuk membantu usaha, terutama UMKM, memperoleh modal melalui skema yang didukung kebijakan publik dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Sejak 2015, penyalurannya secara kumulatif mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit hingga 27 Oktober 2026. Capaian itu menunjukkan skala dukungan yang besar, tetapi angka penyaluran bukan ukuran keberhasilan yang cukup. Pertanyaan pentingnya ialah apakah modal sampai kepada usaha yang sulit menjangkau pinjaman, dan apakah pembiayaan itu membantu mereka tumbuh.
Pemerintah membagikan pengalaman dan praktik baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam seminar internasional Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. Forum yang mempertemukan pemerintah dengan Bank Dunia, Women’s World Banking, dan KfW Development Bank ini menjadi ruang bertukar pelajaran tentang inklusi keuangan serta pembiayaan UMKM. Dorongan itu relevan: terdapat 56,7 juta UMKM, dan 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar. Skala usaha yang dominan kecil menuntut desain pembiayaan yang mudah dijangkau, bukan sekadar target pencairan yang tinggi.
KUR harus membuka jalan, bukan berhenti pada pinjaman pertama
Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru, sementara sekitar 900 ribu debitur tercatat naik kelas. Angka ini memberi gambaran bahwa penyaluran KUR dapat berperan sebagai pintu masuk sekaligus pijakan untuk mengembangkan usaha. Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan 61 persen belum pernah memperoleh pinjaman sebelum mengikuti program. Temuan tersebut memperkuat alasan untuk mempertahankan akses bagi peminjam pertama, sembari memastikan debitur yang usahanya berkembang tidak tertahan di skema awal.
Mekanisme graduasi menyediakan jalur bertahap dari KUR super mikro ke KUR mikro, KUR kecil, lalu kredit komersial. Dukungan yang terukur juga penting: bunga KUR super mikro ditetapkan 3 persen, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi 6 persen; plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan. Ketentuan tersebut dapat mengurangi hambatan akses modal UMKM, terutama bagi usaha yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Namun, graduasi hanya akan bermakna jika prosesnya mengikuti kapasitas dan kebutuhan usaha, bukan mendorong peminjam mengambil kredit lebih besar tanpa kesiapan.
Perluasan pembiayaan mesti diimbangi mutu dan dampak
Arah pembiayaan juga mulai memberi tempat lebih besar kepada kegiatan produksi: porsi penyaluran KUR ke sektor ini naik dari 60,7 persen pada 2025 menjadi 66 persen pada 2026. Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah Kredit Program Pemerintah tercatat 2,13 persen per 30 September 2026. Angka kualitas kredit itu penting, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari hasil bagi penerima: apakah usaha bertahan, menambah kapasitas, dan menciptakan pekerjaan. Contoh yang dibagikan dalam forum memperlihatkan arti praktis pembiayaan. Setelah mengakses KUR pada 2017 dan memperoleh pinjaman lanjutan Rp300 juta berbunga 6 persen, usaha Ratih Paramitasari di Gunungkidul membangun gudang baru dan kini mempekerjakan 28 warga setempat.
Untuk memperluas pembiayaan UMKM, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen: KUR, Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, serta Kredit Perempuan Prasejahtera yang memasuki tahap peluncuran. Langkah berikutnya seharusnya bukan menambah skema tanpa ukuran hasil, melainkan menyambungkan data dan menilai dampak dengan lebih baik. Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat 30,2 juta UMKM hingga akhir 2025, sementara pemerintah melihat peluang memperkuat kebijakan melalui data yang lebih terintegrasi dan pengukuran dampak program. Kesimpulannya, capaian Rp2.440 triliun baru menjadi keberhasilan yang utuh jika penyaluran tepat sasaran, kualitas kredit terjaga, dan lebih banyak usaha mampu naik kelas.
