Pemetaan sebelum hujan menjadi langkah yang tepat
Titik rawan banjir adalah lokasi yang berulang kali mengalami genangan ketika saluran air tersumbat atau kapasitas alirannya tidak memadai, sehingga perlu diperiksa sebelum hujan deras datang. Di Palembang, pemerintah kota menyisir tujuh titik untuk menilai kondisi drainase dan menentukan penanganan. Pemeriksaan ini dipimpin Asisten II Setda Palembang Isnaini Madani bersama Kepala Dinas PUPR dan sejumlah organisasi perangkat daerah pada 26 Oktober 2026, menindaklanjuti arahan Wali Kota Ratu Dewa agar infrastruktur siap sebelum musim penghujan. Langkah ini patut diapresiasi: menunggu genangan muncul berarti warga dan pengendara kembali menanggung risiko yang sudah dikenal. Pengecekan lokasi potensi genangan merupakan bagian penting dari antisipasi banjir, tetapi manfaatnya bergantung pada tindak lanjut yang nyata. Pemetaan harus berujung pada saluran bersih, aliran lancar, dan jadwal kerja yang jelas—bukan berhenti sebagai daftar titik banjir Palembang.
Saluran kritis perlu dibersihkan dan ditangani
Peninjauan menyasar saluran air di Simpang Lima DPRD Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai, kolam retensi Palembang Icon, serta kawasan Demang Lebar Daun. Sumber yang tersedia menyebut empat lokasi tersebut, sementara cakupan pemeriksaan keseluruhan berjumlah tujuh titik; tiga lokasi lainnya tidak dirinci. Temuan lapangan menunjukkan lumpur tebal mengendap di beberapa drainase dan menghambat aliran air. Karena itu, pembersihan saluran yang menjadi kewenangan pemerintah kota merupakan tindak lanjut mendesak yang telah dijanjikan Dinas PUPR. Genangan air Palembang bukan sekadar gangguan pemandangan: di jalan protokol, kondisi tersebut dapat menghambat kegiatan ekonomi dan membahayakan pengendara. Pembenahan drainase Palembang perlu dimulai dari hambatan yang sudah teridentifikasi, sembari memastikan saluran yang dibersihkan tetap terawat. Tanpa pemeliharaan, endapan berisiko kembali mengurangi kapasitas aliran.
Cross drain menjanjikan, tetapi jadwalnya belum pasti
Pembangunan cross drain Palembang—drainase silang untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan—masuk dalam rencana penanganan. Gagasan ini masuk akal bila desain dan lokasinya sesuai dengan jalur air di lapangan, tetapi rencana tersebut belum berarti pekerjaan segera dimulai. Pemkot berharap penanganan dapat terlaksana pada 2026, namun hasil koordinasi menyatakan realisasinya harus menunggu hingga tahun berikutnya. Kendalanya bukan hanya anggaran: sebagian besar lokasi berada di ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Isnaini Madani menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi agar setiap pihak menangani ruas sesuai kewenangannya. Pembagian tanggung jawab ini menuntut jadwal, keputusan anggaran, dan kesepakatan teknis yang terbuka. Jika tidak, warga hanya akan melihat rencana yang terus berpindah tahun, sementara titik rawan tetap menghadapi hujan.
Ukuran keberhasilan adalah aliran yang lancar
Penyisiran tujuh titik rawan banjir Palembang memberi pemerintah gambaran awal tentang saluran bermasalah, tetapi hasil akhirnya harus dinilai dari perubahan yang dirasakan warga. Pembersihan drainase dalam kewenangan kota perlu segera dilakukan, sementara pekerjaan di ruas nasional membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Rencana cross drain juga perlu disertai kepastian pelaksanaan, bukan sekadar dicatat sebagai solusi. Pemeriksaan dini tetap bernilai karena membantu menentukan prioritas sebelum curah hujan meningkat; namun tanpa tindak lanjut, genangan air Palembang akan terus mengganggu perjalanan dan aktivitas ekonomi. Pemerintah kota sebaiknya mengumumkan perkembangan penanganan setiap lokasi agar publik dapat mengetahui bagian mana yang sudah dibersihkan, dibangun, atau masih menunggu keputusan. Kesimpulannya, pemetaan adalah awal yang benar, tetapi keberhasilan pembenahan drainase Palembang ditentukan oleh kerja lapangan dan koordinasi yang menghasilkan aliran air lebih lancar.
